UU RI NO 15 TAHUN 2003

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2003

TENTANG  :  PENETAPAN

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG

NOMOR 1 TAHUN 2002

TENTANG  :

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME,

MENJADI UNDANG UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : 

a. bahwa dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud

dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan

ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak

diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan

berkesinambungan;

b. bahwa rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara

Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa

memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas,

dan kerugian harta benda, sehingga menimbulkan dampak yang luas

terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional;

c. bahwa terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan

mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan

keamanan nasional maupun internasional;

d. bahwa untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang tertib, dan aman

serta untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan kepastian

hukum dalam mengatasi permasalahan yang mendesak dalam

pemberantasan tindak pidana terorisme, maka dengan mengacu pada

konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan nasional

yang berkaitan dengan terorisme, Presiden Republik Indonesia telah

menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1

Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan

huruf d, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang

Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Terorisme menjadi Undang-undang;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan persetujuan bersama antara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH

PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI UNDANGUNDANG.

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4232) ditetapkan menjadi Undang-undang.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 4 April 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 4 April 2003

SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan

Perundang-undangan II,

Ttd.

Edy Sudibyo

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2003

TENTANG

PENETAPAN

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

NOMOR 1 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME,

MENJADI UNDANG-UNDANG

I. UMUM

Rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia

telah menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa

serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan

pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia

internasional.

Peledakan bom tersebut merupakan salah satu modus pelaku terorisme yang telah

menjadi fenomena umum di beberapa negara. Terorisme merupakan kejahatan lintas

negara, terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana internasional yang

mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional

maupun internasional.

Pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat sebagaimana ditentukan dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan

sosial, berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman kejahatan baik

bersifat nasional, transnasional, maupun bersifat internasional. Pemerintah juga

berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan serta memelihara keutuhan dan

integritas nasional dari setiap bentuk ancaman baik yang datang dari luar maupun dari

dalam. Untuk itu, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara

konsisten dan berkesinambungan.

Untuk menciptakan suasana tertib dan aman, maka dengan mengacu pada

konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

terorisme, serta untuk memberi landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam

mengatasi masalah yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme,

Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Terorisme, menjadi Undang-undang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4284