UU RI NO 1 TAHUN 2002

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2002

TENTANG  :

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2000

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan dan

atau perubahan keadaan, dipandang perlu mengatur perkiraan

perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan

mengubah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

2001;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 23 ayat (1)

dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah

dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999

tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004;

3. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indische

Comptabiliteitswet, Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9

Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3848);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan

Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);

6. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 250, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4052);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN

ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN

2000 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN

2001.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undangundang

Nomor 35 Tahun 2000 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 250,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4052)

sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2), ayat (3),

ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga

keseluruhan Pasal 3 menjadi sebagai

berikut :

"Pasal 3

(1) Anggaran Pendapatan

Negara Tahun Anggaran 2001

diperoleh dari sumber-sumber :

a. Penerimaan

Perpajakan;

b. Penerimaan Negara

Bukan Pajak;

c. Penerimaan Hibah.

(2) Penerimaan Perpajakan

sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) huruf a diperkirakan

sebesar

Rp 184.736.600.000.000,00

(seratus delapan puluh empat

triliun tujuh ratus tiga puluh

enam miliar enam ratus juta

rupiah).

(3) Penerimaan Negara Bukan

Pajak sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf b

diperkirakan sebesar

Rp 115.105.000.000.000,00

(seratus lima belas triliun

seratus lima miliar rupiah).

(4) Penerimaan Hibah

sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) huruf c diperkirakan

sebesar Rp 9.629.000.000,00

(sembilan miliar enam ratus dua

puluh sembilan juta rupiah).

(5) Jumlah Anggaran

Pendapatan Negara dan Hibah

Tahun Anggaran 2001

sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)

diperkirakan sebesar

Rp 299.851.229.000.000,00

(dua ratus sembilan puluh

sembilan triliun delapan ratus

lima puluh satu miliar dua ratus

dua puluh sembilan juta

rupiah)".

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3),

dan ayat (4) diubah, sehingga

keseluruhan Pasal 4 menjadi sebagai

berikut :

"Pasal 4

(1) Penerimaan Perpajakan

sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (2) terdiri dari :

a. Pajak Dalam Negeri;

b. Pajak Perdagangan

Internasional.

(2) Penerimaan Pajak Dalam

Negeri sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf a

diperkirakan sebesar

Rp 174.188.800.000.000,00

(seratus tujuh puluh empat

triliun seratus delapan puluh

delapan miliar delapan ratus

juta rupiah).

(3) Penerimaan Pajak

Perdagangan Internasional

sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) huruf b diperkirakan

sebesar

Rp 10.547.800.000.000,00

(sepuluh triliun lima ratus empat

puluh tujuh miliar delapan ratus

juta rupiah).

(4) Rincian Penerimaan

Perpajakan Tahun Anggaran

2001 sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) dan ayat (3)

dicantumkan dalam penjelasan

ayat ini".

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3),

ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga

keseluruhan Pasal 5 menjadi sebagai

berikut :

"Pasal 5

(1) Penerimaan Negara Bukan

Pajak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri

dari :

a. Penerimaan Sumber

Daya Alam;

b. Bagian Pemerintah atas

Laba Badan Usaha

Milik Negara;

c. Penerimaan Negara

Bukan Pajak Lainnya.

(2) Penerimaan Sumber Daya

Alam sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf a

diperkirakan sebesar

Rp 86.658.300.000.000,00

(delapan puluh enam triliun

enam ratus lima puluh delapan

miliar tiga ratus juta rupiah).

(3) Bagian Pemerintah atas

Laba Badan Usaha Milik Negara

sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) huruf b diperkirakan

sebesar

Rp 10.439.900.000.000,00

(sepuluh triliun empat ratus tiga

puluh sembilan miliar sembilan

ratus juta rupiah).

(4) Penerimaan Negara Bukan

Pajak Lainnya sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) huruf c

diperkirakan sebesar

Rp 18.006.800.000.000,00

(delapan belas triliun enam

miliar delapan ratus juta rupiah).

(5) Rincian Penerimaan Negara

Bukan Pajak Tahun Anggaran

2001 sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2), ayat (3) dan

ayat (4) dicantumkan dalam

penjelasan ayat ini".

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3) dan

ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan

Pasal 6 menjadi sebagai berikut :

"Pasal 6

(1) Anggaran Belanja Negara

Tahun Anggaran 2001 terdiri

dari :

a. Anggaran Belanja

Pemerintah Pusat;

b. Dana Perimbangan.

(2) Anggaran Belanja

Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) huruf a

diperkirakan sebesar

Rp 272.177.868.000.000,00

(dua ratus tujuh puluh dua triliun

seratus tujuh puluh tujuh miliar

delapan ratus enam puluh

delapan juta rupiah).

(3) Dana Perimbangan

sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) huruf b diperkirakan

sebesar

Rp 82.400.345.000.000,00

(delapan puluh dua triliun empat

ratus miliar tiga ratus empat

puluh lima juta rupiah).

(4) Jumlah Anggaran Belanja

Negara Tahun Anggaran 2001

sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) dan ayat (3)

diperkirakan sebesar

Rp 354.578.213.000.000,00

(tiga ratus lima puluh empat

triliun lima ratus tujuh puluh

delapan miliar dua ratus tiga

belas juta rupiah)".

5. Ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan

ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan

Pasal 7 menjadi sebagai berikut :

"Pasal 7

(1) Anggaran Belanja

Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1) huruf a terdiri dari :

a. Pengeluaran Rutin;

b. Pengeluaran

Pembangunan.

(2) Pengeluaran Rutin

sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) huruf a diperkirakan

sebesar

Rp 232.796.139.000.000,00

(dua ratus tiga puluh dua triliun

tujuh ratus sembilan puluh

enam miliar seratus tiga puluh

sembilan juta rupiah).

(3) Pengeluaran Pembangunan

sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) huruf b diperkirakan

sebesar

Rp 39.381.729.000.000,00 (tiga

puluh sembilan triliun tiga ratus

delapan puluh satu miliar tujuh

ratus dua puluh sembilan juta

rupiah).

(4) Rincian Pengeluaran Rutin

dan Pengeluaran

Pembangunan Tahun Anggaran

2001 sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) dan ayat (3) ke

dalam Sektor dan Subsektor

dicantumkan dalam penjelasan

ayat ini".

6. Ketentuan Pasal 9 ayat (2), ayat (3) dan

ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan

Pasal 9 menjadi sebagai berikut :

"Pasal 9

(1) Dana Perimbangan

sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri

dari :

a. Dana Bagi Hasil;

b. Dana Alokasi Umum;

c. Dana Alokasi Khusus.

(2) Dana Bagi Hasil

sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) huruf a diperkirakan

sebesar

Rp 21.183.092.000.000,00 (dua

puluh satu triliun seratus

delapan puluh tiga miliar

sembilan puluh dua juta

rupiah).

(3) Dana Alokasi Umum

sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) huruf b diperkirakan

sebesar

Rp 60.516.691.000.000,00

(enam puluh triliun lima ratus

enam belas miliar enam ratus

sembilan puluh satu juta

rupiah).

(4) Dana Alokasi Khusus

sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) huruf c diperkirakan

sebesar Rp 700.562.000.000,00

(tujuh ratus miliar lima ratus

enam puluh dua juta rupiah).

(5) Pembagian lebih lanjut Dana

Perimbangan dilakukan sesuai

dengan ketentuan dalam

Undang-undang Nomor 25

Tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Daerah".

7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga

keseluruhan Pasal 10 menjadi sebagai

berikut :

"Pasal 10

(1) Dengan jumlah Anggaran

Pendapatan Negara dan Hibah

Tahun Anggaran 2001 sebesar

Rp 299.851.229.000.000,00

(dua ratus sembilan puluh

sembilan triliun delapan ratus

lima puluh satu miliar dua ratus

dua puluh sembilan juta rupiah)

sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (5), lebih kecil dari

jumlah anggaran Belanja

Negara sebesar

Rp 354.578.213.000.000,00

(tiga ratus lima puluh empat

triliun lima ratus tujuh puluh

delapan miliar dua ratus tiga

belas juta rupiah) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6

ayat (4), maka dalam Tahun

Anggaran 2001 diperkirakan

terdapat defisit anggaran

sebesar

Rp 54.726.984.000.000,00 (lima

puluh empat triliun tujuh ratus

dua puluh enam miliar sembilan

ratus delapan puluh empat juta

rupiah), yang akan dibiayai dari

Pembiayaan Defisit Anggaran.

(2) Pembiayaan Defisit

Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun

Anggaran 2001 sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1)

diperoleh dari sumber-sumber :

a. Pembiayaan Dalam

Negeri sebesar

Rp 44.188.884.000.000,

00 (empat puluh empat

triliun seratus delapan

puluh delapan miliar

delapan ratus delapan

puluh empat juta

rupiah);

b. Pembiayaan Luar

Negeri Bersih sebesar

Rp 10.538.100.000.000,

00 (sepuluh triliun lima

ratus tiga puluh delapan

miliar seratus juta

rupiah).

(3) Rincian Pembiayaan Defisit

Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun

Anggaran 2001 sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2)

dicantumkan dalam penjelasan

ayat ini".

8. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga

keseluruhan Pasal 13 menjadi sebagai

berikut :

"Pasal 13

Sisa Kurang Pembiayaan

Anggaran Tahun Anggaran

2001 diperkirakan sebesar

Rp 7.550.584.000.000,00 (tujuh

triliun lima ratus lima puluh

miliar lima ratus delapan puluh

empat juta rupiah) direncanakan

akan dibiayai dari pinjaman

dalam negeri".

9. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga

keseluruhan Pasal 14 menjadi sebagai

berikut :

"Pasal 14

Pemerintah mengajukan

Rancangan Undang-undang

tentang Perubahan atas

Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun

Anggaran 2001 berdasarkan

perubahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 untuk

mendapatkan persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat

sebelum Tahun 2001 berakhir".

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan dan mempunyai daya laku surut

sejak tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan Undang-undang

ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 7 Januari 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEGA WATI SOEKARNO PUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 7 Januari 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 1

Penjelasan ...