UU RI NO 11 TAHUN 1994

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 1994

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983

TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN

JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : 

a. bahwa pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan

perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya di bidang

perekonomian, termasuk perkembangan bentuk-bentuk dan praktek

penyelenggaraan kegiatan usaha yang belum tertampung dalam Undang

undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan

Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

b. bahwa dalam upaya untuk selalu menjaga agar perkembangan

perekonomian dapat tetap berjalan sesuai dengan kebijakan pembangunan

yang bertumpu pada Trilogi Pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam

Garis-garis Besar Haluan Negara, dan agar lebih dapat diciptakan kepastian

hukum dan kemudahan administrasi berkaitan dengan aspek perpajakan bagi

bentuk bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan usaha yang terus

berkembang, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Undangundang

Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan

Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

c. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut, dipandang perlu mengubah

beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang

mewah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang

Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59 , Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3566);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran

Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun

1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3567);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai

Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran

Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG

UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN

NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG

MEWAH.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983

tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas

Barang Mewah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf i, huruf k sampai dengan

huruf p, huruf r sampai dengan huruf w, diubah, dan ditambah dengan

huruf x, sehingga Pasal 1 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang didalamnya

berlaku peraturan perundang-undangan Pabean;

b. Barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya

dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak maupun

barang tidak berwujud;

c. Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud pada huruf b

yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini;

d. Penyerahan Barang Kena Pajak :

1) Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak

adalah:

a) penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian ;

b) pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa

beli dan perjanjian leasing;

c) penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau

melalui juru lelang;

d) pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma;

e) persedian Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan

semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat

pembubaran perusahaan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas

perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan;

f) penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau

sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang;

g) penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi;

2) Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena

Pajak adalah:

a) penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana

dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang;

b) penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang;

c) penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada

angka 1) huruf f) dalam hal Pengusaha Kena Pajak memperoleh

ijin pemusatan tempat pajak terutang;

d) penyerahan Barang Kena Pajak dalam rangka perubahan bentuk

usaha atau penggabungan usaha atau pengalihan seluruh aktiva

perusahaan yang diikuti dengan perubahan pihak yang berhak atas

Barang Kena Pajak;

e) Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau

perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau

kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang

dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan

dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan;

f) Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud pada huruf e yang

dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini;

g) Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa

Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf f, termasuk Jasa Kena

Pajak yang digunakan untuk kepentingan sendiri atau Jasa Kena Pajak

yang diberikan secara cuma-cuma oleh Pengusaha Kena Pajak;

h) Import adalah setiap kegiatan memasukan barang dari luar Daerah

Pabean ke dalam Daerah Pabean;

i) Ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam Daerah

Pabean ke luar Daerah Pabean;

j) Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual barang tanpa

mengubah bentuk atau sifatnya;

k) Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang

dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang,

mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan,

memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean,

melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah

Pabean;

l) Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud pada

huruf k yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau

penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang

undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan

oleh Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk

dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak;

m) Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah

bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru

atau mempunyai daya guna baru, atau kegiatan mengolah sumber daya

alam termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan

kegiatan tersebut;

n) Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual atau Penggantian atau

Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan oleh

Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak

yang terutang;

o) Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang

diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan

Barang Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut

Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam

Faktur Pajak;

p) Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang

diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi Jasa karena penyerahan

Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang

undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak;

q) Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan

bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk Impor

Barang Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut

Undang-undang ini;

r) Pembeli adalah orang pribadi atau badan atau instansi Pemerintah yang

menerima atau seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak

dan yang membayar atau seharusnya membayar harga Barang Kena

Pajak tersebut;

s) Penerima Jasa adalah orang pribadi atau badan atau instansi Pemerintah

yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak

dan yang membayar atau seharusnya membayar Penggantian atas Jasa

Kena Pajak tersebut;

t) Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha

Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan

Jasa Kena Pajak atau oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena

impor Barang Kena Pajak;

q) Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh

Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau

penerimaan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak

tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaataan Jasa

Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena

Pajak;

v) Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh

Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak atau

penyerahan Jasa Kena Pajak;

w) Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang

diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir;

x) Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai adalah orang pribadi, badan, atau

instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk

memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh

Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau

penyerahan Jasa Kena Pajak kepada orang pribadi, badan, atau instansi

Pemerintah tersebut."

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 seluruhnya menjadi

berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

(1) Dalam hal Harga Jual atau Penggantian dipengaruhi oleh hubungan

istimewa, maka Harga Jual atau Penggantian dihitung atas dasar harga

pasar wajar pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena

Pajak itu dilakukan.

(2) Hubungan istimewa dianggap ada apabila :

1) Pengusaha mempunyai pernyertaan langsung atau tidak langsung

sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada Pengusaha

lain, atau hubungan antara Pengusaha dengan penyertaan 25% (dua

puluh lima persen) atau lebih pada dua Pengusaha atau lebih,

demikian pula hubungan antara dua Pengusaha atau lebih yang

disebut terakhir; atau

2) Pengusaha menguasai Pengusaha lainnya atau dua atau lebih

Pengusaha berada di bawah penguasaan Pengusaha yang sama baik

langsung maupun tidak langsung; atau

3) terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam

garis keturunan lurus satu derajat dan/atau ke samping satu

derajat."

3. Ketentuan Pasal 3 dihapus.

4. Menambah BAB baru di antara BAB II tentang Pengukuhan Pengusaha

Kena Pajak dan BAB III tentang Objek Pajak dan Kewajiban Pencatatan

yang dijadikan BAB IIA tentang Kewajiban Mempunyai Nomor

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Kewajiban Memungut, Menyetor,

dan Melaporkan Pajak yang Terutang, yang berbunyi sebagai berikut :

"BAB IIA

KEWAJIBAN MEMPUNYAI NOMOR PENGUKUHAN

PENGUSAHA KENA PAJAK DAN KEWAJIBAN

MEMUNGUT , MENYETOR , DAN

MELAPORKAN PAJAK YANG TERUTANG"

5. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 3 dan Pasal 4 yang dijadikan

Pasal 3A dalam BAB IIA tentang Kewajiban Mempunyai Nomor

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Kewajiban Memungut, Menyetor,

dan Melaporkan Pajak yang Terutang, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3A

(1) Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f, wajib mempunyai Nomor

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, memungut, menyetor, dan

melaporkan Pajak Penambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang

Mewah yang terutang.

(2) Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha

Kena Pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).

(3) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak

tidak berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf d dan/atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari

luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 huruf e

wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai

yang terutang yang penghitungan dan tata caranya ditetapkan oleh

Menteri Keuangan."

6. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4.

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan

oleh Pengusaha;

b. impor Barang Kena Pajak;

c. penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean

oleh Pengusaha;

d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah

Pabean di dalam Daerah Pabean;

e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah

Pabean;

f. ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak."

7. Menambah ketentuan baru diantara Pasal 4 dan Pasal 5 yang dijadikan

Pasal 4A dalam BAB III tentang Objek Pajak dan Kewajiban Pencatatan,

yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4A

Jenis Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b dan jenis Jasa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e yang tidak dikenakan pajak

berdasarkan Undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."

8. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 5

(1) Di samping pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,

dikenakan juga Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap :

a. penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang

dilakukan oleh Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak

Yang Tergolong Mewah tersebut di dalam Daerah Pabean dalam

lingkungan perusahaan atau pekerjaannya;

b. impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah.

(2) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dikenakan hanya satu kali pada

waktu penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah oleh

Pengusaha yang penghasilkan atau pada waktu impor."

9. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 5 dan Pasal 6 yang dijadikan

Pasal 5A dalam BAB III tentang Objek Pajak dan Kewajiban Pencatatan,

yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 5A

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas

penyerahan Barang Kena Pajak yang dikembalikan dapat dikurangkan dari

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

terutang dalam Masa Pajak terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak

tersebut yang tata caranya ditetapkan oleh Menteri Keuangan."

10. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 6

(1) Setiap Pengusaha Kena Pajak diwajibkan mencatat semua jumlah

harga perolehan dan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa

Kena Pajak dalam pembukuan perusahaan.

(2) Dalam pembukuan itu harus dicatat secara terpisah dan jelas, jumlah

harga perolehan dan penyerahan barang dan/atau jasa yang terutang

pajak, yang mendapat fasilitas berupa pajak yang terutang tidak

dipungut, yang dikenakan tarif 0% (nol persen), yang mendapat

fasilitas berupa pembebasan dari pengenaan pajak, dan yang tidak

dikenakan pajak.

(3) Pengusaha yang berdasarkan Undang-undang Perubahan Kedua

Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 memilih dikenakan Pajak

Penghasilan berdasarkan norma penghitungan, wajib membuat catatan

nilai peredaran bruto secara teratur yang menjadi Dasar Pengenaan

Pajak Pertambahan Nilai, sepanjang terutang Pajak Pertambahan Nilai

Barang dan Jasa."

11. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 7

(1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).

(2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak adalah

0% (nol persen).

(3) Dengan Peraturan Pemerintah, tarif pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen)

dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen)."

12. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 8

(1) Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah serendah-rendahnya

10% (sepuluh persen) dan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen).

(2) Atas ekspor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah dikenakan

pajak dengan tarif 0% (nol persen).

(3) Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan kelompok Barang Kena

Pajak Yang Tergolong Mewah yang dikenakan Pajak Penjualan Atas

Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Macam dan jenis Barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atas

Barang Mewah atas Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri

Keuangan."

13. Ketentuan Pasal 9 diubah, dan ditambah dengan ayat (9) sampai dengan

ayat (14), sehingga Pasal 9 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 9

(1) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan mengalikan

tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan

Pajak.

(2) Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dapat dikreditkan dengan

Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama.

(3) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar

daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak

Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak.

(4) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat

dikreditkan lebih besar daripada Pajak keluaran, maka selisihnya

merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan pada Masa

Pajak berikutnya.

(5) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak disamping

melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan

penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan

yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari

pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan

adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang

terutang pajak.

(6) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak disamping

melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan

penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan

untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan

pasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk

penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan

pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(7) Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha

yang dikenakan Pajak Penghasilan dengan menggunakan Norma

Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksudkan dalam

Undang-undang Perubahan Kedua Undang-undang Pajak

Penghasilan 1984, dapat dihitung dengan menggunakan pedoman

penghitungan pengkreditan Pajak Masukan yang ditetapkan oleh

Menteri Keuangan.

(8) Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara yang diatur

pada ayat (2) bagi pengeluaran untuk :

a. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum

Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak

mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep,

station wagon, van, dan kombi;

d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau

pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum

Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

e. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bukti

pungutan pajaknya berupa Faktur Pajak Sederhana;

f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur

Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 ayat (5);

g. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau

pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang

Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 (6);

h. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak

Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;

i. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak

Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa

Pajak Pertambahan Nilai, yang diketemukan pada waktu

dilakukan pemeriksaan.

(9) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan

dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat

dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya selambat-lambatnya pada

bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku yang bersangkutan,

sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan

pemeriksaan.

(10) Apabila pada akhir tahun buku terdapat kelebihan Pajak Masukan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka atas kelebihan Pajak

Masukan tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian.

(11) Bagi Pengusaha Kena Pajak yang dalam suatu Masa Pajak

melakukan ekspor Barang Kena Pajak, atas kelebihan Pajak

Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan

permohonan pengembalian pada setiap Masa Pajak, sepanjang Pajak

Masukan tersebut berasal dari perolehan Barang Kena Pajak

dan/atau Jasa Kena Pajak dari Barang Kena Pajak yang diekspor.

(12) Bagi Pengusaha Kena Pajak yang dalam suatu Masa Pajak

melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa

Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, atas

kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat

diajukan permohonan pengembalian pada setiap Masa Pajak,

sepanjang Pajak Masukan tersebut berasal dari perolehan Barang

Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Barang Kena Pajak

dan/atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan kepada Pemungut Pajak

Pertambahan Nilai.

(13) Penghitungan dan tata cara pengembalian kelebihan Pajak Masukan

sebagaimana dimaksud pada ayat (10), ayat (11), dan ayat (12)

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(14) Apabila terjadi perubahan bentuk usaha atau penggabungan usaha

atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan yang diikuti dengan

perubahan pihak yang berhak atas Barang Kena Pajak, maka :

a. Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yang dialihkan dan yang

telah dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan

perubahan bentuk usaha atau oleh Pengusaha Kena Pajak yang

melakukan penggabungan usaha atau oleh Pengusaha Kena Pajak

yang mengalihkan seluruh aktiva perusahaan, tetap dapat

dikreditkan dan tidak harus dibayar kembali oleh Pengusaha Kena

Pajak tersebut;

b. Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yang dialihkan dan yang

belum dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak lama, dapat

dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang baru, sepanjang

Faktur Pajaknya diterima setelah terjadinya perubahan bentuk

usaha atau penggabungan usaha atau pengalihan seluruh aktiva

perusahaan."

14. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 10

(1) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang dihitung dengan

mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dengan Dasar

Pengenaan Pajak.

(2) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sudah dibayar pada waktu

perolehan atau impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah,

tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Pertambahan Nilai maupun

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut berdasarkan

Undang undang ini.

(3) Pengusaha Kena Pajak yang mengekspor Barang Kena Pajak Yang

Tergolong Mewah dapat meminta kembali Pajak Penjualan atas

Barang Mewah yang dibayar pada waktu perolehan Barang Kena

Pajak Yang Tergolong Mewah yang diekspor tersebut."

15. Ketentuan Pasal 11 diubah, dan ditambah dengan ayat (3), ayat (4), dan

ayat (5), sehingga Pasal 11 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 11

(1) Terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak

atau pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak atau pada saat impor

Barang Kena Pajak atau pada saat lain yang ditetapkan oleh Menteri

Keuangan.

(2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena

Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, saat terutangnya

pajak adalah pada saat pembayaran.

(3) Atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah

Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dan

pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, terutangnya pajak terjadi pada saat

Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut mulai dimanfaatkan

di dalam Daerah Pabean.

(4) Saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau

Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean oleh orang pribadi atau

badan di dalam Daerah Pabean ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(5) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan

Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), saat terutangnya pajak adalah pada saat

pembayaran."

16. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, dan ditambah

dengan ayat (4), sehingga Pasal 12 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai

beriku :

"Pasal 12

(1) Pengusaha Kena Pajak terutang pajak di tempat tinggal atau tempat

kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain

yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(2) Atas permohonan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak, Direktur

Jenderal Pajak dapat menetapkan satu tempat atau lebih sebagai

tempat pajak terutang.

(3) Dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi di tempat Barang Kena

Pajak dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai.

(4) Bagi orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak

tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di

dalam Derah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d

dan huruf e, terutangnya pajak terjadi di tempat orang pribadi atau

badan tersebut terdaftar sebagai Wajib Pajak."

17. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (7) diubah, dan ayat (8)

dihapus, sehingga Pasal 13 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 13

(1) Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap

penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

huruf a atau huruf f dan untuk setiap penyerahan Jasa Kena Pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c.

(2) Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pengusaha Kena Pajak dapat membuat satu Faktur Pajak meliputi

seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena

Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama sebulan

takwim.

(3) Apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak

atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, Faktur Pajak dibuat pada

saat pembayaran.

(4) Saat pembuatan bentuk, ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian,

dan tata cara pembetulan Faktur Pajak ditetapkan oleh Direktur

Jenderal Pajak.

(5) Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang

penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang

meliputi :

a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, serta nomor dan tanggal

pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang

Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;

b. Nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang

Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;

c. Macam, jenis, kuantum, harga satuan, jumlah Harga Jual atau

Penggantian, dan potongan harga;

d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;

e. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;

f. Tanggal penyerahan atau tanggal pembayaran;

g. Nomor dan tanggal pembuatan Faktur Pajak;

h. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangi Faktur

Pajak.

(6) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen-dokumen tertentu

sebagai Faktur Pajak

(7) Pengusaha Kena Pajak dapat membuat Faktur Pajak Sederhana yang

persyaratannya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak."

18. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 14

(1) Orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha

Kena Pajak dilarang membuat Faktur Pajak.

(2) Dalam hal Faktur Pajak telah dibuat, maka orang pribadi atau badan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyetorkan jumlah pajak

yang tercantum dalam Faktur Pajak ke Kas Negara."

19. Ketentuan Pasal 15 dihapus.

20. Ketentuan Pasal 16 dihapus

21. Menambah BAB baru di antara BAB V tentang Saat dan Tempat Pajak

Terutang dan Laporan Penghitungan Pajak dan BAB VI tentang Ketentuan

Lain-lain, yang dijadikan BAB VA tentang Ketentuan Khusus, yang

berbunyi sebagai berikut :

"BAB VA

KETENTUAN KHUSUS"

22. Menambah 4 (empat) ketentuan baru di antara Pasal 16 dan Pasal 17 yang

dijadikan Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 16C, dan Pasal 16D dalam Bab VA

tentang Ketentuan Khusus, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 16A

(1) Pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau

penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan

Nilai, dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pemungut Pajak

Pertambahan Nilai.

(2) Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak oleh

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 16B

(1) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang

tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu

ataupun untuk selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak,

untuk:

a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah

Pabean;

b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau peyerahan Jasa Kena

Pajak tertentu;

c. impor Barang Kena Pajak tertentu;

d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar

Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di

dalam Derah Pabean.

(2) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak

dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak

dipungut Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan.

(3) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak

dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya

dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat

dikreditkan.

Pasal 16C

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang

dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang

pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak

lain yang batasan dan tata caranya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 16D

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan aktiva oleh

Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak

untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar

pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

23. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 17

Hal-hal yang menyangkut pengertian dan tata cara pemungutan berkenaan

dengan pelaksanaan Undang-undang ini, yang secara khusus belum diatur

dalam Undang-undang ini, berlaku ketentuan dalam Undang-undang

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta peraturan

perundang-undangan lainnya."

Pasal II

Dengan berlakunya Undang-undang ini :

a. penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas

Barang Mewah yang telah diberikan sebelum berlakunya Undang-undang

ini, akan berakhir sesuai dengan jangka waktu penundaan yang telah

diberikan, paling lambat tanggal 31 Desember 1999;

b. pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang

Mewah atas usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi,

pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi

Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama pengusaha pertambangan

yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, tetap dihitung

berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau

perjanjian kerjasama pengusaha pertambangan tersebut sampai dengan

Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama pengusaha

pertambangan berakhir.

Pasal III

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Perubahan Undang-undang

Pajak Pertambahan Nilai 1984."

Pasal IV

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang

undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 9 Nopember 1994

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 9 Nopember 1994

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd

M O E R D I O N O

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1994 NOMOR 61

- 19 -

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 1994

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983

TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN

JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

U M U M

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, oleh karena itu

menempatkan perpajakan sebagai perwujudan salah satu kewajiban kenegaraan dalam rangka

kegotong-royongan nasional sebagai peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan-ketentuan

perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak ditetapkan dengan Undang-undang.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang berlaku sejak tahun1984, sebagai pengganti Undang

undang Pajak Penjualan Tahun 1951, merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak atas

konsumsi di dalam negeri.

Dengan pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan

globalisasi di berbagai bidang, disadari bahwa banyak bentuk-bentuk aktivitas yang aspek

perpajakannya belum diatur atau belum cukup diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun

1983. Selain itu, Undang-undang tersebut belum sepenuhnya menampung amanat dalam Garis

Garis Besar Haluan Negara 1993. Oleh karena itu, maka dipandang sudah saatnya untuk

menyempurnakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983.

Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan, serta

kemampuan masyarakat, maka arah dan tujuan penyempurnaan Undang-undang Nomor 8 Tahun

1983 tersebut adalah sebagai berikut :

a. Menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembiayaan pembangunan yang

sumber utamanya berasal dari penerimaan pajak;

b. Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat dalam berpartisipasi dalam

pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya;

c. Menciptakan iklim perekonomian yang menunjang peningkatan penanaman modal,

mendorong ekspor, mendorong terciptanya lebih banyak lapangan kerja baru, menunjang

pelestarian lingkungan hidup, menunjang pengembangan usaha nasional terutama usaha kecil

dan tradisional serta menunjang kebijakan lainnya;

d. Mengendalikan pola konsumsi yang tidak produktif dalam masyarakat;

e. Pelaksanaan pemungutan pajak yang mudah dan sederhana sehingga dapat mendorong

kepatuhan Wajib Pajak;

f. Menunjang usaha terciptanya aparat perpajakan yang makin mampu dan makin bersih,

peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak termasuk penyederhanaan dan kemudahan

prosedur dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, peningkatan pengawasan atas pelaksanaan

pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut, termasuk peningkatan penegakan pelaksanaan

ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan berlandaskan pada arah dan tujuan penyempurnaan tersebut, maka dalam

penyempurnaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 perlu diatur kembali ketentuan-ketentuan

mengenai pajak atas konsumsi di dalam negeri, dengan pokok-pokok sebagai berikut:

a. Sesuai dengan sistemnya, Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas

Barang Mewah merupakan satu kesatuan sebagai pajak atas konsumsi di dalam Daerah

Pabean, baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa;

b. Dengan pertimbangan keadaaan ekonomi, sosial, dan budaya, tidak semua jenis barang dan

jasa dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;

c. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan hanya terhadap pertambahan nilainya saja dan dipungut

beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan;

d. Pertambahan nilai tercipta karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur

perusahaan dalam menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau dalam

memberikan pelayanan jasa;

e. Semua biaya yang berkaitan dengan menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan

barang atau dalam memberikan pelayanan jasa merupakan unsur pertambahan nilai yang

menjadi dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

f. Dalam upaya mencapai keseimbangan pembebanan pajak antara masyarakat yang

berpenghasilan rendah dengan masyarakat yang berpenghasilan tinggi serta dalam upaya

mengendalikan pola konsumsi yang tidak produktif dalam masyarakat, maka atas penyerahan

dan/atau atas impor barang-barang berwujud yang tergolong mewah, selain dikenakan Pajak

Pertambahan Nilai juga dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang hanya dipungut

pada sumbernya yaitu pada pabrikan atau pada waktu barang diimpor;

g. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tidak dapat dikenakan tersendiri tanpa adanya Pajak

Pertambahan Nilai dan dikenakan hanya sekali;

h. Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku atas penyerahan Barang Kena Pajak atau

penyerahan Jasa Kena Pajak adalah tarif tunggal, sehinga mudah dalam pelaksanaannya dan

tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang

berbeda;

i. Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tidak menganut sistem tarif tunggal dan diterapkan

sesuai dengan kelompok barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

j. Dalam rangka mendorong ekspor khususnya ekspor non migas, atas ekspor Barang Kena

Pajak dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen). Oleh karena itu, Pajak Pertambahan Nilai

yang dibayar karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang

terkandung dalam Barang Kena Pajak yang diekspor dapat dikompensasi atau diminta

kembali;

k. Orang pribadi atau badan yang menghasilkan barang, mengimpor barang, memperdagangkan

barang dan/atau menyerahkan jasa yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau

pekerjaannya adalah Pegusaha. Pengusaha yang melakukan penyerahan barang dan/atau

penyerahan jasa yang dikenakan pajak adalah Pengusaha Kena Pajak;

l. Pengusaha Kena Pajak diwajibkan utuk melaporkan usahanya dan mempunyai Nomor

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, kecuali bagi Pengusaha Kecil yang batasannya

ditetapkan Menteri Keuangan. Namun agar tidak menghambat kegiatan usahanya, kepada

Pengusaha Kecil tersebut juga diberikan kebebasan memilih untuk dikukuhkan sebagai

Pengusaha Kena Pajak dan mempunyai Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

m. Pengenaan pajak dilaksankan berdasarkan sistem Faktur, sehingga atas penyerahan barang

dan/atau penyerahan jasa wajib dibuat Faktur Pajak sebagai bukti transaksi penyerahan

barang dan/atau penyerahan jasa yang terutang pajak. Faktur Pajak merupakan bukti pungutan

pajak yang bagi Pengusaha yang dipungut pajak dapat diperhitungkan dengan jumlah pajak

yang terutang;

n. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dan dalam rangka

mengamankan penerimaan negara, maka orang pribadi tertentu atau badan tertentu atau

instansi Pemerintah tertentu ditunjuk untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang

terutang atas penerimaan Barang Kena Pajak atau penerimaan Jasa Kena Pajak dari

Pengusaha Kena Pajak, meskipun pada hakekatnya kewajiban pemungutan, penyetoran, dan

pelaporan pajak ada pada Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena

Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut;

o. Pengusaha Kena Pajak hanya diharuskan membayar kepada Negara selisih antara Pajak

Pertambahan Nilai yang dipungut dari pembeli Barang Kena Pajak dan/atau penerima Jasa

Kena Pajak dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar kepada penjual Barang Kena Pajak

dan/atau pemberi Jasa Kena Pajak;

p. Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Modal dapat dikreditkan sebagaimana

perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk kegiatan

usaha yang penyerahannya terutang pajak, dan terhadap Pengusaha Kena Pajak yang

berdasarkan ketentuan Undang-undang Perubahan Kedua Undang-undang Pajak Penghasilan

1984 dikenakan Pajak Penghasilan dengan menggunakan Norma Penghitungan diberlakukan

ketentuan khusus pengkreditan Pajak Masukan;

q. Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak ternyata lebih

besar daripada Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut, maka kelebihan Pajak Pertambahan

Nilai dikompensasikan sedangkan yang dikembalikan hanyalah kelebihan Pajak Pertambahan

Nilai untuk Masa Pajak pada akhir tahun buku Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan.

Apabila kelebihan pajak tersebut disebabkan karena ekspor atau karena dipungut oleh

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, maka kelebihan pajak tersebut dapat diminta kembali

pada setiap Masa Pajak;

r. Untuk lebih meningkatkan perwujudan keadilan dalam pembebanan pajak, menunjang

peningkatan penanaman modal, mendorong peningkatan ekspor, menciptakan lebih banyak

lapangan kerja baru, menunjang pelestarian lingkungan hidup, dan kebijakan -kebijakan lain,

perlu diberikan perlakuan khusus. Namun demikian dalam memberikan perlakuan tersebut

harus tetap dipegang teguh salah satu prinsip di dalam Undang-undang perpajakan yaitu

diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau

terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakekatnya sama dengan berpegang

teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.Karena itu setiap pemberian

kemudahan dalam bidang perpajakan jika benar-benar diperlukan harus tetap mengacu pada

kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud

dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut. Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan

terutama untuk keberhasilan sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam

skala nasional.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Huruf a

Yang dimaksud dengan Wilayah Republik Indonesia yang di dalamnya berlaku peraturan

perundang-undangan Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah

darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi

Eksklusif dan Landas Kontinen.

Huruf b

Yang dimaksud dengan barang tidak berwujud adalah antara lain hak atas Merek Dagang,

Hak Paten, dan Hak Cipta.

Huruf c

Pada dasarnya semua barang dikenakan pajak, kecuali yang ditentukan lain oleh Undangundang

ini.

Huruf d

1) Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak :

a) Perjanjian yang dimaksudkan dalam ketentuan ini meliputi jual beli, tukar

menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan

penyerahan hak atas barang.

b) Penyerahan Barang Kena Pajak juga dapat terjadi karena perjanjian sewa beli atau

perjanjian sewa guna usaha (leasing). Adapun yang dimaksud dengan penyerahan

karena perjanjian sewa guna usaha (leasing) adalah penyerahan yang disebabkan

oleh perjanjian sewa guna usaha (leasing) dengan hak opsi. Meskipun pengalihan

atau penyerahan hak atas Barang Kena Pajak belum dilakukan dan pembayaran

Harga Jual Barang Kena Pajak tersebut dilakukan secara bertahap, tetapi karena

penguasaan atas Barang Kena Pajak telah berpindah dari penjual kepada pembeli

atau dari lessor kepada lessee, maka Undang-undang ini menentukan bahwa

penyerahan Barang Kena Pajak dianggap telah terjadi pada saat perjanjian

ditandatangani, kecuali apabila saat berpindahnya penguasaan secara nyata atas

Barang Kena Pajak tersebut terjadi lebih dahulu daripada saat ditandatanganinya

perjanjian.

c) Yang dimaksud dengan pedagang perantara ialah orang pribadi atau badan yang

dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya dengan nama sendiri melakukan

perjanjian atau perikatan atas dan untuk tanggungan orang lain dengan mendapat

upah atau balas jasa tertentu, misalnya komisioner. Yang dimaksud dengan juru

lelang di sini adalah juru lelang Pemerintah atau yang ditunjuk oleh Pemerintah.

d) Pemakaian sendiri diartikan pemakaian untuk kepentingan Pengusaha sendiri,

pengurus, atau karyawannya. Sedangkan pemberian cuma-cuma diartikan sebagai

pemberian yang diberikan tanpa pembayaran, antara lain pemberian contoh barang

untuk promosi kepada relasi atau pembeli.

e) Persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk

diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, disamakan

dengan pemakaian sendiri, sehingga dianggap sebagai penyerahan Barang Kena

Pajak. Khusus untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk

diperjualbelikan tersebut, hanya dikenakan Pajak pertambahan Nilai apabila

memenuhi persyaratan, yaitu bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat

perolehannya dapat dikreditkan.

f) Apabila suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang, yaitu

tempat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada pihak lain, baik sebagai

pusat maupun sebagai cabang perusahaan, maka Undang-undang ini menganggap

bahwa pemindahan Barang Kena Pajak antar tempat tersebut merupakan

penyerahan Barang Kena Pajak. Yang dimaksud dengan cabang dalam ketentuan ini

termasuk antara lain lokasi usaha, perwakilan, unit pemasaran, dan sejenisnya.

g) Dalam hal penyerahan secara konsinyasi, Pajak Pertambahan Nilai yang sudah

dibayar pada waktu Barang Kena Pajak yang bersangkutan diserahkan untuk

dititipkan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak terjadinya

penyerahan Barang Kena Pajak yang dititipkan tersebut. Sebaliknya, jika Barang

Kena Pajak titipan tersebut tidak laku dijual dan diputuskan untuk dikembalikan

kepada pemilik Barang Kena Pajak, Pengusaha yang menerima titipan tersebut dapat

menggunakan ketentuan mengenai pengembalian Barang Kena Pajak (retur)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A Undang-undang ini. Penyerahan Barang

Kena Pajak secara konsinyasi oleh Pengusaha Kecil, sesuai dengan ketentuan

Undang-undang ini, tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

2) Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana

tersebut dalam angka 2 sebagai berikut :

a) Cukup jelas

b) Cukup jelas

c) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak mempunyai lebih dari satu tempat usaha, baik

sebagai pusat maupun cabang-cabang perusahaan, dan Pengusaha Kena Pajak

tersebut telah memperoleh ijin pemusatan tempat pajak terutang dari Direktur

Jenderal Pajak, maka pemindahan Barang Kena Pajak dari satu tempat usaha ke

tempat usaha lainnya (pusat ke cabang atau sebaliknya atau antar cabang) dianggap

tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak, kecuali

pemindahan Barang Kena Pajak antar tempat-tempat terutang.

d) Apabila terjadi perubahan bentuk usaha atau penggabungan usaha atau pengalihan

seluruh aktiva perusahaan yang mengakibatkan juga terjadinya perubahan pihak yang

berhak atas Barang Kena Pajak, maka peristiwa tersebut diperlakukan sebagai tidak

terjadi penyerahan Barang Kena Pajak.

Huruf e

Dalam pengertian jasa termasuk antara lain jasa angkutan, jasa borongan, jasa persewaan

barang, jasa hiburan, jasa biro perjalanan, jasa perhotelan, jasa notaris, jasa pengacara, jasa

akuntan, jasa konsultan, dan jasa kantor administrasi. Pengertian jasa meliputi juga

pelayanan yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan dengan bahan dan

petunjuk dari pemesan. Sebagai contoh, penjahit yang hanya menerima pesanan membuat

pakaian tanpa menyediakan bahan. Karena bahan disediakan oleh pemesan, maka penjahit

tersebut dianggap hanya melakukan penyerahan jasa yang imbalannya sebesar upah jahit

yang diminta atau diterima dari pemesan atau pelanggan.

Huruf f

Pada dasarnya semua jasa dikenakan pajak, kecuali yang ditentukan lain oleh Undang

undang ini.

Huruf g

Pemakaian Jasa Kena Pajak untuk kepentingan sendiri atau pemberian Jasa Kena Pajak

secara cuma-cuma termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak, dengan

pertimbangan untuk mempertahankan adanya perlakuan yang sama sebagaimana halnya

pemakaian Barang Kena Pajak untuk kepentingan sendiri atau penyerahan barang secara

cuma-cuma oleh Pengusaha Kena Pajak.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Dalam pengertian perdagangan termasuk kegiatan tukar-menukar barang.

Huruf k

Pengusaha dapat berbentuk usaha perseorangan atau badan yang dapat berupa perseroan

terbatas, perseroan komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan

dalam bentuk apapun, persekutuan, perseroan atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi,

perkumpulan koperasi, yayasan, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.

Pengertian Pengusaha dibatasi pada orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan

usaha dalam lingkungan perusahan atau pekerjaan. Dalam hal instansi Pemerintah

melakukan kegiatan usaha yang bukan dalam rangka melaksanakan tugas umum

pemerintahan, maka instansi Pemerintah tersebut dalam pengertian bentuk usaha lainnya

dan diperlakukan sebagai Pengusaha.

Huruf l

Pengusaha Kecil yang dalam Undang-undang ini batasannya didasarkan pada jumlah

peredaran bruto usaha (omset) dalam satu tahun diperkenankan untuk memilih dikukuhkan

menjadi Pengusaha Kena Pajak. Apabila menjadi Pengusaha Kena Pajak, maka hak dan

kewajibannya sama seperti Pengusaha Kena Pajak pada umumnya.

Huruf m

Perubahan bentuk atau sifat barang terjadi karena adanya atau dilakukannya suatu proses

pengolahan yang menggunakan satu faktor produksi atau lebih, termasuk kegiatan :

- merakit :

menggabungkan bagian-bagian lepas dari suatu barang menjadi barang setengah jadi

atau barang jadi, seperti merakit mobil, barang elektronik, perabotan rumah tangga, dan

sebagainya;

- memasak :

mengolah barang dengan cara memanaskan. Pengertian memanaskan termasuk merebus,

membakar, mengasap, memanggang, dan menggoreng, baik dicampur dengan bahan

lain atau tidak;

- mencampur :

mempersatukan dua atau lebih unsur (zat) menghasilkan satu atau lebih barang lain;

- mengemas :

menempatkan suatu barang ke dalam suatu benda yang melindunginya dari kerusakan

dan/atau untuk meningkatkan kekuatan pemasarannya;

- membotolkan :

memasukan minuman atau benda cair ke dalam botol yang ditutup menurut cara

tertentu;

- menambang :

mengambil hasil sumber kekayaan alam dari permukaan atau dari dalam tanah, baik di

darat maupun di laut;

- menyediakan makanan dan minuman yang dilaksanakan oleh usaha katering;

dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan kegiatan itu, atau

menyuruh orang atau badan lain melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.

Huruf n

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, perlu adanya Dasar Pengenaan Pajak.

Dalam hal penerapan Harga Jual atau Penggantian atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor akan

menimbulkan ketidakadilan atau karena Harga Jual atau Penggatian sukar ditetapkan, maka

Menteri Keuangan dapat menentukan Nilai Lain sebagai dasar Pengenaan Pajak.

Huruf o

Seluruh biaya yang diminta seharusnya diminta oleh penjual yang berkaitan dengan

penyerahan Barang Kena Pajak seperti biaya pengiriman, biaya garansi, komisi, premi

asuransi, biaya pemasangan, biaya bantuan teknik, dan biaya-biaya lainnya, termasuk

dalam Harga Jual. Tidak termasuk dalam Harga Jual adalah Pajak Pertambahan Nilai dan

Pajak Penjualan Atas barang Mewah yang dipungut pada saat penyerahan Barang Kena

Pajak. Yang dapat dikurangkan dari Harga Jual adalah potongan harga seperti potongan

tunai atau rabat, sepanjang masih dalam batas kebiasaan pedagang yang baik, dan

tercantum dalam Faktur Pajak. Apabila Pengusaha Kena Pajak selain menerbitkan Faktur

Pajak juga menerbitkan faktur penjualan, maka potongan harga yang tercantum dalam

Faktur Pajak tersebut juga potongan harga yang tercantum dalam faktur penjualan. Tidak

termasuk dalam pengertian potongan harga adalah bonus, premi, komisi, atau balas jasa

lainnya, yang diberikan dalam rangka menjualkan Barang Kena Pajak.

Huruf p

Cukup jelas

Huruf q

Nilai Impor yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak adalah harga patokan impor atau Cost

Insurance and Freight (CIF) sebagai dasar penghitungan bea masuk ditambah dengan

semua biaya dan pungutan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Pabean.

Huruf r

Yang dimaksud dengan pembeli termasuk lembaga-lembaga negara.

Huruf s

Yang dimaksud dengan penerima jasa termasuk lembaga-lembaga negara.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, atau pengimpor Barang Kena

Pajak membayar Pajak Pertambahan Nilai dan berhak menerima bukti pungutan pajak.

Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar tersebut merupakan Pajak Masukan bagi pembeli

Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak atau pengimpor Barang Kena Pajak,

yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Huruf v

Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak wajib

memungut Pajak Pertambahan Nilai. Pajak yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak

inilah yang dinamakan Pajak Keluaran.

Huruf w

Nilai Ekspor dapat diketahui dari dokumen ekspor, misalnya harga yang tercantum dalam

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Huruf x

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan

kewajiban perpajakan serta dalam rangka mengamankan penerimaan negara, orang pribadi

tertentu, badan tertentu, atau instansi Pemerintah tertentu dapat ditunjuk sebagai Pemungut

Pajak Pertambahan Nilai.

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Pengaruh hubungan istimewa seperti dimaksud dalam Undang-undang ini ialah adanya

kemungkinan harga yang ditekan lebih rendah dari harga pasar. Dalam hal ini, Direktur

Jenderal Pajak mempunyai kewenangan melakukan penyesuaian Harga jual atau

Penggantian yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak dengan harga pasar wajar yang berlaku

dipasaran bebas.

Ayat (2)

Hubungan istimewa antara Pengusaha Kena Pajak dengan pihak yang menerima

penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dapat terjadi karena

ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan karena :

- faktor kepemilikan atau penyertaan;

- adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi.

Selain karena hal-hal tersebut di atas, hubungan istimewa di antara orang pribadi dapat

pula terjadi karena adanya hubungan darah atau karena perkawinan.

a) Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan kepemilikan yang berupa

penyertaan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, baik secara langsung

ataupun tidak langsung.

Contoh :

Kalau PT. A mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT. B, pemilikan saham oleh

PT. A merupakan penyertaan langsung. Selanjutnya apabila PT. B tersebut mempunyai

50% (lima puluh persen) saham PT. C, maka PT. A sebagai pemegang saham PT. B

secara tidak langsung mempunyai penyertaan pada PT. C sebesar 25% (dua puluh lima

persen). Dalam hal demikian, antara PT. A, PT. B, dan PT. C dianggap terdapat

hubungan istimewa. Apabila PT. A juga memiliki 25% (dua puluh lima persen) saham

PT. D, maka antara PT. B, PT. C, dan PT. D dianggap terdapat hubungan istimewa.

Hubungan kepemilikan seperti tersebut di atas juga dapat terjadi antara orang pribadi

dan badan

b) Hubungan antara pengusaha seperti digambarkan pada huruf a dapat juga terjadi karena

penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi, kendatipun tidak terdapat

hubungan kepemilikan. Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih

perusahaan berada di bawah penguasaan pengusaha yang sama. Demikian juga

hubungan antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan pengusaha yang

sama tersebut.

c) Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu

derajat adalah ayah, ibu, dan anak, sedangkan hubungan keluarga sedarah dalam garis

keturunan ke samping satu derajat dengan kakak dan adik. Yang dimaksud dengan

keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat adalah mertua dan anak tiri,

sedangkan hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat

adalah ipar. Apabila antara suami istri mempunyai perjanjian pemisahan harta dan

penghasilan, maka hubungan antara suami istri tersebut termasuk dalam pengertian

hubungan istimewa menurut Undang-undang ini.

Angka 3

Ketentuan Pasal 3 yang mengatur tentang Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dihapus dan

dipindahkan ke dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 3A

Ayat (1)

Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa

Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan/atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak

diwajibkan :

a. mempunyai Nomor PengukuhanPengusaha Kena Pajak;

b. memungut pajak yang terutang;

c. menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak

Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang;

d. melaporkan penghitungan pajak.

Ayat (2)

Pengusaha Kecil dikecualikan dari kewajiban untuk melaksanakan Undang-undang ini.

Namun, apabila Pengusaha Kecil memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena

Pajak, maka Undang-undang ini berlaku sepenuhnya bagi Pengusaha Kecil tersebut.

Ayat (3)

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pemanfaatan barang Kena Pajak tidak

berwujud atau Jasa Kena Pajak, dari luar Daerah pabean, harus dipungut oleh orang pribadi

atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak

tersebut.

Angka 6

Pasal 4

Huruf a

Penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak,

- barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak

berwujud,

- penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean,

- penyerahan dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan Pengusaha yang

bersangkutan.

Huruf b

Pajak juga dipungut pada saat impor barang. Pemungutan dilakukan melalui Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai.

Berbeda dengan penyerahan Barang Kena Pajak tersebut pada huruf a, maka siapa pun

yang memasukan Barang Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean tanpa memperhatikan

apakah dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya atau tidak, tetap

dikenakan pajak.

Huruf c

Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,

- penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean,

- penyerahan dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan Pengusaha yang

bersangkutan.

Huruf d

Untuk dapat memberikan perlakuan pengenaan pajak yang sama dengan impor Barang

Kena Pajak, maka atas Barang Kena Pajak tidak berwujud yang berasal dari luar Daerah

Pabean yang dimanfaatkan di dalam Daerah Pabean juga dikenakan pajak.

Contoh :

Pengusaha "A" yang berkedudukan di Jakarta memperoleh hak menggunakan merek yang

dimiliki Pengusaha "B" yang berkedudukan di Hongkong. Atas pemanfaatan merek

tersebut oleh Pengusaha "A" di dalam Daerah Pabean, terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Huruf e

Jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan di dalam Daerah Pabean

dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini. Misalnya, Pengusaha Kena Pajak "C" di

Surabaya memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari Pengusaha "B" yang berkedudukan di

Singapura. Atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak tersebut, terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Huruf f

Penyerahan Barang Kena Pajak dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean

dikenakan pajak menurut Undang-undang ini.

Angka 7

Pasal 4A

Penetapan jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan Peraturan

Pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut :

a. barang hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil kehutanan, yang dipetik langsung, diambil

langsung, atau disadap langsung, dari sumbernya, seperti padi- padian, kelapa sawit, karet;

b. barang hasil peternakan, perburuan/penangkapan, atau penangkaran, yang diambil

langsung dari sumbernya, seperti sapi potong, unggas;

c. barang hasil penangkapan atau budidaya perikanan, yang diambil langsung dari

sumbernya, seperti ikan tuna, teripang, udang;

d. barang hasil pertambangan dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya, seperti

crude oil, garam;

e. barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti beras,

garam beryodium;

f. beberapa jenis barang, karena untuk menghindar pengenaan pajak berganda dengan yang

dipungut oleh Pemerintah Daerah, misalnya Pajak Pembangunan I dan Pajak Tontonan;

g. surat-surat berharga;

h. listrik, kecuali untuk perumahan mewah;

i. air bersih yang disalurkan melalui pipa (air PAM).

Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan Peraturan

Pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut :

a. jasa di bidang pelayanan kesehatan medik, seperti dokter umum, dokter spesialis;

b. jasa di bidang pelayanan sosial, seperti panti asuhan, jasa pemakaman;

c. jasa di bidang pengiriman surat;

d. jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi

e. jasa di bidang keagamaan, seperti pemberian khotbah atau dakwah;

f. jasa di bidang pendidikan;

g. jasa di bidang kesenian, seperti pementasan kesenian tradisional;

h. jasa di bidang penyiaran, seperti penyiaran radio dan televisi yang bukan bersifat iklan;

i. jasa di bidang angkutan umum, seperti angkutan umum di darat dan di laut;

j. jasa di bidang tenaga kerja, seperti jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja;

k. jasa di bidang perhotelan;

l. jasa telepon umum coin-box dan jasa telegram.

Angka 8

Pasal 5

Ayat (1)

Dengan pertimbangan bahwa :

- perlu adanya keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan

rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi,

- perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas Barang Kena Pajak Yang Tergolong

Mewah,

- perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional,

- perlu untuk mengamankan penerimaan negara,

maka atas penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah oleh produsen atau atas

impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah, di samping dikenakan Pajak

Pertambahan Nilai, juga dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Pengenaan Pajak

Penjualan Atas Barang Mewah terhadap impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong

Mewah tidak memperhatikan siapa yang mengimpor Barang Kena Pajak tersebut serta

tidak memperhatikan apakah impor tersebut dilakukan secara terus-menerus atau hanya

sekali saja. Selain itu, pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap suatu

penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah tidak memperhatikan apakah

suatu bagian dari Barang Kena Pajak tersebut telah dikenakan atau tidak dikenakan Pajak

Penjualan Atas Barang Mewah pada transaksi sebelumnya.

Ayat (2)

Pengertian umum dari Pajak Masukan hanya berlaku pada Pajak Pertambahan Nilai dan

tidak dikenai pada Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Oleh karena itu Pajak Penjualan

Atas Barang Mewah yang telah dibayar tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penjualan

Atas Barang Mewah yang terutang. Dengan demikian prinsip pemungutannya hanya satu

kali saja yaitu pada waktu :

a. penyerahan oleh Pabrikan atau Produsen Barang Kena Pajak Yang tergolong Mewah,

atau

b. impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah.

Penyerahan pada tingkat berikutnya tidak lagi dikenakan pajak.

Angka 9

Pasal 5A

Dalam hal Barang Kena Pajak yang diserahkan ternyata dikembalikan (retur) oleh pembeli,

maka Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dari Barang Kena

Pajak yang dikembalikan tersebut mengurangi :

a. Pajak Keluaran dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha

Kena Pajak Penjualan,

b. Pajak Masukan dari Pengusaha Kena Pajak pembeli, dalam hal Pajak Masukan atas Barang

Kena Pajak yang dikembalikan tersebut telah dikreditkan,

c. Biaya atau harta bagi Pengusaha Kena Pajak pembeli, dalam hal pajak atas Barang Kena

Pajak yang dikembalikan tersebut telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan

(dikapitalisasikan) dalam harga perolehan harta tersebut.

Angka 10

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai saja

atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 11

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak

di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, Barang Kena Pajak yang diekspor atau

dikonsumsi di luar Daerah Pabean, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0%

(nol persen). Pengenaan tarif 0% (nol persen) bukan berarti pembebasan dari pengenaan

Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang

yang diekspor tetap dapat dikreditkan.

Ayat (3)

Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana

untuk pembangunan, Pemerintah diberi wewenang mengubah tarif Pajak Pertambahan

Nilai menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima

belas persen) dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal. Perubahan tarif sebagaimana

dimaksud pada ayat ini, dikemukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat

dalam rangka pembahasan dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Negara.

Angka 12

Pasal 8

Ayat (1)

Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dapat ditetapkan dalam beberapa

pengelompokan tarif, yaitu tarif terendah sebesar 10% (sepuluh persen) dan tarif tertinggi

50% (lima puluh persen). Perbedaan kelompok tarif tersebut didasarkan pada

pengelompokan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang atas penyerahannya

dikenakan juga Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (1).

Ayat (2)

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang

Kena Pajak Yang Tergolong Mewah di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, Barang

Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang diekspor atau dikonsumsi di luar Daerah

Pabean, dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif 0% (nol persen).

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang telah dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak

Yang Tergolong Mewah yang diekspor tersebut dapat diminta kembali.

Ayat (3)

Dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tercantum dalam

Penjelasan Pasal 5 ayat (1), maka pengelompokan barang-barang yang terkena Pajak

Penjualan Atas Barang Mewah terutama didasarkan pada tingkat kemampuan golongan

masyarakat yang mempergunakan barang-barang tersebut, di samping didasarkan pula

pada nilai gunanya bagi masyarakat pada umumnya. Sehubungan dengan hal itu, tarif yang

tinggi dikenakan terhadap barang-barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat yang

berpenghasilan tinggi dan barang-barang yang dikonsumsinya perlu dibatasi. Dalam hal

terhadap barang-barang yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat banyak perlu dikenakan

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, maka tarif yang dipergunakan adalah tarif yang

rendah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 13

Pasal 9

Ayat (1)

Cara menghitung pajak terutang adalah dengan mengalikan jumlah Harga Jual,

Penggantian, atau Nilai Impor dengan tarif pajak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7

ayat (1). Pajak yang terutang ini merupakan Pajak Keluaran, yang dipungut oleh

Pengusaha Kena Pajak.

Contoh :

a. Pengusaha Kena Pajak "A" menjual tunai Barang Kena Pajak dengan Harga Jual Rp

25.000.000,00.

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang.

= 10% x Rp 25.000.000,00 = Rp 2.500.000,00

Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 2.500.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran,

yang dipungut oleh Pengusaha kena Pajak "A"

b. Pengusaha Kena Pajak "B" melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan memperoleh

Penggantian Rp 20.000.000,00.

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang

= 10% x Rp 20.000.000,00 = Rp 2.000.000,00

Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 2.000.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran,

yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak "B"

c. Seseorang mengimpor Barang Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dengan Nilai Impor

Rp 15.000.000,00.

Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

= 10% x Rp 15.000.000,00 = Rp 1.500.000,00

Ayat (2)

Pajak Masukan yang telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu perolehan atau

impor Barang Kena Pajak atau penerimaan Jasa Kena Pajak dapat dikreditkan dengan

Pajak Keluaran yang dipungut Pengusaha Kena Pajak pada waktu menyerahkan Barang

Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Pengkreditan Pajak masukan terhadap Pajak Keluaran

tersebut di atas dilakukan dalam Masa Pajak yang sama.

Ayat (3)

Selisih yang dimaksud dalam ayat ini harus disetor ke Kas Negara menurut ketentuan

sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan.

Ayat (4)

Pajak Masukan yang dimaksud dalam ayat ini adalah Pajak Masukan yang dapat

dikreditkan. Dapat terjadi dalam suatu Masa Pajak terdapat Pajak Masukan yang dapat

dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran. Kelebihan Pajak masukan tersebut tidak

dapat diminta kembali, tetapi dapat dikompensasikan pada Masa Pajak berikutnya. Namun

apabila perusahaan tersebut bubar sebelum tahun buku berakhir, maka kelebihan bayar

tersebut dapat diminta kembali pada saat pembubaran perusahaan. Pengembalian atas

kelebihan pembayaran tersebut baru diberikan setelah dilakukan pemeriksaan.

Contoh :

Masa Pajak Mei 1995 :

Pajak Keluaran = Rp. 2.000.000,00

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan = Rp. 4.500.000,00 (-)

Pajak yang lebih bayar = Rp. 2.500.000,00

Pajak yang lebih dibayar tersebut tidak dapat diminta kembali, tetapi dapat

dikompensasikan pada Masa Pajak Juni 1995.

Masa Pajak Juni 1995 :

Pajak Keluaran = Rp. 3.000.000,00

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan = Rp. 2.000.000,00 (-)

Pajak yang kurang bayar = Rp. 1.000.000,00

Pajak yang lebih dibayar dari Masa Pajak

Mei 1995 = Rp. 2.500.000,00 (-)

Pajak yang lebih dibayar Juni 1995 = Rp. 1.500.000,00

Apabila perusahaan tersebut pada bulan Juni 1995 bubar, maka kelebihan pembayaran

pajak dalam bulan Juni 1995 baru dapat dikembalikan setelah dilakukan pemeriksaan.

Ayat (5)

Dalam ayat ini, yang dimaksud dengan penyerahan yang terutang pajak adalah penyerahan

barang atau jasa yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini, dikenakan Pajak

Pertambahan Nilai. Pengusaha Kena Pajak yang dalam suatu Masa Pajak melakukan

penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak, hanya dapat

mengkreditkan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.

Bagian penyerahan yang terutang pajak tersebut harus dapat diketahui dengan pasti dari

pembukuan Pengusaha Kena Pajak.

Contoh :

Pengusaha Kena Pajak melakukan dua macam penyerahan yaitu :

- penyerahan terutang pajak = Rp. 25.000.000,00

Pajak Keluaran = Rp. 2.500.000,00

- penyerahan tidak terutang pajak = Rp. 10.000.000,00

Pajak Keluaran = Rp. NIHIL

Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan :

- Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang

berkaitan dengan penyerahan yang terutang

pajak = Rp. 1.500.000,00

- Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang

berkaitan dengan penyerahan yang tidak

terutang pajak = Rp. 800.000,00

Menurut ketentuan ini, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran

sebesar Rp 2.500.000,00 hanya sebesar RP 1.500.000,00.

Ayat (6)

Dalam ayat ini, yang dimaksud dengan penyerahan yang terutang pajak adalah penyerahan

barang atau jasa yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini, dikenakan Pajak

Pertambahan Nilai.

Dalam hal Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui

dengan pasti, maka cara pengkreditan Pajak Masukan dihitung berdasarkan pedoman yang

ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan

kepastian kepada Pengusaha Kena Pajak. Menteri Keuangan dapat melimpahkan

wewenang untuk menetapkan pedoman tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak.

Contoh :

Pengusaha Kena Pajak melakukan dua macam penyerahan yaitu :

- penyerahan terutang pajak = Rp. 35.000.000,00

Pajak Keluaran = Rp. 3.500.000,00

- penyerahan tidak terutang pajak = Rp. 15.000.000,00

Pajak Keluaran = NIHIL

Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang

berkaitan dengan keseluruhan penyerahan sebesar Rp 2.500.000,00, sedangkan Pajak

Masukan yang berkaitan dengan penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui

dengan pasti. Menurut ketentuan ini, Pajak Masukan sebesar Rp 2.500.000,00 tidak

seluruhnya dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran sebesar Rp 3.500.000,00.

Ayat (7)

Menteri Keuangan dapat melimpahkan wewenang untuk menetapkan pedoman

penghitungan pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat ini kepada

Direktur Jenderal Pajak.

Ayat (8)

Pajak Masukan pada dasarnya dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran, akan tetapi untuk

pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ini, Pajak Masukannya tidak dapat

dikreditkan.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha

adalah pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan

manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha. Agar Pajak Masukan

dapat dikreditkan, juga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebut berkaitan

dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu,

meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan

kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan,

yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang

terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Faktur Pajak Sederhana adalah Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat

(7). Oleh karena Faktur Pajak Sederhana merupakan Faktur Pajak yang isinya tidak

mencantumkan secara lengkap hal-hal yang diatur dalam Pasal 13 ayat (5), maka Faktur

Pajak Sederhana hanya merupakan bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai dan tidak

dapat dipakai sebagai dasar pengkreditan Pajak Masukan.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Dapat terjadi Pengusaha Kena Pajak, baru membayar Pajak Pertambahan Nilai yang

terutang atas perolehan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak

setelah diterbitkan ketetapan pajak. Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas

ketetapan pajak tersebut bukan merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

Huruf i

Sesuai dengan sistem self assessment, Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan seluruh

kegiatan usahanya dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Di

samping itu, kepada Pengusaha Kena Pajak juga telah diberikan kesempatan untuk

melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, sehingga

sudah selayaknya jika Pajak Masukan yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan

Masa Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan.

Contoh :

Dalam Surat Pemberitahuan Masa dilaporkan :

Pajak Keluaran = Rp. 10.000.000,00

Pajak Masukan = Rp. 8.000.000,00

Dari hasil periksaan diketahui :

Pajak Keluaran = Rp. 15.000.000,00

Pajak Masukan = Rp. 11.000.000,00

Dalam hal ini, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan bukan sebesar Rp 11.000.000,00

tetapi tetap sebesar Rp 8.000.000,00, sesuai dengan yang dilaporkan dalam Surat

Pemberitahuan Masa.

Dengan demikian, penghitungan hasil pemeriksaan :

Pajak Keluaran = Rp. 15.000.000,00

Pajak Masukan = Rp. 8.000.000,00 (-)

Kurang Bayar menurut hasil pemeriksaan = Rp. 7.000.000,00

Kurang Bayar menurut Surat Pemberitahuan = Rp. 2.000.000,00 (-)

Masih kurang bayar = Rp. 5.000.000,00

Ayat (9)

Ketentuan ini memungkinkan Pengusaha Kena Pajak untuk mengkreditkan Pajak Masukan

dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang tidak sama, yang disebabkan antara lain

karena Faktur Pajak terlambat diterima. Pengkreditan Pajak Masukan dalam Masa Pajak

yang tidak sama tersebut hanya diperkenankan apabila dilakukan tidak melampaui bulan ke

tiga setelah berakhirnya tahun buku yang bersangkutan. Dalam hal jangka waktu tersebut

telah dilampaui, pengkreditan Pajak Masukan tersebut dapat dilakukan melalui pembetulan

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang bersangkutan. kedua cara

pengkreditan tersebut hanya dapat dilakukan apabila Pajak Masukan yang bersangkutan

belum dibebankan sebagai biaya atau tidak ditambahkan (dikapitalisasikan) ke dalam harga

perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bersangkutan, dan terhadap

Pengusaha Kena Pajak belum dilakukan pemeriksaan.

Ayat (10)

Kelebihan Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan pada ayat (4),

dikompensasikan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak berikutnya. Namun demikian,

apabila kelebihan Pajak Masukan terjadi dalam Masa Pajak pada akhir tahun buku, maka

kelebihan Pajak Masukan tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian (restitusi).

Ayat (11)

Dalam rangka mendorong ekspor, atas kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4), yang disebabkan karena ekspor, dapat diajukan permohonan

pengembaliannya pada setiap masa Pajak.

Ayat (12)

Mengingat Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang

melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak dipungut

oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, sehingga Pajak Masukan dari Barang Kena Pajak

dan/atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

merupakan pajak yang lebih dibayar, maka atas kelebihan Pajak Masukan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), yang disebabkan karena pemungut pajak oleh Pemungut Pajak

Pertambahan Nilai, dapat diajukan permohonan pengembaliannya pada setiap Masa Pajak.

Ayat (13)

Cukup jelas

Ayat (14)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk tidak membebani Pajak Pertambahan Nilai atas

perusahaan yang melakukan perubahan bentuk usaha, atau penggabungan usaha, atau

pengalihan seluruh aktiva perusahaan. Sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 huruf d angka 2) huruf d), penyerahan Barang Kena Pajak dalam rangka perubahan

bentuk usaha, atau penggabungan usaha, atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan tidak

termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak, maka :

a. Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yang dialihkan dan yang telah dikreditkan oleh

Pengusaha Kena Pajak yang mengalihkan Barang Kena Pajak tersebut, tidak harus

dibayar kembali oleh Pengusaha Kena Pajak tersebut.

b. Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yang dialihkan dan yang belum dikreditkan

oleh Pengusaha Kena Pajak yang mengalihkan Barang Kena Pajak tersebut, dapat

dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menerima pengalihan Barang Kena Pajak

tersebut sepanjang Faktur Pajaknya diterima setelah terjadinya perubahan bentuk usaha

atau penggabungan usaha atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan.

Angka 14

Pasal 10

Ayat (1)

Cara menghitung Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang adalah dengan

mengalikan Harga Jual atau Nilai Impor dengan tarif pajak sebagaimana ditetapkan dalam

Pasal 8.

Ayat (2)

Berbeda dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut pada setiap tingkat penyerahan,

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah hanya dipungut pada tingkat penyerahan oleh

Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah

atau atas impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah. Dengan demikian, Pajak

Penjualan Atas Barang Mewah bukan merupakan Pajak Masukan sehingga tidak dapat

dikreditkan. Oleh karena itu, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dapat ditambahkan ke

dalam harga Barang Kena Pajak yang bersangkutan atau dibebankan sebagai biaya sesuai

ketentuan perundang-undangan Pajak Penghasilan.

Contoh :

Pengusaha Kena Pajak (PKP) "A" mengimpor Barang Kena Pajak dengan Nilai Impor Rp

5.000.000,00. Barang Kena Pajak tersebut, selain dikenakan Pajak Pertambahan Nilai,

misalnya juga dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif 20%. Dengan

demikian, penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang

Mewah yang terutang atas impor Barang Kena Pajak tersebut adalah :

- Dasar Pengenaan Pajak = Rp. 5.000.000,00

- Pajak Pertambahan Nilai

10 % x Rp. 5.000.000,00 = Rp. 500.000,00

- Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

20 % x Rp. 5.000.000,00 = Rp. 1.000.000,00

Kemudian, PKP "A" menggunakan Barang Kena Pajak tersebut sebagai bagian dari suatu

Barang Kena Pajak lain yang atas penyerahannya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10%

dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 35%. Oleh karena Pajak Penjualan Atas Barang

Mewah yang telah dibayar atas Barang Kena Pajak yang diimpor tersebut tidak dapat

dikreditkan, maka Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebesar Rp 1.000.000,00 dapat

ditambahkan ke dalam harga Barang Kena Pajak yang dihasilkan oleh PKP "A" atau

dibebankan sebagai biaya. Kemudian, PKP "A" menjual Barang Kena Pajak yang

dihasilkannya kepada PKP "B" dengan Harga Jual Rp 50.000.000,00. Maka, penghitungan

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang adalah :

- Dasar Pengenaan Pajak = Rp. 50.000.000,00

- Pajak Pertambahan Nilai

10 % x Rp. 50.000.000,00 = Rp. 5.000.000,00

- Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

35 % x Rp. 50.000.000,00 = Rp. 17.500.000,00

Dalam contoh ini, PKP "A" dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp

500.000,00 di atas terhadap Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 5.000.000,00. Sedangkan

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebesar Rp 1.000.000,00 tidak dapat dikreditkan,

baik dengan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 5.000.000,00 maupun dengan Pajak

Penjualan Atas Barang Mewah sebesar Rp. 17.500.000,00.

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 15

Pasal 11

Ayat (1)

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya menganut prinsip akrual, artinya

terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau pada saat

penyerahan Jasa Kena Pajak atau pada saat impor Barang Kena Pajak, meskipun atas

penyerahan tersebut belum atau belum sepenuhnya diterima pembayarannya. Dalam hal

tertentu, Menteri Keuangan dapat menentukan saat lain sebagai saat terutangnya pajak.

Saat lain terutangnya pajak diperlukan dalam hal saat terutangnya pajak sukar ditetapkan

atau dapat menimbulkan ketidakadilan. Saat terutangnya pajak diperlukan antara lain

dalam hal terjadi perubahan ketentuan, yaitu untuk menentukan ketentuan mana yang

diberlakukan atas surat transaksi yang ketentuannya mengalami perubahan.

Ayat (2)

Berbeda dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal pembayaran

diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak,

terutangnya pajak terjadi pada saat penerimaan pembayaran. Apabila pembayaran

dilakukan sebagian-sebagian atau merupakan pembayaran uang muka sebelum dilakukan

penyerahan, pajak yang terutang dihitung berdasarkan pembayaran sebagian atau

pembayaran uang muka tersebut. Pajak yang terutang pada saat pembayaran sebagian atau

pembayaran uang muka diperhitungkan dengan pajak yang terutang pada saat dilakukan

penyerahan.

Ayat (3)

Dalam hal orang pribadi atau badan memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari

luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, atau memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar

Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, maka terutangnya pajak terjadi pada saat orang

pribadi atau badan tersebut mulai memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau

Jasa Kena Pajak tersebut di dalam Daerah Pabean. Hal ini dihubungkan dengan kenyataan

bahwa yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak

tersebut berada di luar Daerah Pabean, sehingga tidak dapat dikukuhkan sebagai

Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena itu, saat terutangnya pajak tidak lagi dikaitkan dengan

saat penyerahaan, tetapi dikaitkan dengan saat pemanfaatan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal pembayaran

dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa

Kena Pajak, terutangnya pajak terjadi pada saat pembayaran. Apabila pembayaran

dilakukan sebagian-sebagian atau merupakan pembayaran uang muka sebelum dimulainya

pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak, pajak yang

terutang dihitung berdasarkan pembayaran sebagian atau pembayaran uang muka tersebut.

Pajak yang terutang pada saat pembayaran sebagian atau pembayaran uang muka

diperhitungkan dengan pajak yang terutang pada saat dimulainya pemanfaatan.

Angka 16

Pasal 12

Ayat (1)

Pengertian Pengusaha Kena Pajak menurut ketentuan dalam ayat ini adalah Pengusaha

yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan/atau huruf c

dan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 huruf f.

Perlu diperhatikan bahwa untuk Pengusaha yang melakukan kegiatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan/atau huruf c, pengertian Pengusaha Kena Pajak

meliputi baik Pengusaha yang telah terdaftar dan telah mempunyai Nomor Pengukuhan

Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun Pengusaha

yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi belum mempunyai

Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan khusus untuk Pengusaha yang

melakukan ekspor Barang Kena Pajak, pengertian Pengusaha Kena Pajak meliputi hanya

Pengusaha yang telah terdaftar dan mempunyai Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1).

Apabila Pengusaha Kena Pajak mempunyai satu atau lebih tempat kegiatan usaha di luar

tempat tinggal atau tempat kedudukannya, maka setiap tempat tersebut merupakan tempat

terutangnya pajak, dan Pengusaha Kena Pajak dimaksud wajib mendaftarkan diri untuk

memperoleh Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Apabila Pengusaha Kena Pajak

mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang yang berada di wilayah kerja satu kantor

Direktorat Jenderal Pajak, maka untuk tempat-tempat pajak terutang tersebut cukup

memiliki satu Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Ayat (2)

Apabila Pengusaha Kena Pajak terutang pajak pada lebih dari satu tempat kegiatan usaha,

maka Pengusaha Kena Pajak tersebut dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat

mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak untuk memilih

satu tempat atau lebih sebagai tempat terutangnya pajak. Direktur Jenderal Pajak sebelum

memberikan keputusan perlu melakukan pemeriksaan untuk meyakinkan antara lain

bahwa :

- kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak untuk semua

tempat kegiatan usaha hanya dilakukan oleh satu atau lebih tempat kegiatan usaha,

- administrasi penjualan dan administrasi keuangan diselenggarakan secara terpusat pada

satu atau lebih tempat kegiatan usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 17

Pasal 13

Ayat (1)

Pembuatan Faktur Pajak bersifat wajib bagi setiap Pengusaha Kena Pajak, karena Faktur

Pajak adalah bukti yang menjadi sarana pelaksanaan cara kerja (mekanisme) pengkreditan

Pajak Pertambahan Nilai. Untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan

Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak harus dibuat satu Faktur Pajak.

Ayat (2)

Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meringankan

beban administrasi, kepada Pengusaha Kena Pajak diperkenankan untuk membuat satu

Faktur Pajak yang meliputi semua penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa

Kena Pajak yang terjadi selama satu bulan takwim kepada pembeli yang sama atau

penerima Jasa Kena Pajak yang sama, yang disebut Faktur Pajak Gabungan.

Pembuatan Faktur Pajak Gabungan tidak memerlukan ijin Direktur Jenderal Pajak.

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 11 ayat (2).

Ayat (4)

Mengingat dalam dunia usaha dimungkinkan pembuatan faktur penjualan dilakukan

setelah terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, maka

Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menetapkan saat Faktur Pajak harus

dibuat.

Demikian pula, Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk mengatur keseragaman

bentuk, ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian, dan tata cara pembetulan Faktur Pajak.

Dalam ayat ini yang dimaksud dengan pengaturan pengadaan Faktur Pajak adalah

pengaturan mengenai siapa yang mengadakan formulir Faktur Pajak dan persyaratan yang

harus dipenuhi. Misalnya, pengadaan formulir Faktur pajak dapat diadakan atau dicetak

sendiri oleh Pengusaha dengan bentuk, ukuran, dan persyaratan teknis administratif lainnya

yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Ayat (5)

Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk

mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara

formal maupun secara materil. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, benar, dan

ditandatangani oleh pejabat perusahaan yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk

menandatanganinya. Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini

dapat mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya tidak dapat

dikreditkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f. Faktur Pajak yang

pengisiannya sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini disebut. Faktur Pajak Standar.

Ayat (6)

Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal Pajak

dapat menentukan dokumen-dokumen yang biasa digunakan dalam dunia usaha sebagai

pengganti Faktur Pajak Standar. Ketentuan ini diperlukan karena :

1) Faktur penjualan yang digunakan oleh Pengusaha telah dikenal oleh masyarakat luas

dan memenuhi persyaratan administratif sebagai Faktur Pajak. Misalnya, kuitansi

pembayaran telepon dan tiket pesawat udara.

2) Untuk adanya bukti pungutan pajak harus ada Faktur Pajak, sedangkan pihak yang

seharusnya membuat Faktur Pajak, yaitu pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak

atau Jasa Kena Pajak, berada di luar Daerah Pabean. Misalnya dalam hal impor Barang

Kena Pajak, dokumen impor tertentu dapat ditetapkan sebagai pengganti Faktur Pajak.

Ayat (7)

Untuk menampung kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena

Pajak yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir dan kegiatan penyerahan

Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada pembeli Barang Kena Pajak

atau penerima Jasa Kena Pajak yang tidak diketahui identitasnya, Direktur Jenderal Pajak

dapat menetapkan tanda bukti penyerahan atau tanda bukti pembayaran yang memenuhi

persyaratan sebagai Faktur Pajak Sederhana. Faktur Pajak Sederhana tidak dapat

digunakan sebagai sarana untuk pengkreditan Pajak

Masukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf e.

Faktur Pajak Sederhana sedikit-dikitnya harus memuat :

1) Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, serta nomor dan tanggal Pengukuhan

Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;

2) Macam, jenis, dan kuantum;

3) Jumlah Harga Jual atau Penggantian yang sudah termasuk pajak atau besarnya pajak

dicantumkan secara terpisah;

4) Tanggal pembuatan Faktur Pajak Sederhana.

Angka 18

Pasal 14

Ayat (1)

Faktur Pajak hanya boleh dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak. Larangan membuat Faktur

Pajak oleh bukan Pengusaha Kena Pajak dimaksudkan untuk melindungi pembeli dari

pemungutan pajak yang tidak semestinya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 19

Ketentuan Pasal 15 yang mengatur tentang kewajiban melaporkan penghitungan pajak dengan

menggunakan Surat Pemberitahuan Masa, dihapus dan dipindahkan ke dalam Undang-undang

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun1994.

Angka 20

Ketentuan Pasal 16 yang mengatur tentang jangka waktu pengembalian kelebihan pajak,

dihapus dan dipindahkan ke dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 9

Tahun 1994.

Angka 21

Cukup jelas

Angka 22

Pasal 16A

Ayat (1)

Dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau

penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, maka Pemungut

Pajak Pertambahan Nilai berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang

dipungutnya. Meskipun demikian, Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan

Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak

Pertambahan Nilai tetap berkewajiban untuk melaporkan pajak yang dipungut oleh

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16 B

Ayat (1)

Salah satu prinsip yang perlu dipegang teguh di dalam Undang-undang Perpajakan adalah

diberlakukan dan ditetapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau

terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakekatnya sama dengan

berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu setiap

kemudahan dalam bidang perpajakan jika benar -benar diperlukan harus mengacu pada

kaidah di atas dan perlu dijaga didalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan

tujuan diberikannya kemudahan tersebut.

Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakekatnya terutama untuk berhasilnya

sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional.

Kemudahan perpajakan yang diatur dalam pasal ini diberikan terbatas untuk :

1. Mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional di Kawasan Berikat dan

Entreport Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE) atau wilayah lain dalam Daerah

Pabean yang dibentuk khusus untuk maksud tersebut;

2. Menampung kemungkinan perjanjian dengan negara atau negara-negara lain dalam

bidang perdagangan dan investasi

Ayat (2)

Adanya perlakuan khusus berupa Pajak Pertambahan Nilai yang terutang tetapi tidak

dipungut diartikan bahwa Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena

Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dapat perlakuan khusus dimaksud tetap dapat

dikreditkan, dengan demikian Pajak Pertambahan Nilai tetap terutang akan tetapi tidak

dipungut.

Contoh :

Pengusaha Kena Pajak "A" memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari

Negara, yaitu Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak

tersebut tidak dipungut selamanya (tidak sekedar ditunda).Untuk memproduksi Barang

Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak "A" menggunakan Barang Kena Pajak lain

dan/atau Jasa Kena Pajak sebagai bahan baku, bahan pembantu, barang modal ataupun

sebagai komponen biaya lain. Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa

Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak "A" membayar Pajak Pertambahan Nilai

kepada Pengusaha Kena Pajak yang menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak atau

Jasa Kena Pajak tersebut.

Jika Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak "A" kepada

Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat

dikreditkan dengan Pajak Keluaran, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan dengan

Pajak Keluaran, walaupun Pajak Keluaran tersebut nihil karena menikmati fasilitas Pajak

Pertambahan Nilai tidak pungut dari Negara berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).

Ayat (3)

Berbeda dengan ketentuan pada ayat (2), adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari

pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran, sehingga

Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena

Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan.

Contoh :

Pengusaha Kena Pajak "B" memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari

Negara, yaitu atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan

Pajak Pertambahan Nilai.

Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak "B"

menggunakan Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak sebagai bahan baku,

bahan pembantu, barang modal ataupun sebagai komponen biaya lain. Pada waktu

membeli Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak

"B" membayar Pajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak yang menjual atau

menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut.

Meskipun Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak "B" kepada

Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat

dikreditkan, akan tetapi karena tidak ada Pajak Keluaran berhubung diberikannya fasilitas

dibebaskan dari pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pajak

Masukan tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan.

Pasal 16 C

Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau

pekerjaan, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penghindaran pengenaan Pajak Pertambahan

Nilai;

2. untuk memberikan perlakuan yang sama dan untuk memenuhi rasa keadilan antara pihak

yang membeli bangunan dari Pengusaha Real Estate atau yang menyerahkan pembangunan

gedung kepada pemborong dengan pihak yang membangun sendiri.

Dengan demikian, ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk mengenakan Pajak Pertambahan

Nilai atas semua kegiatan membangun sendiri. Untuk mencegah pengenaan pajak terhadap

konsumsi masyarakat yang berpenghasilan rendah, maka ditetapkan batasan yang dapat

menghindarkan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri oleh

masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Pasal 16D

Penyerahan mesin, bangunan, peralatan, perabotan, atau aktiva lain yang menurut tujuan

semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, dikenakan pajak sepanjang

memenuhi persyaratan, yaitu bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat

perolehannya, sesuai ketentuan Undang-undang ini, dapat dikreditkan.

Dengan demikian, penyerahan aktiva tersebut tidak dikenakan pajak apabila Pajak

Pertambahan Nilai yang dibayar pada waktu perolehannya tidak dapat dikreditkan

berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali jika tidak dapat dikreditkannya

Pajak Pertambahan Nilai tersebut karena bukti pengkreditannya tidak memenuhi persyaratan

administratif, misalnya Faktur Pajaknya tidak diisi lengkap sesuai dengan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).

Angka 23

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal II

Huruf a

Fasilitas berupa penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan

Atas Barang Mewah yang telah diberikan sebelum berlakunya Undang-undang ini, tetap

dapat dinikmati oleh Pengusaha sampai dengan habisnya jangka waktu penundaan tersebut.

Untuk kepastian hukum perlu ada pembatasan yaitu berakhir paling lambat pada tanggal 31

Desember 1999.

Huruf b

Ketentuan mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang

Mewah yang diatur secara khusus dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau

perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya

Undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak

Karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan tersebut berakhir. Dengan

demikian, semua ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini baru diberlakukan untuk

Kontrak Bagi hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan

yang dibuat setelah berlakunya Undang-undang ini.

Pasal III

Cukup jelas

Pasal IV

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3568