UU RI NO 17 TAHUN 2006

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 17 TAHUN 2006 

TENTANG  :

PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG 

NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : 

a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan 

negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang 

aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan; 

b. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sudah tidak sesuai 

dengan penyelenggaraan kepabeanan sehingga perlu 

dilakukan perubahan; 

c. 

bahwa dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian 

hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas 

pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan 

dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan 

dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran 

arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan 

atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah 

pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam 

daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan 

pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu 

pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan 

kepabeanan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk 

Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. 

Mengingat : . . . 

-2 -

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23 Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1994 tentang 

Pengesahan Agreement Establishing the World Trade 

Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3564); 

3. Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1995, Nomor 3612); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : 

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG 

NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) diubah 

sebagai berikut: 

1. 

Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 17 diubah dan 

ditambah 4 (empat) angka, yaitu angka 15a, angka 19, 

angka 20, dan angka 21 sehingga Pasal 1 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1. 

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang 

berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas 

barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta 

pemungutan bea masuk dan bea keluar. 

2. Daerah . . . 

-3 

-

2. 

Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia 

yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang 

udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di 

Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di 

dalamnya berlaku Undang-Undang ini. 

3. 

Kawasan pabean adalah kawasan dengan batasbatas 

tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau 

tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang 

yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

4. 

Kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat 

dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang ini. 

5. 

Pos pengawasan pabean adalah tempat yang 

digunakan oleh pejabat bea dan cukai untuk 

melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang 

impor dan ekspor. 

6. 

Kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang 

kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi 

ketentuan dalam Undang-Undang ini. 

7. 

Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang 

dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan 

kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang 

ditetapkan dalam Undang-Undang ini. 

8. 

Menteri adalah Menteri Keuangan Republik 

Indonesia. 

9. 

Direktur jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan 

Cukai. 

10. 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur 

pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen 

Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai. 

11. 

Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan 

tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu 

berdasarkan Undang-Undang ini. 

12. 

Orang adalah orang perseorangan atau badan 

hukum. 

13. Impor . . . 

-4 

-

13. 

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke 

dalam daerah pabean. 

14. 

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari 

daerah pabean. 

15. 

Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan 

Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang 

yang diimpor. 

15a. Bea keluar 

adalah pungutan negara berdasarkan 

Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang 

ekspor. 

16. 

Tempat penimbunan sementara adalah bangunan 

dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan 

dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun 

barang, sementara menunggu pemuatan atau 

pengeluarannya. 

17. 

Tempat penimbunan berikat adalah bangunan, 

tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan 

tertentu yang digunakan untuk menimbun barang 

dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan 

penangguhan bea masuk. 

18. 

Tempat penimbunan pabean adalah bangunan 

dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan 

dengan itu, yang disediakan oleh pemerintah di 

kantor pabean, yang berada di bawah pengelolaan 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk 

menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, 

barang yang dikuasai negara, dan barang yang 

menjadi milik negara berdasarkan Undang-Undang 

ini. 

19. 

Barang tertentu adalah barang yang ditetapkan oleh 

instansi teknis terkait sebagai barang yang 

pengangkutannya di dalam daerah pabean diawasi. 

20. 

Audit kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan 

laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang 

menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang 

berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data 

elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di 

bidang kepabeanan, dan/atau sediaan barang dalam 

rangka pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang kepabeanan. 

21. Tarif . . . 

-5 

-

21. 

Tarif adalah klasifikasi barang dan pembebanan bea 

masuk atau bea keluar. 

2. 

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2 

(1) 

Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean 

diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea 

masuk. 

(2) 

Barang yang telah dimuat di sarana pengangkut 

untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap 

telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang 

ekspor. 

(3) 

Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan 

merupakan barang ekspor dalam hal dapat 

dibuktikan bahwa barang tersebut ditujukan untuk 

dibongkar di suatu tempat dalam daerah pabean. 

3. 

Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 pasal yaitu 

Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2A 

(1) 

Terhadap barang ekspor dapat dikenakan bea keluar. 

(2) 

Bea keluar dikenakan terhadap barang ekspor 

dengan tujuan untuk: 

a. 

menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri; 

b. melindungi kelestarian sumber daya alam; 

c. 

mengantisipasi kenaikan harga yang cukup 

drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran 

internasional; atau 

d. menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di 

dalam negeri. 

(3) 

Ketentuan mengenai pengenaan bea keluar terhadap 

barang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 

4. Ketentuan . . . 

-6 

-

4. 

Ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga 

Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3 

(1) 

Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan 

pabean. 

(2) 

Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi penelitian dokumen dan 

pemeriksaan fisik barang. 

(3) 

Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilakukan secara selektif. 

(4) 

Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan pabean 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih 

lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri. 

5. 

Pasal 4 tetap dengan perubahan penjelasan Pasal 4 

sehingga Penjelasan Pasal 4 menjadi sebagaimana 

ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-

Undang ini. 

6. 

Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, 

yaitu Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4A 

(1) 

Terhadap barang tertentu dilakukan pengawasan 

pengangkutannya dalam daerah pabean. 

(2) 

Instansi teknis terkait, melalui menteri yang 

membidangi perdagangan, memberitahukan jenis 

barang yang ditetapkan sebagai barang tertentu 

kepada Menteri. 

(3) 

Ketentuan mengenai pengawasan pengangkutan 

barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan 

peraturan pemerintah. 

7. Ketentuan . . . 

-7 

-

7. 

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga 

Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 5 

(1) 

Pemenuhan kewajiban pabean dilakukan di kantor 

pabean atau tempat lain yang disamakan dengan 

kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan 

pabean. 

(2) 

Pemberitahuan pabean disampaikan kepada pejabat 

bea dan cukai di kantor pabean atau tempat lain 

yang disamakan dengan kantor pabean. 

(3) 

Untuk pelaksanaan dan pengawasan pemenuhan 

kewajiban pabean, ditetapkan kawasan pabean, 

kantor pabean, dan pos pengawasan pabean. 

(4) 

Penetapan kawasan pabean, kantor pabean, dan pos 

pengawasan pabean dilakukan oleh Menteri. 

8. 

Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, 

yaitu Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 5A 

(1) 

Pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (2) dapat disampaikan dalam 

bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk 

data elektronik. 

(2) 

Penetapan kantor pabean tempat penyampaian 

pemberitahuan pabean dalam bentuk data elektronik 

dilakukan oleh Menteri. 

(3) 

Data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-

Undang ini. 

(4) 

Ketentuan mengenai tata cara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan 

atau berdasarkan peraturan menteri. 

9. Ketentuan . . . 

-8 

-

9. 

Ketentuan Pasal 6 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, 

sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 6 

(1) 

Terhadap barang yang diimpor atau diekspor berlaku 

segala ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini. 

(2) 

Dalam hal pengawasan pengangkutan barang 

tertentu tidak diatur oleh instansi teknis terkait, 

pengaturannya didasarkan pada ketentuan Undang-

Undang ini. 

10. Di antara 

Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, 

yaitu Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 6A 

(1) 

Orang yang akan melakukan pemenuhan kewajiban 

pabean wajib melakukan registrasi ke Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapat nomor 

identitas dalam rangka akses kepabeanan. 

(2) 

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) orang yang melakukan 

pemenuhan kewajiban pabean tertentu. 

(3) 

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau 

berdasarkan peraturan menteri. 

11. Judul BAB II diubah sehingga BAB II berbunyi sebagai 

berikut: 

BAB II 

PENGANGKUTAN BARANG, IMPOR, 

DAN EKSPOR 

12. Judul BAB II Bagian Pertama diubah sehingga BAB II 

Bagian Pertama berbunyi sebagai berikut: 

Bagian Pertama 

Pengangkutan Barang 

13. Judul . . . 

-9 

-

13. Judul BAB II Bagian Pertama Paragraf 1 diubah sehingga 

BAB II Bagian Pertama Paragraf 1 berbunyi sebagai 

berikut: 

Paragraf 1 

Kedatangan Sarana Pengangkut 

14. 

Pasal 7 dihapus. 

15. Di antara Pasal 7 dan BAB II Bagian Pertama Paragraf 2 

disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 7A yang berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 7A 

(1) 

Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan 

datang dari: 

a. luar daerah pabean; atau 

b. dalam daerah pabean yang mengangkut barang 

impor, barang ekspor, dan/atau barang asal 

daerah pabean yang diangkut ke tempat lain 

dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, 

wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana 

pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum 

kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana 

pengangkut darat. 

(2) 

Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki 

daerah pabean wajib mencantumkan barang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 

manifesnya. 

(3) 

Pengangkut yang sarana pengangkutnya datang 

dari luar daerah pabean atau datang dari dalam 

daerah pabean dengan mengangkut barang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai 

barang yang diangkutnya sebelum melakukan 

pembongkaran. 

(4) 

Dalam hal tidak segera dilakukan pembongkaran, 

kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilaksanakan: 

a. paling . . . 

-10 -

a. paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak 

kedatangan sarana pengangkut, untuk sarana 

pengangkut yang melalui laut; 

b. paling lambat 8 (delapan) jam sejak kedatangan 

sarana pengangkut, untuk sarana pengangkut 

yang melalui udara; atau 

c. 

pada saat kedatangan sarana pengangkut, untuk 

sarana pengangkut yang melalui darat. 

(5) 

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan 

ayat (4) dikecualikan bagi pengangkut yang berlabuh 

paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan tidak 

melakukan pembongkaran barang. 

(6) 

Dalam hal sarana pengangkut dalam keadaan 

darurat, pengangkut dapat membongkar barang 

impor terlebih dahulu dan wajib: 

a. 

melaporkan keadaan darurat tersebut ke kantor 

pabean terdekat pada kesempatan pertama; dan 

b. menyerahkan 

pemberitahuan pabean paling 

lambat 72 (tujuh puluh dua) jam sesudah 

pembongkaran. 

(7) 

Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi 

administrasi berupa denda paling sedikit 

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

(8) 

Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), atau 

ayat (6) dikenai sanksi administrasi berupa denda 

paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 

dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta 

rupiah). 

(9) 

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan 

atau berdasarkan peraturan menteri. 

16. Judul BAB II Bagian Pertama Paragraf 2 diubah sehingga 

BAB II Bagian Pertama Paragraf 2 berbunyi sebagai 

berikut: 

Paragraf 2 

Pengangkutan Barang 

17. Pasal 8 . . . 

-11 -

17. Pasal 8 dihapus. 

18. Di antara Pasal 8 BAB II Bagian Pertama Paragraf 3 

disisipkan 3 (tiga) pasal yaitu Pasal 8A, Pasal 8B, dan 

Pasal 8C yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8A 

(1) 

Pengangkutan barang impor dari tempat 

penimbunan sementara atau tempat penimbunan 

berikat dengan tujuan tempat penimbunan 

sementara atau tempat penimbunan berikat lainnya 

wajib diberitahukan ke kantor pabean. 

(2) 

Pengusaha atau importir yang telah memenuhi 

kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

tetapi jumlah barang impor yang dibongkar kurang 

dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan 

pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa 

kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, 

wajib membayar bea masuk atas barang impor yang 

kurang dibongkar dan dikenai sanksi administrasi 

berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua 

puluh lima juta rupiah) dan paling banyak 

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta 

rupiah). 

(3) 

Pengusaha atau importir yang telah memenuhi 

kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

tetapi jumlah barang impor yang dibongkar lebih dari 

yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean 

dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan 

tersebut terjadi di luar kemampuannya, dikenai 

sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan 

paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima 

puluh juta rupiah). 

(4) 

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara 

pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan 

peraturan menteri. 

Pasal 8B . . . 

-12 -

Pasal 8B 

(1) 

Pengangkutan tenaga listrik, barang cair, atau gas 

untuk impor atau ekspor dapat dilakukan melalui 

transmisi atau saluran pipa yang jumlah dan jenis 

barangnya didasarkan pada hasil pengukuran di 

tempat pengukuran terakhir dalam daerah pabean. 

(2) 

Pengiriman peranti lunak dan/atau data elektronik 

untuk impor atau ekspor dapat dilakukan melalui 

transmisi elektronik. 

(3) 

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara 

pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan pengiriman sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan 

peraturan menteri. 

Pasal 8C 

(1) 

Barang tertentu wajib diberitahukan oleh 

pengangkut baik pada waktu keberangkatan 

maupun kedatangan di kantor pabean yang 

ditetapkan. 

(2) 

Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

wajib dilindungi dokumen yang sah dalam 

pengangkutannya. 

(3) 

Pengangkut yang telah memenuhi kewajiban 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi 

jumlahnya kurang atau lebih dari yang 

diberitahukan dan tidak dapat membuktikan bahwa 

kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, 

dikenai sanksi administrasi berupa denda paling 

sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling 

banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

(4) 

Pengangkut yang tidak memenuhi kewajiban 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi 

administrasi berupa denda paling sedikit 

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan 

paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima 

puluh juta rupiah). 

(5) 

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri. 

19. Judul . . . 

-13 -

19. Judul BAB II Bagian Pertama Paragraf 3 diubah sehingga 

BAB II Bagian Pertama Paragraf 3 berbunyi sebagai 

berikut: 

Paragraf 3 

Keberangkatan Sarana Pengangkut 

20. Pasal 9 dihapus. 

21. Di antara Pasal 9 dan BAB II Bagian Kedua disisipkan 1 

(satu) pasal, yaitu Pasal 9A yang berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 9A 

(1) 

Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan 

berangkat menuju: 

a. ke luar daerah pabean; 

b. ke dalam daerah pabean yang mengangkut barang 

impor, barang ekspor, dan/atau barang asal 

daerah pabean yang diangkut ke tempat lain di 

dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, 

wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas 

barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan 

sarana pengangkut. 

(2) 

Pengangkut yang sarana pengangkutnya menuju ke 

luar daerah pabean wajib mencantumkan barang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 

manifesnya. 

(3) 

Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi 

administrasi berupa denda paling sedikit 

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling 

banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

(4) 

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan 

peraturan menteri. 

22. Judul BAB II Bagian Kedua diubah sehingga BAB II 

Bagian Kedua berbunyi sebagai berikut: 

Bagian Kedua 

Impor 

23. Pasal 10 ... 

-14 -

23. Pasal 10 dihapus. 

24. BAB II Bagian Kedua ditambah 3 (tiga) paragraf, yaitu 

Paragraf 1, Paragraf 2, dan Paragraf 3 yang berbunyi 

sebagai berikut: 

Paragraf 1 

Pembongkaran, Penimbunan, 

dan Pengeluaran 

Pasal 10A 

(1) Barang 

impor yang diangkut sarana pengangkut 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1) wajib 

dibongkar di kawasan pabean atau dapat dibongkar di 

tempat lain setelah mendapat izin kepala kantor 

pabean. 

(2) Barang 

impor yang diangkut sarana pengangkut 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1) dapat 

dibongkar ke sarana pengangkut lainnya di laut dan 

barang tersebut wajib dibawa ke kantor pabean 

melalui jalur yang ditetapkan. 

(3) Pengangkut 

yang telah memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi jumlah 

barang impor yang dibongkar kurang dari yang 

diberitahukan dalam pemberitahuan pabean dan tidak 

dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi 

di luar kemampuannya, wajib membayar bea masuk 

atas barang impor yang kurang dibongkar dan dikenai 

sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan 

paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima 

puluh juta rupiah). 

(4) Pengangkut 

yang telah memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi jumlah 

barang impor yang dibongkar lebih banyak dari yang 

diberitahukan dalam pemberitahuan pabean dan tidak 

dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi 

di luar kemampuannya, dikenai sanksi administrasi 

berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua 

puluh lima juta rupiah) dan paling banyak 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

(5) Barang . . . 

-15 -

(5) Barang impor, sementara menunggu pengeluarannya 

dari kawasan pabean, dapat ditimbun di tempat 

penimbunan sementara. 

(6) Dalam hal tertentu, barang impor dapat ditimbun di 

tempat lain yang diperlakukan sama dengan tempat 

penimbunan sementara. 

(7) Barang impor dapat dikeluarkan dari kawasan pabean 

atau tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

setelah dipenuhinya kewajiban pabean untuk: 

a. 

diimpor untuk dipakai; 

b. diimpor sementara; 

c. 

ditimbun di tempat penimbunan berikat; 

d. diangkut ke tempat penimbunan sementara di 

kawasan pabean lainnya; 

e. 

diangkut terus atau diangkut lanjut; atau 

f. diekspor kembali. 

(8) Orang yang mengeluarkan barang impor dari kawasan 

pabean atau tempat lain sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6), setelah memenuhi semua ketentuan tetapi 

belum mendapat persetujuan pengeluaran dari pejabat 

bea dan cukai, dikenai sanksi administrasi berupa 

denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta 

rupiah). 

(9) Ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 

(5), ayat (6), dan ayat (7) diatur lebih lanjut dengan 

atau berdasarkan peraturan menteri. 

Paragraf 2 

Impor Untuk Dipakai 

Pasal 10B 

(1) Impor untuk dipakai adalah: 

a. 

memasukkan barang ke dalam daerah pabean 

dengan tujuan untuk dipakai; atau 

b. memasukkan barang ke dalam daerah pabean 

untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang 

berdomisili di Indonesia. 

(2) Barang . . . 

-16 -

(2) Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor 

untuk dipakai setelah: 

a. 

diserahkan pemberitahuan pabean dan dilunasi 

bea masuknya; 

b. diserahkan pemberitahuan pabean dan jaminan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42; atau 

c. 

diserahkan dokumen pelengkap pabean dan 

jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42. 

(3) Barang 

impor yang dibawa oleh penumpang, awak 

sarana pengangkut, atau pelintas batas ke dalam 

daerah pabean pada saat kedatangannya wajib 

diberitahukan kepada pejabat bea dan cukai. 

(4) Barang impor yang dikirim melalui pos atau jasa 

titipan hanya dapat dikeluarkan atas persetujuan 

pejabat bea dan cukai. 

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 

(2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan 

atau berdasarkan peraturan menteri. 

(6) Orang yang tidak melunasi bea masuk atas barang 

impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

atau huruf c dalam jangka waktu yang ditetapkan 

menurut Undang-Undang ini wajib membayar bea 

masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi 

berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari bea 

masuk yang wajib dilunasi. 

Pasal 10C 

(1) Importir dapat mengajukan permohonan perubahan 

atas kesalahan data pemberitahuan pabean yang telah 

diserahkan sepanjang kesalahan tersebut terjadi 

karena kekhilafan yang nyata. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditolak apabila: 

a. 

barang telah dikeluarkan dari kawasan pabean; 

b. kesalahan tersebut merupakan temuan pejabat bea 

dan cukai; atau 

c. 

telah mendapatkan penetapan pejabat bea dan 

cukai. 

(3) Ketentuan . . . 

-17 -

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan 

peraturan menteri. 

Paragraf 3 

Impor Sementara 

Pasal 10D 

(1) Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor 

sementara jika pada waktu importasinya benar-benar 

dimaksudkan untuk diekspor kembali paling lama 3 

(tiga) tahun. 

(2) Barang impor sementara sampai saat diekspor kembali 

berada dalam pengawasan Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai. 

(3) Barang impor sementara dapat diberikan pembebasan 

atau keringanan bea masuk. 

(4) Barang impor sementara yang diberikan keringanan 

bea masuk, setiap bulan dikenai bea masuk paling 

tinggi sebesar 5% (lima persen) dari bea masuk yang 

seharusnya dibayar. 

(5) Orang yang terlambat mengekspor kembali 

barang impor sementara dalam jangka waktu yang 

diizinkan dikenai sanksi administrasi berupa denda 

sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang 

seharusnya dibayar. 

(6) Orang yang tidak mengekspor kembali barang impor 

sementara dalam jangka waktu yang diizinkan wajib 

membayar bea masuk dan dikenai sanksi administrasi 

berupa denda 100% (seratus persen) dari bea masuk 

yang seharusnya dibayar. 

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan 

peraturan menteri. 

25. Judul BAB II Bagian Ketiga diubah sehingga BAB II 

Bagian Ketiga berbunyi sebagai berikut: 

Bagian Ketiga 

Ekspor 

26. Pasal 11 . . . 

-18 -

26. Pasal 11 dihapus. 

27. Di antara Pasal 11 dan BAB III disisipkan 1 (satu) pasal, 

yaitu Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 11A 

(1) Barang 

yang akan diekspor wajib diberitahukan 

dengan pemberitahuan pabean. 

(2) Pemberitahuan pabean 

sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tidak diperlukan terhadap barang pribadi 

penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, 

dan barang kiriman sampai dengan batas nilai pabean 

dan/atau jumlah tertentu. 

(3) Pemuatan 

barang ekspor dilakukan di kawasan 

pabean atau dalam hal tertentu dapat dimuat di 

tempat lain dengan izin kepala kantor pabean. 

(4) Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor, 

sementara menunggu pemuatannya, dapat ditimbun 

di tempat penimbunan sementara atau tempat lain 

dengan izin kepala kantor pabean. 

(5) Barang 

yang telah diberitahukan untuk diekspor 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika ekspornya 

dibatalkan wajib dilaporkan kepada pejabat bea dan 

cukai. 

(6) Eksportir yang tidak melaporkan pembatalan ekspor 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi 

administrasi berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 

(lima juta rupiah). 

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 

(2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan 

atau berdasarkan peraturan menteri. 

28. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 13 

(1) 

Bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang 

besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam 

Pasal 12 ayat (1) terhadap: 

a. 

barang . . . 

-19 -

a. 

barang impor yang dikenakan tarif bea masuk 

berdasarkan perjanjian atau kesepakatan 

internasional; atau 

b. barang 

impor bawaan penumpang, awak sarana 

pengangkut, pelintas batas, atau barang kiriman 

melalui pos atau jasa titipan. 

(2) 

Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih 

lanjut dengan peraturan menteri. 

29. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 14 

(1) 

Untuk penetapan tarif bea masuk dan bea keluar, 

barang dikelompokkan berdasarkan sistem 

klasifikasi barang. 

(2) 

Ketentuan tentang klasifikasi barang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan 

peraturan menteri. 

30. Ketentuan Pasal 15 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), 

ayat (6) dan ayat (7) diubah, dan di antara ayat (3) dan 

ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (3a) sehingga 

Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 15 

(1) 

Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah 

nilai transaksi dari barang yang bersangkutan. 

(2) 

Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea 

masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai 

transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai 

pabean untuk penghitungan bea masuk ditentukan 

berdasarkan nilai transaksi barang dari barang 

identik. 

(3) 

Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea 

masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai 

transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2), nilai pabean untuk penghitungan bea 

masuk ditentukan berdasarkan nilai transaksi dari 

barang serupa. 

(3a) Dalam . . . 

-20 -

(3a) Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea 

masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai 

transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 

(2), dan ayat (3) nilai pabean untuk penghitungan 

bea masuk ditentukan berdasarkan ketentuan pada 

ayat (4) dan ayat (5) secara berurutan, kecuali atas 

permintaan importir, urutan penentuan nilai pabean 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat 

digunakan mendahului ayat (4). 

(4) 

Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea 

masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai 

transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 

(2), dan ayat (3), nilai pabean untuk penghitungan 

bea masuk ditentukan berdasarkan metode deduksi. 

(5) 

Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea 

masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai 

transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 

(2), ayat (3), dan metode deduksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4), nilai pabean untuk 

penghitungan bea masuk ditentukan berdasarkan 

metode komputasi. 

(6) 

Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea 

masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai 

transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 

(2), ayat (3), metode deduksi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4), atau metode komputasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5), nilai pabean untuk 

penghitungan bea masuk ditentukan dengan 

menggunakan tata cara yang wajar dan konsisten 

dengan prinsip dan ketentuan sebagaimana diatur 

pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) atau ayat (5) 

berdasarkan data yang tersedia di daerah pabean 

dengan pembatasan tertentu. 

(7) 

Ketentuan mengenai nilai pabean untuk 

penghitungan bea masuk diatur lebih lanjut dengan 

atau berdasarkan peraturan menteri. 

31. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), 

dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 16 . . . 

-21 -

Pasal 16 

(1) 

Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif 

terhadap barang impor sebelum penyerahan 

pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga 

puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean. 

(2) 

Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan nilai 

pabean barang impor untuk penghitungan bea 

masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean 

atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 

pemberitahuan pabean. 

(3) 

Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan/atau ayat (2) mengakibatkan 

kekurangan pembayaran bea masuk kecuali importir 

mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 93 ayat (1), importir wajib melunasi bea 

masuk yang kurang dibayar sesuai dengan 

penetapan. 

(4) 

Importir yang salah memberitahukan nilai pabean 

untuk penghitungan bea masuk sehingga 

mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk 

dikenai sanksi administrasi berupa denda paling 

sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang 

kurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribu 

persen) dari bea masuk yang kurang dibayar. 

(5) 

Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan/atau ayat (2) mengakibatkan kelebihan 

pembayaran bea masuk, pengembalian bea masuk 

dibayar sebesar kelebihannya. 

(6) 

Ketentuan mengenai penetapan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih 

lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri. 

32. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b diubah dan ditambah 

1 (satu) ayat, yaitu ayat (4) sehingga Pasal 17 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 17 

(1) 

Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif 

dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk 

dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak 

tanggal pemberitahuan pabean. 

(2) Dalam . . . 

-22 -

(2) 

Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berbeda dengan penetapan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16, Direktur Jenderal 

memberitahukan secara tertulis kepada importir 

untuk: 

a. 

melunasi bea masuk yang kurang dibayar; atau 

b. mendapatkan 

pengembalian bea masuk yang 

lebih dibayar. 

(3) 

Bea masuk yang kurang dibayar atau pengembalian 

bea masuk yang lebih dibayar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dibayar sesuai dengan 

penetapan kembali. 

(4) 

Penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), apabila diakibatkan oleh adanya kesalahan 

nilai transaksi yang diberitahukan sehingga 

mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, 

dikenai sanksi administrasi berupa denda paling 

sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang 

kurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribu 

persen) dari bea masuk yang kurang dibayar. 

33. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, 

yaitu Pasal 17A yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 17A 

Berdasarkan permohonan, Direktur Jenderal dapat 

menetapkan klasifikasi barang dan nilai pabean atas 

barang impor sebagai dasar penghitungan bea masuk 

sebelum diajukan pemberitahuan pabean. 

34. Judul BAB IV diubah sehingga BAB IV berbunyi sebagai 

berikut: 

BAB IV 

BEA MASUK ANTI DUMPING, 

BEA MASUK IMBALAN, 

BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN, 

DAN BEA MASUK PEMBALASAN 

35. Pasal 20 dihapus. 

36. Pasal 23 dihapus. 

37. BAB IV . . . 

-23 -

37. BAB IV ditambahkan 3 (tiga) bagian, yaitu Bagian Ketiga, 

Bagian Keempat, dan Bagian Kelima yang berbunyi 

sebagai berikut: 

Bagian Ketiga 

Bea Masuk Tindakan Pengamanan 

Pasal 23A 

Bea masuk tindakan pengamanan dapat dikenakan 

terhadap barang impor dalam hal terdapat lonjakan 

barang impor baik secara absolut maupun relatif 

terhadap barang produksi dalam negeri yang sejenis atau 

barang yang secara langsung bersaing, dan lonjakan 

barang impor tersebut: 

a. 

menyebabkan kerugian serius terhadap industri 

dalam negeri yang memproduksi barang sejenis 

dengan barang tersebut dan/atau barang yang 

secara langsung bersaing; atau 

b. 

mengancam terjadinya kerugian serius terhadap 

industri dalam negeri yang memproduksi barang 

sejenis dan/atau barang yang secara langsung 

bersaing. 

Pasal 23B 

(1) 

Bea masuk tindakan pengamanan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 23A paling tinggi sebesar 

jumlah yang dibutuhkan untuk mengatasi kerugian 

serius atau mencegah ancaman kerugian serius 

terhadap industri dalam negeri. 

(2) 

Bea masuk tindakan pengamanan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan dari 

bea masuk yang dipungut berdasarkan Pasal 12 ayat 

(1). 

Bagian Keempat 

Bea Masuk Pembalasan 

Pasal 23C 

(1) 

Bea masuk pembalasan dikenakan terhadap barang 

impor yang berasal dari negara yang memperlakukan 

barang ekspor Indonesia secara diskriminatif. 

(2) Bea . . . 

-24 -

(2) 

Bea masuk pembalasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) merupakan tambahan bea masuk yang 

dipungut berdasarkan Pasal 12 ayat (1). 

Bagian Kelima 

Pengaturan dan Penetapan 

Pasal 23D 

(1) 

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara 

pengenaan bea masuk antidumping, bea masuk 

imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea 

masuk pembalasan diatur lebih lanjut dengan 

peraturan pemerintah. 

(2) 

Besar tarif bea masuk antidumping, bea masuk 

imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea 

masuk pembalasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. 

38. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) dihapus dan ayat (1), ayat (3), 

dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 25 

(1) Pembebasan bea masuk diberikan atas impor: 

a. 

barang perwakilan negara asing beserta para 

pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan 

asas timbal balik; 

b. barang 

untuk keperluan badan internasional 

beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia; 

c. 

buku ilmu pengetahuan; 

d. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan 

ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan 

atau untuk kepentingan penanggulangan bencana 

alam; 

e. 

barang untuk keperluan museum, kebun binatang, 

dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk 

umum serta barang untuk konservasi alam; 

f. 

barang untuk keperluan penelitian dan 

pengembangan ilmu pengetahuan; 

g. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra 

dan penyandang cacat lainnya; 

h. persenjataan . . . 

-25 -

h. persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan 

kepolisian, termasuk suku cadang yang 

diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan 

keamanan negara; 

i. 

barang dan bahan yang dipergunakan untuk 

menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan 

dan keamanan negara; 

j. 

barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan; 

k. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau 

abu jenazah; 

l. barang pindahan; 

m. barang 

pribadi penumpang, awak sarana 

pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman 

sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah 

tertentu; 

n. obat-obatan yang diimpor dengan menggunakan 

anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi 

kepentingan masyarakat; 

o. 

barang yang telah diekspor untuk keperluan 

perbaikan, pengerjaan, dan pengujian; 

p. barang 

yang telah diekspor kemudian diimpor 

kembali dalam kualitas yang sama dengan kualitas 

pada saat diekspor; 

q. bahan 

terapi manusia, pengelompokan darah, dan 

bahan penjenisan jaringan. 

(2) Dihapus. 

(3) Ketentuan 

tentang pembebasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan 

peraturan menteri. 

(4) Orang 

yang tidak memenuhi ketentuan tentang 

pembebasan bea masuk yang ditetapkan menurut 

Undang-Undang ini wajib membayar bea masuk yang 

terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa 

denda sebesar paling sedikit 100% (seratus persen) 

dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling 

banyak 500% (lima ratus persen) dari bea masuk yang 

seharusnya dibayar. 

39. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) dihapus dan ayat (1), ayat (3), 

dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 26 . . . 

-26 -

Pasal 26 

(1) Pembebasan atau keridiberikan atas impor: 

a. barang dan bahan 

nganan 

untuk 

bea masuk 

pembangunan 

dapat 

dan 

pengembangan industri dalam rangka penanaman 

modal; 

b. mesin untuk pembangunan dan pengembangan 

industri; 

c. 

barang dan bahan dalam rangka pembangunan 

dan pengembangan industri untuk jangka waktu 

tertentu; 

d. peralatan 

dan bahan yang digunakan untuk 

mencegah pencemaran lingkungan; 

e. 

bibit dan benih untuk pembangunan dan 

pengembangan industri pertanian, peternakan, 

atau perikanan; 

f. 

hasil laut yang ditangkap dengan sarana 

penangkap yang telah mendapat izin; 

g. barang yang mengalami kerusakan, penurunan 

mutu, kemusnahan, atau penyusutan volume atau 

berat karena alamiah antara saat diangkut ke 

dalam daerah pabean dan saat diberikan 

persetujuan impor untuk dipakai; 

h. barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah 

daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum; 

i. 

barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh 

induk organisasi olahraga nasional; 

j. 

barang untuk keperluan proyek pemerintah yang 

dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar 

negeri; 

k. barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau 

dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk 

diekspor. 

(2) Dihapus. 

(3) Ketentuan mengenai pembebasan atau keringanan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih 

lanjut dengan peraturan menteri. 

(4) Orang . . . 

-27 -

(4) Orang yang tidak memenuhi ketentuan pembebasan 

atau keringanan bea masuk yang ditetapkan menurut 

Undang-Undang ini wajib membayar bea masuk yang 

terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa 

denda sebesar paling sedikit 100% (seratus persen) 

dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling 

banyak 500% (lima ratus persen) dari bea masuk yang 

seharusnya dibayar. 

40. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 27 

(1) Pengembalian dapat diberikan terhadap seluruh atau 

sebagian bea masuk yang telah dibayar atas: 

a. 

kelebihan pembayaran bea masuk sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), Pasal 17 ayat 

(3), atau karena kesalahan tata usaha; 

b. impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

25 dan Pasal 26; 

c. impor barang 

yang oleh sebab tertentu harus 

diekspor kembali atau dimusnahkan di bawah 

pengawasan pejabat bea dan cukai; 

d. impor barang yang sebelum diberikan persetujuan 

impor untuk dipakai kedapatan jumlah yang 

sebenarnya lebih kecil daripada yang telah dibayar 

bea masuknya, cacat, bukan barang yang dipesan, 

atau berkualitas lebih rendah; atau 

e. 

kelebihan pembayaran bea masuk akibat putusan 

Pengadilan Pajak. 

(2) Ketentuan 

tentang pengembalian bea masuk 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih 

lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri. 

41. Ketentuan Pasal 30 diubah dengan menambah 2 (dua) 

ayat, yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 30 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 30 

(1) Importir bertanggung jawab atas bea masuk yang 

terutang sejak tanggal pemberitahuan pabean atas 

impor. 

(2) Bea . . . 

-28 -

(2) Bea 

masuk yang harus dibayar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif 

yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean atas 

Impor dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 15. 

(3) Bea masuk harus dibayar dalam mata uang rupiah. 

(4) Ketentuan mengenai nilai tukar mata uang yang 

digunakan untuk penghitungan dan pembayaran bea 

masuk diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri. 

42. Ketentuan Pasal 32 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) 

ayat, yaitu ayat (4) sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 32 

(1) Pengusaha 

tempat penimbunan sementara 

bertanggung jawab atas bea masuk yang terutang atas 

barang yang ditimbun di tempat penimbunan 

sementara. 

(2) Pengusaha tempat penimbunan sementara dibebaskan 

dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), dalam hal barang yang ditimbun di tempat 

penimbunan sementaranya: 

a. 

musnah tanpa sengaja; 

b. telah diekspor kembali, diimpor untuk dipakai, 

atau diimpor sementara; atau 

c. 

telah dipindahkan ke tempat penimbunan 

sementara lain, tempat penimbunan berikat atau 

tempat penimbunan pabean. 

(3) Perhitungan bea masuk yang terutang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), sepanjang tidak dapat 

didasarkan pada tarif dan nilai pabean barang yang 

bersangkutan, didasarkan pada tarif tertinggi untuk 

golongan barang yang tertera dalam pemberitahuan 

pabean pada saat barang tersebut ditimbun di tempat 

penimbunan sementara dan nilai pabean ditetapkan 

oleh pejabat bea dan cukai. 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 

ayat (3) termasuk tata cara penagihan diatur lebih 

lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri. 

43. Judul . . . 

-29 -

43. Judul BAB VII diubah sehingga BAB VII berbunyi sebagai 

berikut: 

BAB VII 

PEMBAYARAN, PENAGIHAN UTANG, 

DAN JAMINAN 

44. Judul BAB VII Bagian Pertama diubah sehingga BAB VII 

Bagian Pertama berbunyi sebagai berikut: 

Bagian Pertama 

Pembayaran 

45. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga 

Pasal 36 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 36 

(1) Bea masuk, denda administrasi, dan bunga yang 

terutang kepada negara menurut Undang-Undang ini, 

dibayar di kas negara atau di tempat pembayaran lain 

yang ditunjuk oleh Menteri. 

(2) Bea masuk, denda administrasi, dan bunga 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibulatkan 

jumlahnya dalam ribuan rupiah. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, 

penerimaan, penyetoran bea masuk, denda 

administrasi, dan bunga sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) serta pembulatan jumlahnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan 

atau berdasarkan peraturan menteri. 

46. Ketentuan Pasal 37 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, 

dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) 

ayat, yaitu ayat (2a) sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 37 

(1) Bea masuk yang terutang wajib dibayar paling lambat 

pada tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean. 

(2) Kewajiban . . . 

-30 -

(2) 

Kewajiban membayar bea masuk sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penundaan 

dalam hal pembayarannya ditetapkan secara berkala 

atau menunggu keputusan pembebasan atau 

keringanan. 

(2a) Penundaan 

kewajiban membayar bea masuk 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2): 

a. 

tidak dikenai bunga sepanjang pembayarannya 

ditetapkan secara berkala; 

b. dikenai bunga sepanjang permohonan pembebasan 

atau keringanan ditolak. 

(3) 

Ketentuan mengenai penundaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) diatur lebih 

lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri. 

47. Di antara Pasal 37 dan Bagian Kedua BAB VII disisipkan 1 

(satu) pasal, yaitu Pasal 37A yang berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 37A 

(1) 

Kekurangan pembayaran bea masuk dan/atau denda 

administrasi yang terutang wajib dibayar paling 

lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan. 

(2) 

Atas permintaan orang yang berutang, Direktur 

Jenderal dapat memberikan persetujuan penundaan 

atau pengangsuran kewajiban membayar bea masuk 

dan/atau denda administrasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) paling lama 12 (dua belas) bulan. 

(3) 

Penundaan kewajiban membayar bea masuk dan/atau 

denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) setiap 

bulan dan bagian bulan dihitung 1 (satu) bulan. 

(4) 

Ketentuan mengenai penundaan pembayaran utang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih 

lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri. 

48. Ketentuan Pasal 38 diubah dengan menambah 1 (satu), 

yaitu ayat (3) sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 38 . . . 

-31 -

Pasal 38 

(1) 

Utang atau tagihan kepada negara berdasarkan 

Undang-Undang ini yang tidak atau kurang dibayar 

dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan 

untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 

dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai hari 

pembayarannya, dan bagian bulan dihitung 1 (satu) 

bulan. 

(2) 

Penghitungan utang atau tagihan kepada negara 

menurut Undang-Undang ini dibulatkan jumlahnya 

dalam ribuan rupiah. 

(3) 

Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

sebagai berikut: 

a. dalam hal tagihan negara kepada pihak yang 

terutang yaitu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 

penetapan sebagaimana diatur dalam Pasal 37A 

ayat (1); 

b. dalam hal tagihan pihak yang berpiutang kepada 

negara yaitu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat 

keputusan pengembalian oleh Menteri. 

49. Pasal 41 tetap dengan perubahan penjelasan Pasal 41 

sehingga penjelasan Pasal 41 menjadi sebagaimana 

ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal dalam 

Undang-Undang ini. 

50. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan di 

antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu 

ayat (1a) sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 44 

(1) 

Dengan persyaratan tertentu, suatu kawasan, tempat, 

atau bangunan dapat ditetapkan sebagai tempat 

penimbunan berikat dengan mendapatkan 

penangguhan bea masuk untuk: 

a. 

menimbun barang impor guna diimpor untuk 

dipakai, dikeluarkan ke tempat penimbunan 

berikat lainnya atau diekspor; 

b. 

menimbun barang guna diolah atau digabungkan 

sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai; 

c. menimbun . . . 

-32 -

c. 

menimbun barang impor, dengan atau tanpa 

barang dari dalam daerah pabean, guna 

dipamerkan; 

d. 

menimbun, menyediakan untuk dijual dan menjual 

barang impor kepada orang dan/atau orang 

tertentu; 

e. 

menimbun barang impor guna dilelang sebelum 

diekspor atau diimpor untuk dipakai; 

f. 

menimbun barang asal daerah pabean guna 

dilelang sebelum diekspor atau dimasukkan 

kembali ke dalam daerah pabean; atau 

g. 

menimbun barang impor guna didaur ulang 

sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai. 

(1a) Menteri dapat menetapkan suatu kawasan, 

tempat, atau bangunan untuk dilakukannya suatu 

kegiatan tertentu selain kegiatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sebagai tempat penimbunan 

berikat. 

(2) 

Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pendirian 

penyelenggaraan, pengusahaan, dan perubahan 

bentuk tempat penimbunan berikat diatur lebih lanjut 

dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. 

51. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga Pasal 45 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 45 

(1) 

Barang dapat dikeluarkan dari tempat penimbunan 

berikat atas persetujuan pejabat bea dan cukai untuk: 

a. 

diimpor untuk dipakai; 

b. diolah; 

c. 

diekspor sebelum atau sesudah diolah; 

d. diangkut ke tempat penimbunan berikat lain atau 

tempat penimbunan sementara; 

e. 

dikerjakan dalam daerah pabean dan kemudian 

dimasukkan kembali ke tempat penimbunan 

berikat dengan persyaratan yang ditetapkan oleh 

Menteri; atau 

f. 

dimasukkan kembali ke dalam daerah pabean. 

(2) Barang . . . 

-33 -

(2) 

Barang dari tempat penimbunan berikat yang diimpor 

untuk dipakai berupa: 

a. barang yang telah diolah atau digabungkan; 

b. barang yang tidak diolah; dan/atau 

c. barang lainnya, 

dipungut bea masuk berdasarkan tarif dan nilai 

pabean yang ditetapkan dengan peraturan menteri. 

(3) 

Orang yang mengeluarkan barang dari tempat 

penimbunan berikat sebelum diberikan persetujuan 

oleh pejabat bea dan cukai tanpa bermaksud 

mengelakkan kewajiban pabean, dikenai sanksi 

administrasi berupa denda sebesar Rp75.000.000,00 

(tujuh puluh lima juta rupiah). 

(4) 

Pengusaha tempat penimbunan berikat yang tidak 

dapat mempertanggungjawabkan barang yang 

seharusnya berada di tempat tersebut wajib membayar 

bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi 

administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus 

persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar. 

52. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 49 

Importir, eksportir, pengusaha tempat penimbunan 

sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, 

pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, atau pengusaha 

pengangkutan wajib menyelenggarakan pembukuan. 

53. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga Pasal 50 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 50 

(1) 

Atas permintaan pejabat bea dan cukai, orang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 wajib 

menyerahkan laporan keuangan, buku, catatan dan 

dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat 

yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data 

elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan 

di bidang kepabeanan untuk kepentingan audit 

kepabeanan. 

(2) Dalam . . . 

-34 -

(2) 

Dalam hal orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak berada di tempat, kewajiban untuk menyerahkan 

laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang 

menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan 

dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, 

surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang 

kepabeanan beralih kepada yang mewakili. 

54. Ketentuan Pasal 51 diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat, 

yaitu ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) sehingga Pasal 51 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 51 

(1) 

Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 

wajib diselenggarakan dengan baik agar 

menggambarkan keadaan atau kegiatan usaha yang 

sebenarnya, dan sekurang-kurangnya terdiri dari 

catatan mengenai harta, kewajiban, modal, 

pendapatan, dan biaya. 

(2) 

Pembukuan wajib diselenggarakan di Indonesia 

dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, mata 

uang rupiah, dan bahasa Indonesia, atau dengan mata 

uang asing dan bahasa asing yang diizinkan oleh 

menteri. 

(3) 

Laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang 

menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan 

dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, 

surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang 

kepabeanan wajib disimpan selama 10 (sepuluh) 

tahun pada tempat usahanya di Indonesia. 

(4) 

Ketentuan mengenai pedoman penyelenggaraan 

pembukuan diatur lebih lanjut dengan atau 

berdasarkan peraturan menteri. 

55. Ketentuan Pasal 52 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat 

sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 52 

(1) 

Orang yang tidak menyelenggarakan pembukuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dikenai sanksi 

administrasi berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah). 

(2) Orang . . . 

-35 -

(2) 

Orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), ayat (2), atau ayat 

(3) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) 

56. Judul BAB X diubah sehingga BAB X berbunyi sebagai 

berikut: 

BAB X 

LARANGAN DAN PEMBATASAN IMPOR 

ATAU EKSPOR, PENANGGUHAN IMPOR 

ATAU EKSPOR BARANG HASIL 

PELANGGARAN HAK ATAS KEKAYAAN 

INTELEKTUAL, DAN PENINDAKAN ATAS 

BARANG YANG TERKAIT DENGAN 

TERORISME DAN/ATAU 

KEJAHATAN LINTAS NEGARA 

57. Ketentuan Pasal 53 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah 

sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 53 

(1) 

Untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan 

ketentuan larangan dan pembatasan, instansi teknis 

yang menetapkan peraturan larangan dan/atau 

pembatasan atas impor atau ekspor wajib 

memberitahukan kepada Menteri. 

(2) 

Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan 

peraturan larangan dan/atau pembatasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih 

lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri. 

(3) 

Semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak 

memenuhi syarat untuk diimpor atau diekspor, jika 

telah diberitahukan dengan pemberitahuan pabean, 

atas permintaan importir atau eksportir: 

a. dibatalkan ekspornya; 

b. diekspor kembali; atau 

c. dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea 

dan cukai 

kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

(4) Barang . . . 

-36 -

(4) 

Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor 

atau diekspor yang tidak diberitahukan atau 

diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai 

barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 68, kecuali terhadap barang dimaksud 

ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundangundangan 

yang berlaku. 

58. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 54 

Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek 

atau hak cipta, ketua pengadilan niaga dapat 

mengeluarkan perintah tertulis kepada pejabat bea dan 

cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran 

barang impor atau ekspor dari kawasan pabean yang 

berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasil 

pelanggaran merek dan hak cipta yang dilindungi di 

Indonesia. 

59. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga Pasal 56 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 56 

Berdasarkan perintah tertulis sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 54, pejabat bea dan cukai: 

a. 

memberitahukan secara tertulis kepada importir, 

eksportir, atau pemilik barang mengenai adanya 

perintah penangguhan pengeluaran barang impor dan 

ekspor; 

b. 

melaksanakan penangguhan pengeluaran barang 

impor atau ekspor yang bersangkutan dari kawasan 

pabean terhitung sejak tanggal diterimanya perintah 

tertulis ketua pengadilan niaga. 

60. Ketentuan . . . 

-37 -

60. Ketentuan 

Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga 

Pasal 57 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 57 

(1) 

Penangguhan pengeluaran barang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dilaksanakan untuk 

jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. 

(2) 

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

berdasarkan alasan dan dengan syarat tertentu, dapat 

diperpanjang satu kali untuk paling lama 10 (sepuluh) 

hari kerja dengan perintah tertulis ketua pengadilan 

niaga. 

(3) 

Perpanjangan penangguhan terhadap pengeluaran 

barang impor atau ekspor sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) disertai dengan perpanjangan jaminan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d. 

61. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga Pasal 58 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 58 

(1) 

Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas 

merek atau hak cipta yang meminta perintah 

penangguhan, ketua pengadilan niaga dapat memberi 

izin kepada pemilik atau pemegang hak tersebut guna 

memeriksa barang impor atau ekspor yang diminta 

penangguhan pengeluarannya. 

(2) 

Pemberian izin pemeriksaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan oleh ketua pengadilan niaga 

setelah mendengarkan dan mempertimbangkan 

penjelasan serta memperhatikan kepentingan pemilik 

barang impor atau ekspor yang dimintakan 

penangguhan pengeluarannya. 

62. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga Pasal 59 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 59 . . . 

-38 -

Pasal 59 

(1) 

Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), 

pejabat bea dan cukai tidak menerima pemberitahuan 

dari pihak yang meminta penangguhan pengeluaran 

bahwa tindakan hukum yang diperlukan untuk 

mempertahankan haknya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku telah dilakukan 

dan ketua pengadilan niaga tidak memperpanjang 

secara tertulis perintah penangguhan, pejabat bea dan 

cukai wajib mengakhiri tindakan penangguhan 

pengeluaran barang impor atau ekspor yang 

bersangkutan dan menyelesaikannya sesuai dengan 

ketentuan kepabeanan berdasarkan Undang-Undang 

ini. 

(2) 

Dalam hal tindakan hukum untuk mempertahankan 

hak telah mulai dilakukan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dalam jangka 

waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), pihak yang meminta penangguhan 

pengeluaran barang impor atau ekspor wajib 

secepatnya melaporkannya kepada pejabat bea dan 

cukai yang menerima perintah dan melaksanakan 

penangguhan barang impor atau ekspor. 

(3) 

Dalam hal tindakan hukum sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) telah diberitahukan dan ketua 

pengadilan niaga tidak memperpanjang secara tertulis 

perintah penangguhan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 57 ayat (2), pejabat bea dan cukai mengakhiri 

tindakan penangguhan pengeluaran barang impor 

atau ekspor yang bersangkutan dan menyelesaikannya 

sesuai dengan ketentuan kepabeanan berdasarkan 

Undang-Undang ini. 

63. Ketentuan Pasal 

60 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 60 . . . 

-39 -

Pasal 60 

Dalam keadaan tertentu, importir, eksportir, atau pemilik 

barang impor atau ekspor dapat mengajukan permintaan 

kepada ketua pengadilan niaga untuk memerintahkan 

secara tertulis kepada pejabat bea dan cukai agar 

mengakhiri penangguhan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 54 dengan menyerahkan jaminan yang sama 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d. 

64. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga Pasal 61 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 61 

(1) 

Apabila dari hasil pemeriksaan perkara terbukti bahwa 

barang impor atau ekspor tersebut tidak merupakan 

atau tidak berasal dari hasil pelanggaran merek atau 

hak cipta, pemilik barang impor atau ekspor berhak 

untuk memperoleh ganti rugi dari pemilik atau 

pemegang hak yang meminta penangguhan 

pengeluaran barang impor atau ekspor tersebut. 

(2) 

Pengadilan niaga yang memeriksa dan memutus 

perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

memerintahkan agar jaminan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 55 huruf d digunakan sebagai 

pembayaran atau bagian pembayaran ganti rugi yang 

harus dibayarkan. 

65. Di antara Pasal 64 dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bagian, 

yaitu Bagian Ketiga yang berbunyi sebagai berikut: 

Bagian Ketiga 

Penindakan Atas Barang yang Terkait dengan 

Terorisme dan/atau Kejahatan Lintas Negara 

Pasal 64A 

(1) 

Barang yang berdasarkan bukti permulaan diduga 

terkait dengan tindakan terorisme dan/atau kejahatan 

lintas negara dapat dilakukan penindakan oleh pejabat 

bea dan cukai. 

(2) Ketentuan . . . 

-40 -

(2) 

Ketentuan mengenai tata cara penindakan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih 

lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri. 

66. Ketentuan Pasal 75 ayat (1) diubah sehingga Pasal 75 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 75 

(1) 

Pejabat bea dan cukai dalam melaksanakan 

pengawasan terhadap sarana pengangkut di laut atau 

di sungai menggunakaan kapal patroli atau sarana 

lainnya. 

(2) 

Kapal patroli atau sarana lain yang digunakan oleh 

pejabat bea dan cukai sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat dilengkapi dengan senjata api yang 

jumlah dan jenisnya ditetapkan dengan peraturan 

pemerintah. 

67. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga Pasal 76 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 76 

(1) 

Dalam melaksanakan tugas berdasarkan Undang-

Undang ini pejabat bea dan cukai dapat meminta 

bantuan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara 

Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya. 

(2) 

Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional 

Indonesia, dan/atau instansi lainnya berkewajiban 

untuk memenuhinya. 

68. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 78 

Pejabat bea dan cukai berwenang untuk mengunci, 

menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman yang 

diperlukan terhadap barang impor yang belum diselesaikan 

kewajiban pabeannya dan barang ekspor atau barang lain 

yang harus diawasi menurut Undang-Undang ini yang 

berada di sarana pengangkut, tempat penimbunan atau 

tempat lain. 

69. Ketentuan . . . 

-41 -

69. 

Ketentuan Pasal 82 ayat (4) dihapus dan ayat (1), ayat (3), 

ayat (5), dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 82 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 82 

(1) 

Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan 

pemeriksaan pabean atas barang impor atau barang 

ekspor setelah pemberitahuan pabean diserahkan. 

(2) 

Pejabat bea dan cukai berwenang meminta importir, 

eksportir, pengangkut, pengusaha tempat penimbunan 

sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, 

atau yang mewakilinya menyerahkan barang untuk 

diperiksa, membuka sarana pengangkut atau 

bagiannya, dan membuka setiap bungkusan atau 

pengemas yang akan diperiksa. 

(3) 

Jika permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tidak dipenuhi: 

a. pejabat 

bea dan cukai berwenang melakukan 

tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas 

risiko dan biaya yang bersangkutan; dan 

b. yang bersangkutan dikenai sanksi administrasi 

berupa denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh 

lima juta rupiah). 

(4) 

Dihapus. 

(5) 

Setiap orang yang salah memberitahukan jenis 

dan/atau jumlah barang dalam pemberitahuan 

pabean atas impor yang mengakibatkan kekurangan 

pembayaran bea masuk dikenai sanksi administrasi 

berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) 

dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling 

banyak 1.000% (seribu persen) dari bea masuk yang 

kurang dibayar. 

(6) 

Setiap orang yang salah memberitahukan jenis 

dan/atau jumlah barang dalam pemberitahuan 

pabean atas ekspor yang mengakibatkan tidak 

terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor 

dikenai sanksi administrasi berupa denda paling 

sedikit 100% (seratus persen) dari pungutan negara di 

bidang ekspor yang kurang dibayar dan paling banyak 

1.000% (seribu persen) dari pungutan negara di 

bidang ekspor yang kurang dibayar. 

70. Di antara . . . 

-42 -

70. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan satu pasal, 

yaitu Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 82A 

(1) 

Untuk kepentingan pengawasan, pejabat bea dan 

cukai berwenang melakukan pemeriksaan karena 

jabatan atas fisik barang impor atau barang ekspor 

sebelum atau sesudah pemberitahuan pabean 

disampaikan. 

(2) 

Ketentuan mengenai tata cara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau 

berdasarkan peraturan menteri. 

71. Ketentuan Pasal 85 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) 

ayat, yaitu ayat (3) sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 85 

(1) 

Pejabat bea dan cukai memberikan persetujuan 

impor atau ekspor setelah pemberitahuan pabean yang 

telah memenuhi persyaratan diterima dan hasil 

pemeriksaan barang tersebut sesuai dengan 

pemberitahuan pabean. 

(2) 

Pejabat bea dan cukai berwenang menunda 

pemberian persetujuan impor atau ekspor dalam hal 

pemberitahuan pabean tidak memenuhi persyaratan. 

(3) 

Pejabat bea dan cukai berwenang menolak 

memberikan pelayanan kepabeanan dalam hal orang 

yang bersangkutan belum memenuhi kewajiban 

kepabeanan berdasarkan Undang-Undang ini. 

72. Di antara Pasal 85 dan BAB XII Paragraf 2 disisipkan 1 

(satu) pasal, yaitu Pasal 85A yang berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 85A 

(1) 

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, pejabat bea dan cukai dapat melakukan 

pemeriksaan pabean terhadap barang tertentu yang 

diangkut dalam daerah pabean. 

(2) Pemeriksaan . . . 

-43 -

(2) 

Pemeriksaan pabean terhadap barang tertentu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 

pada saat pemuatan, pengangkutan, dan/atau 

pembongkaran di tempat tujuan. 

(3) 

Ketentuan mengenai pemeriksaan pabean terhadap 

barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan 

menteri. 

73. Ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan di 

antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu 

ayat (1a), serta ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (3) 

sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 86 

(1) 

Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan audit 

kepabeanan terhadap orang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 49. 

(1a) Dalam melaksanakan audit kepabeanan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), pejabat bea dan cukai 

berwenang: 

a. 

meminta laporan keuangan, buku, catatan dan 

dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, 

surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha 

termasuk data elektronik, serta surat yang 

berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan; 

b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari 

orang dan pihak lain yang terkait; 

c. 

memasuki bangunan kegiatan usaha, ruangan 

tempat untuk menyimpan laporan keuangan, buku, 

catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar 

pembukuan, dan surat-surat yang berkaitan 

dengan kegiatan usaha, termasuk sarana/media 

penyimpan data elektronik, dan barang yang dapat 

memberi petunjuk tentang keadaan kegiatan usaha 

yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan; dan 

d. melakukan tindakan pengamanan yang dipandang 

perlu terhadap tempat atau ruangan penyimpanan 

dokumen yang berkaitan dengan kegiatan 

kepabeanan. 

(2) Orang . . . 

-44 -

(2) 

Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 yang 

menyebabkan pejabat bea dan cukai tidak dapat 

menjalankan kewenangan audit kepabeanan dikenai 

sanksi administrasi berupa denda sebesar 

Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). 

(3) 

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan audit 

kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan 

menteri. 

74. Di antara Pasal 

86 dan Paragraf 3 disisipkan 1 (satu) 

pasal, yaitu Pasal 86A yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 86A 

Apabila dalam pelaksanaan audit kepabeanan ditemukan 

adanya kekurangan pembayaran bea masuk yang 

disebabkan oleh kesalahan pemberitahuan jumlah 

dan/atau jenis barang, orang wajib membayar bea masuk 

yang kurang dibayar dan dikenai sanksi administrasi 

berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat 

(5). 

75. Ketentuan Pasal 88 ayat (2) diubah sehingga Pasal 88 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 88 

(1) 

Untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan 

Undang-Undang ini, pejabat bea dan cukai berwenang 

memasuki dan memeriksa bangunan atau tempat 

yang bukan rumah tinggal selain yang dimaksud 

dalam Pasal 87 dan dapat memeriksa setiap barang 

yang ditemukan. 

(2) 

Selama pemeriksaan atas bangunan atau tempat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atas 

permintaan pejabat bea dan cukai, pemilik atau yang 

menguasai bangunan atau tempat tersebut wajib 

menyerahkan surat atau dokumen yang berkaitan 

dengan barang yang berada di tempat tersebut. 

76. Ketentuan . . . 

-45 -

76. Ketentuan Pasal 90 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga 

Pasal 90 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 90 

(1) 

Untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan 

Undang-Undang ini pejabat bea dan cukai berwenang 

untuk menghentikan dan memeriksa sarana 

pengangkut serta barang di atasnya. 

(2) 

Sarana pengangkut yang disegel oleh penegak hukum 

lain atau dinas pos dikecualikan dari pemeriksaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) 

Pejabat bea dan cukai berdasarkan pemberitahuan 

pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat 

(3) berwenang untuk menghentikan pembongkaran 

barang dari sarana pengangkut apabila ternyata 

barang yang dibongkar tersebut bertentangan dengan 

ketentuan yang berlaku. 

(4) 

Orang yang tidak melaksanakan perintah penghentian 

pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). 

77. Di antara Pasal 92 dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) bagian, 

yaitu Bagian Keempat yang berbunyi sebagai berikut: 

Bagian Keempat 

Kewenangan Khusus Direktur Jenderal 

Pasal 92A 

(1) 

Direktur Jenderal karena jabatan atau atas 

permohonan dari orang yang bersangkutan dapat: 

a. 

membetulkan surat penetapan tagihan 

kekurangan pembayaran bea masuk yang dalam 

penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan 

hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan 

ketentuan Undang-Undang ini; atau 

b. mengurangi 

atau menghapus sanksi administrasi 

berupa denda dalam hal sanksi tersebut dikenakan 

pada orang yang dikenai sanksi karena kekhilafan 

atau bukan karena kesalahannya. 

(2) Ketentuan . . . 

-46 -

(2) 

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan, 

pembetulan, pengurangan, atau penghapusan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih 

lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri. 

78. Judul BAB XIII diubah sehingga BAB XIII berbunyi sebagai 

berikut: 

BAB XIII 

KEBERATAN DAN BANDING 

79. Ketentuan Pasal 93 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan 

ayat (5) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) 

disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), serta ditambah 1 

(satu) ayat, yaitu ayat (6) sehingga Pasal 93 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 93 

(1) 

Orang yang berkeberatan terhadap penetapan 

pejabat bea dan cukai mengenai tarif dan/atau nilai 

pabean untuk penghitungan bea masuk dapat 

mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada 

Direktur Jenderal dalam waktu 60 (enam puluh) hari 

sejak tanggal penetapan dengan menyerahkan 

jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar. 

(1a) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

wajib diserahkan dalam hal barang impor belum 

dikeluarkan dari kawasan pabean. 

(2) 

Direktur Jenderal memutuskan keberatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka 

waktu 60 (enam puluh hari) sejak diterimanya 

pengajuan keberatan. 

(3) 

Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditolak oleh Direktur Jenderal, jaminan dicairkan 

untuk membayar bea masuk dan/atau sanksi 

administrasi berupa denda yang ditetapkan, dan 

apabila keberatan dikabulkan jaminan dikembalikan. 

(4) 

Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur 

Jenderal tidak memberikan keputusan, keberatan 

yang bersangkutan dianggap dikabulkan dan jaminan 

dikembalikan. 

(5) Apabila . . . 

-47 -

(5) 

Apabila jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa uang tunai dan pengembalian jaminan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 

dilakukan setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari 

sejak keberatan dikabulkan, pemerintah memberikan 

bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya paling 

lama 24 (dua puluh empat) bulan. 

(6) 

Ketentuan mengenai tatacara pengajuan keberatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih 

lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri. 

80. Di antara Pasal 93 dan Pasal 94 disisipkan 1 (satu) pasal, 

yaitu Pasal 93A yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 93A 

(1) 

Orang yang berkeberatan terhadap penetapan pejabat 

bea dan cukai selain tarif dan/atau nilai pabean 

untuk penghitungan bea masuk dapat mengajukan 

keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur 

Jenderal dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak 

tanggal penetapan. 

(2) 

Sepanjang keberatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) menyangkut kekurangan pembayaran bea 

masuk, jaminan wajib diserahkan sebesar tagihan 

yang harus dibayar. 

(3) 

Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 

wajib diserahkan dalam hal barang impor belum di 

keluarkan dari kawasan pabean. 

(4) 

Direktur Jenderal memutuskan keberatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka 

waktu 60 (enam puluh hari) sejak diterimanya 

pengajuan keberatan. 

(5) 

Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditolak oleh Direktur Jenderal, jaminan dicairkan 

untuk membayar bea masuk dan/atau sanksi 

administrasi berupa denda yang ditetapkan, dan 

apabila keberatan dikabulkan jaminan dikembalikan. 

(6) Apabila . . . 

-48 -

(6) 

Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur 

Jenderal tidak memberikan keputusan, keberatan 

yang bersangkutan dianggap dikabulkan dan jaminan 

dikembalikan. 

(7) 

Apabila jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa uang tunai dan pengembalian jaminan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) 

dilakukan setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari 

sejak keberatan diterima, pemerintah memberikan 

bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya paling 

lama 24 (dua puluh empat) bulan. 

(8) 

Ketentuan mengenai pengajuan keberatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih 

lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri. 

81. Ketentuan Pasal 94 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, 

yaitu ayat (6) sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 94 

(1) 

Orang yang dikenai sanksi administrasi berupa 

denda dapat mengajukan keberatan secara tertulis 

hanya kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu 

60 (enam puluh hari) sejak tanggal penetapan dengan 

menyerahkan jaminan sebesar sanksi administrasi 

berupa denda yang ditetapkan. 

(2) 

Direktur Jenderal memutuskan keberatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka 

waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya 

pengajuan keberatan. 

(3) 

Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditolak oleh Direktur Jenderal, jaminan dicairkan 

untuk membayar sanksi administrasi berupa denda 

yang ditetapkan, dan apabila keberatan dikabulkan, 

jaminan dikembalikan. 

(4) 

Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur 

Jenderal tidak memberikan keputusan, keberatan 

yang bersangkutan dianggap dikabulkan dan jaminan 

dikembalikan. 

(5) Apabila . . . 

-49 -

(5) 

Apabila jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa uang tunai dan pengembalian jaminan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 

dilakukan setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari 

sejak keberatan dikabulkan, pemerintah memberikan 

bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya paling 

lama 24 (dua puluh empat) bulan. 

(6) 

Ketentuan mengenai tatacara pengajuan keberatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih 

lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri. 

82. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 95 

Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur 

Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), keputusan Direktur 

Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), 

Pasal 93A ayat (4), atau Pasal 94 ayat (2) dapat 

mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan 

Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak 

tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah 

pungutan yang terutang dilunasi. 

83. Pasal 96 dihapus. 

84. Pasal 97 dihapus. 

85. Pasal 98 dihapus. 

86. Pasal 99 dihapus. 

87. Pasal 100 dihapus. 

88. Pasal 101 dihapus. 

89. Ketentuan BAB XIII Bagian Kedua dihapus. 

90. Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga Pasal 102 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 102 . . . 

-50 -

Pasal 102 

Setiap orang yang: 

a. mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam 

manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2); 

b. membongkar barang impor di luar kawasan pabean 

atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean; 

c. 

membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam 

pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7A ayat (3); 

d. membongkar atau menimbun barang impor yang masih 

dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat 

tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan; 

e. 

menyembunyikan barang impor secara melawan 

hukum; 

f. 

mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan 

kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari 

tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di 

bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat 

bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya 

pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini; 

g. mengangkut barang impor dari tempat penimbunan 

sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak 

sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat 

membuktikan bahwa hal tersebut di luar 

kemampuannya; atau 

h. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah 

barang impor dalam pemberitahuan pabean secara 

salah, 

dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang 

impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 

dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 

pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima 

miliar rupiah). 

91. Di antara Pasal 102 dan Pasal 103 disisipkan 4 (empat) 

pasal, yaitu Pasal 102A, Pasal 102B, Pasal 102C, dan Pasal 

102D yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 102A . . . 

-51 -

Pasal 102A 

Setiap orang yang: 

a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan 

pabean; 

b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah 

barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara 

salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat 

(1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan 

negara di bidang ekspor; 

c. 

memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa 

izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11A ayat (3); 

d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean 

tanpa izin kepala kantor pabean; atau 

e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan 

dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan 

pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) 

dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang 

ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 

dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 

pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima 

miliar rupiah). 

Pasal 102B 

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan 

Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendisendi 

perekonomian negara dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara 

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda 

paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 

dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar 

rupiah). 

Pasal 102C . . . 

-52 -

Pasal 102C 

Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur 

dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B dilakukan oleh 

pejabat dan aparat penegak hukum, pidana yang 

dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana 

dalam Undang-Undang ini ditambah 1/3 (satu pertiga). 

Pasal 102D 

Setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak 

sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat 

membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) 

tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 

dan/atau pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.00 

(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak 

Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah). 

92. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 103 

Setiap orang yang: 

a. menyerahkan pemberitahuan 

dokumen pelengkap pabean 

dipalsukan; 

pabean dan/atau 

yang palsu atau 

b. membuat, menyetujui, atau turut serta dalam 

pemalsuan data ke dalam buku atau catatan; 

c. 

memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak 

benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban 

pabean; atau 

d. menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, 

menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor 

yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak 

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) 

tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun 

dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 

(seratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

93. Di antara . . . 

-53 -

93. Di antara Pasal 103 dan Pasal 104 disisipkan 1 (satu) 

pasal, yaitu Pasal 103A yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 103A 

(1) 

Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem 

elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau 

pengawasan di bidang kepabeanan dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau 

pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) dan paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

(2) 

Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 

mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara 

berdasarkan Undang-Undang ini dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan 

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 

dan/atau pidana denda paling sedikit 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling 

banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

94. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 104 

Setiap orang yang: 

a. 

mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A, 

atau Pasal 102B; 

b. 

memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau 

membuang buku atau catatan yang menurut Undang-

Undang ini harus disimpan; 

c. 

menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam 

penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, 

dokumen pelengkap pabean, atau catatan; atau 

d. menyimpan . . . 

-54 -

d. 

menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur 

dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar 

negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai 

kelengkapan pemberitahuan pabean menurut Undang-

Undang ini 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) 

tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 

dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 

95. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 105 

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak 

membuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau tanda 

pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) 

tahun dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 

dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

96. 

Pasal 106 dihapus. 

97. Pasal 107 tetap dengan perubahan penjelasan pasal 107 

sehingga penjelasan Pasal 107 menjadi sebagaimana 

ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-

Undang ini. 

98. Ketentuan Pasal 108 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga 

Pasal 108 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 108 

(1) 

Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana 

menurut Undang-Undang ini dilakukan oleh atau atas 

nama suatu badan hukum, perseroan atau 

perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, 

tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana 

dijatuhkan kepada: 

a. badan . . . 

-55 -

a. 

badan hukum, perseroan atau perusahaan, 

perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut; 

dan/atau 

b. mereka 

yang memberikan perintah untuk 

melakukan tindak pidana tersebut atau yang 

bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan 

pencegahannya. 

(2) 

Tindak pidana menurut Undang-Undang ini dilakukan 

juga oleh atau atas nama badan hukum, perseroan 

atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau 

koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan 

oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan 

kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak 

dalam lingkungan badan hukum, perseoran atau 

perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi 

tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut 

masing-masing telah melakukan tindakan secara 

sendiri-sendiri atau bersama-sama. 

(3) 

Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan 

terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, 

perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada waktu 

penuntutan diwakili oleh pengurus yang secara 

hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai 

bentuk badan hukum yang bersangkutan. 

(4) 

Terhadap badan hukum, perseroan atau 

perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi 

yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang ini, pidana pokok yang 

dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling 

banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus 

juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam 

dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan 

pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut 

diancam dengan pidana penjara dan pidana denda. 

99. Ketentuan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan di 

antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu 

ayat (2a) sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 109 . . . 

-56 

-

Pasal 109 

(1) 

Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, 

barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana, 

dirampas untuk negara. 

(2) 

Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan 

untuk melakukan tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampas 

untuk negara. 

(2a) Sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan 

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

102D, dapat dirampas untuk negara. 

(3) 

Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana 

diatur dalam Pasal 73. 

100. 

Di antara BAB XV dan BAB XVI disisipkan 1 (satu) bab, 

yaitu BAB XV A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

BAB XV A 

PEMBINAAN PEGAWAI 

Pasal 113A 

(1) 

Sikap dan perilaku pegawai Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai terikat pada kode etik yang menjadi 

pedoman pelaksanaan tugas sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang ini. 

(2) 

Pelanggaran terhadap kode etik oleh pegawai 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diselesaikan oleh 

Komisi Kode Etik. 

(3) 

Ketentuan mengenai kode etik diatur lebih lanjut 

dengan peraturan menteri. 

(4) 

Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata 

kerja Komisi Kode Etik diatur lebih lanjut dengan 

peraturan menteri. 

Pasal 113B . . . 

-57 

-

Pasal 113B 

Apabila pejabat bea dan cukai dalam menghitung atau 

menetapkan bea masuk atau bea keluar tidak sesuai 

dengan Undang-Undang ini sehingga mengakibatkan 

belum terpenuhinya pungutan negara, pejabat bea dan 

cukai dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 113C 

(1) 

Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana kepabeanan 

yang menyangkut pegawai Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai, Menteri dapat menugasi unit pemeriksa 

internal di lingkungan Departemen Keuangan untuk 

melakukan pemeriksaan pegawai guna menemukan 

bukti permulaan. 

(2) 

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

lebih lanjut dengan peraturan menteri. 

Pasal 113D 

(1) 

Orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau unit 

kerja yang berjasa dalam menangani pelanggaran 

kepabeanan berhak memperoleh premi. 

(2) 

Jumlah premi diberikan paling banyak sebesar 50% 

(lima puluh persen) dari sanksi administrasi berupa 

denda dan/atau hasil lelang barang yang berasal dari 

tindak pidana kepabeanan. 

(3) 

Dalam hal hasil tangkapan merupakan barang yang 

dilarang dan/atau dibatasi yang menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku tidak boleh 

dilelang, besar nilai barang sebagai dasar perhitungan 

premi ditetapkan oleh Menteri. 

(4) 

Ketentuan mengenai pemberian premi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut 

dengan peraturan menteri. 

101. 

Di antara Pasal 115 dan BAB XVII disisipkan 3 (tiga) pasal, 

yaitu Pasal 115A, Pasal 115B, dan Pasal 115C yang 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 115A . . . 

-58 -

Pasal 115A 

(1) 

Barang yang dimasukkan atau dikeluarkan ke dan 

dari serta berada di kawasan yang telah ditunjuk 

sebagai daerah perdagangan bebas dan/atau 

pelabuhan bebas dapat diawasi oleh Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai. 

(2) 

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan lebih lanjut dengan atau berdasarkan 

peraturan pemerintah. 

Pasal 115B 

(1) 

Berdasarkan permintaan masyarakat, Direktur 

Jenderal memberikan informasi yang dikelolanya, 

kecuali informasi yang sifatnya tertentu. 

(2) 

Ketentuan mengenai pemberian informasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih 

lanjut dengan peraturan menteri. 

Pasal 115C 

(1) 

Setiap pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

dilarang memberitahukan segala sesuatu yang 

diketahuinya atau diberitahukan kepadanya oleh 

orang dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk 

menjalankan ketentuan Undang-Undang ini kepada 

pihak lain yang tidak berhak. 

(2) 

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh 

Direktur Jenderal untuk membantu pelaksanaan 

ketentuan Undang-Undang ini. 

(3) 

Menteri secara tertulis berwenang memerintahkan 

pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan tenaga 

ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

agar memberikan keterangan dan memperlihatkan 

bukti dari orang kepada pejabat pemeriksa untuk 

keperluan pemeriksaan keuangan negara. 

(4) Untuk . . . 

-59 -

(4) 

Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam 

perkara pidana, atas permintaan hakim sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 180 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Menteri 

dapat memberi izin tertulis kepada pegawai Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai dan tenaga ahli sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk 

memberikan bukti dan keterangan yang ada padanya 

kepada hakim. 

Pasal II 

Ketentuan Peralihan 

1. 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: 

a. peraturan 

pelaksanaan yang telah ada di bidang 

kepabeanan tetap berlaku sepanjang tidak 

bertentangan dan/atau belum diatur dengan 

peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan 

Undang-Undang ini; 

b. urusan kepabeanan yang pada saat berlakunya 

Undang-Undang ini belum dapat diselesaikan, 

penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan di bidang kepabeanan yang 

meringankan setiap orang. 

2. 

Peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan 

Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 1 (satu) 

tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. 

3. 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar . . . 

-60 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Disahkan di Jakarta 

pada tanggal 15 Nopember 2006 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 15 Nopember 2006 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

HAMID AWALUDIN 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 93 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

SEKRETARIAT NEGARA RI 

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan 

Bidang Perekonomian dan Industri, 

M. SAPTA MURTI, SH., MA, MKn 

PENJELASAN 

ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 17 TAHUN 2006 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 

TENTANG KEPABEANAN 

I. UMUM 

Pesatnya perkembangan industri dan perdagangan menimbulkan tuntutan 

masyarakat agar pemerintah dapat memberikan kepastian hukum dalam 

dunia usaha. Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

(DJBC) yang berfungsi sebagai fasilitasi perdagangan harus dapat membuat 

suatu hukum kepabeanan yang dapat mengantisipasi perkembangan dalam 

masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan dan pengawasan yang 

lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah. 

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan, masyarakat menganggap bahwa rumusan tindak pidana 

penyelundupan yang diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang menyatakan bahwa “Barangsiapa 

yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau 

mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang ini 

dipidana karena melakukan penyelundupan”, kurang tegas karena dalam 

penjelasan dinyatakan bahwa pengertian "tanpa mengindahkan" adalah 

sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur. Hal ini berarti jika 

memenuhi salah satu kewajiban seperti menyerahkan pemberitahuan 

pabean tanpa melihat benar atau salah, tidak dapat dikategorikan sebagai 

penyelundupan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh 

karenanya dipandang perlu untuk merumuskan kembali tindakantindakan 

yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan. 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan secara 

eksplisit menyebutkan bahwa kewenangan DJBC adalah melakukan 

pengawasan atas lalulintas barang yang masuk atau keluar daerah 

pabean, namun mengingat letak geografis Indonesia sebagai negara 

kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, 

maka perlu dilakukan pengawasan terhadap pengangkutan barang yang 

diangkut melalui laut di dalam daerah pabean untuk menghindari 

penyelundupan dengan modus pengangkutan antar pulau, khususnya 

untuk barang tertentu. Secara implisit dapat dikatakan bahwa 

pengawasan . . . 

-2 -

pengawasan pengangkutan barang tertentu dalam daerah pabean 

merupakan perpanjangan kewenangan atau bagian yang tidak terpisahkan 

dari kewenangan pabean sebagai salah satu instansi pengawas perbatasan. 

Sehubungan dengan hal tersebut masyarakat memandang perlu untuk 

memberikan kewenangan kepada DJBC untuk mengawasi pengangkutan 

barang tertentu yang diusulkan oleh instansi teknis terkait. 

Tempat Penimbunan Berikat (TPB) sebagai bentuk insentif di bidang 

kepabeanan yang selama ini diberikan, tidak dapat menampung tuntutan 

investor luar negeri untuk dapat melakukan pelelangan, daur ulang, dan 

kegiatan lain karena adanya pembatasan tujuan TPB hanya untuk 

menimbun barang impor untuk diolah, dipamerkan, dan/atau disediakan 

untuk dijual. Untuk menghindari beralihnya investasi ke negara-negara 

tetangga serta sebagai daya tarik bagi investor asing perlu diberikan suatu 

insentif, kepastian hukum, dan kepastian berusaha dengan perluasan 

fungsi TPB. 

Dalam kaitannya dengan perdagangan internasional, Undang-Undang 

kepabeanan idealnya dapat mengikuti konvensi internasional dan praktek 

kepabeanan internasional sehingga perlu melakukan penyesuaian Undang-

Undang kepabeanan Indonesia dengan menambahkan atau mengubah 

ketentuan sesuai dengan konvensi tersebut. 

Pasal 96 sampai dengan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 

tentang Kepabeanan, mengatur lembaga banding. Namun ternyata lembaga 

tersebut belum dibentuk dengan pertimbangan telah dibentuk badan 

penyelesaian sengketa pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang kemudian 

diganti dengan Pengadilan Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Kompetensi pengadilan pajak 

mencakup banding di bidang kepabeanan sehingga Pasal 96 sampai dengan 

Pasal 101 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 

tidak diperlukan lagi dan dihapus. 

Sesuai dengan Agreement on Implementation of Article VII of General 

Agreement on Trade and Tariff (GATT) 1994, Article 22 menyebutkan bahwa 

perundang-undangan nasional harus memuat ketentuan penetapan nilai 

pabean sesuai World Trade Organization (WTO) Valuation Agreement. Dalam 

Article 4 Konvensi tersebut diatur bahwa metode komputasi dapat 

digunakan mendahului metode deduksi atas permintaan importir. 

Indonesia telah menggunakan kesempatan untuk menunda pelaksanaan 

Article 4 Konvensi tersebut selama 5 (lima) tahun yang berakhir pada tahun 

2000, sehingga ketentuan penetapan nilai pabean sesuai Article 4 Konvensi 

tersebut harus dimasukkan dalam perubahan Undang-Undang Kepabeanan 

ini. 

II. PASAL DEMI PASAL . . . 

-3 -

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup Jelas. 

Pasal 2 

Ayat (1) 

Ayat ini memberikan penegasan pengertian impor secara yuridis, 

yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan 

saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar 

yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan. 

Ayat (2) 

Ayat ini memberikan penegasan tentang pengertian ekspor. Secara 

nyata ekspor terjadi pada saat barang melintasi daerah pabean, 

namun mengingat dari segi pelayanan dan pengamanan tidak 

mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai di sepanjang garis 

perbatasan untuk memberikan pelayanan dan melakukan 

pengawasan barang ekspor, maka secara yuridis ekspor dianggap 

telah terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat di sarana 

pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean. 

Yang dimaksud dengan sarana pengangkut, yaitu setiap kendaraan, 

pesawat udara, kapal laut, atau sarana lain yang digunakan untuk 

mengangkut barang atau orang. 

Yang dimaksud dimuat yaitu dimasukkannya barang ke dalam 

sarana pengangkut dan telah diajukan pemberitahuan pabean 

termasuk dipenuhinya pembayaran bea keluar. 

Ayat (3) 

Ayat ini memberikan penegasan bahwa walaupun barang tersebut 

telah dimuat di sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar 

daerah pabean, jika dapat dibuktikan barang tersebut akan 

dibongkar di dalam daerah pabean dengan menyerahkan suatu 

pemberitahuan pabean, barang tersebut tidak dianggap sebagai 

barang ekspor. 

Pasal 2A 

Pengenaan bea keluar dalam pasal ini dimaksudkan untuk 

melindungi kepentingan nasional, bukan untuk membebani daya 

saing komoditi ekspor di pasar internasional. 

Pasal 3 . . . 

-4 -

Pasal 3 

Ayat (1) 

Untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai 

pemberitahuan pabean yang diajukan terhadap barang impor 

dilakukan pemeriksaan pabean dalam bentuk penelitian terhadap 

dokumen dan pemeriksaan atas fisik barang. 

Ayat (2) 

Cukup Jelas. 

Ayat (3) 

Pada dasarnya pemeriksaan pabean dilakukan dalam daerah 

pabean oleh pejabat bea dan cukai secara selektif dengan 

mempertimbangkan risiko yang melekat pada barang dan importir. 

Namun, dengan mempertimbangkan kelancaran arus barang 

dan/atau pengamanan penerimaan negara, Menteri dapat 

menetapkan pelaksanaan pemeriksaan pabean di luar daerah 

pabean oleh pejabat bea dan cukai atau pihak lain yang bertindak 

untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

Ayat (4) 

Cukup Jelas. 

Pasal 4 

Pada dasarnya pemeriksaan pabean dilakukan di dalam daerah 

pabean oleh pejabat bea dan cukai. 

Dalam rangka mendorong ekspor, terutama dalam kaitannya dengan 

upaya untuk meningkatkan daya saing barang ekspor Indonesia di 

pasar dunia, diperlukan suatu kecepatan dan kepastian bagi eksportir. 

Dengan demikian, pemeriksaan pabean dalam bentuk pemeriksaan 

fisik atas barang ekspor harus diupayakan seminimal mungkin 

sehingga terhadap barang ekspor pada dasarnya hanya dilakukan 

penelitian terhadap dokumennya. 

Untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai 

pemberitahuan pabean yang diajukan, pasal ini memberikan 

kewenangan kepada menteri untuk dalam hal-hal tertentu dapat 

mengatur tata cara pemeriksaan fisik atas barang ekspor. 

Pasal 4A 

Ayat (1) 

Pengawasan pengangkutan barang tertentu sebagaimana dimaksud 

pada ayat ini hanya dilakukan terhadap pengangkutan barang 

tersebut dari satu tempat ke tempat lain dalam daerah pabean yang 

dilakukan melalui laut. 

Pengawasan . . . 

-5 -

Pengawasan pengangkutan barang tertentu ini bertujuan untuk 

mencegah penyelundupan ekspor dengan modus pengangkutan 

antarpulau barang-barang strategis seperti hasil hutan, hasil 

tambang, atau barang yang mendapat subsidi. 

 Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan instansi teknis terkait yaitu kementerian 

atau lembaga pemerintah nondepartemen yang berwenang. 

 Ayat (3) 

Cukup Jelas. 

Pasal 5 

Ayat (1) 

Dilihat dari keadaan geografis Negara Republik Indonesia yang 

demikian luas dan merupakan negara kepulauan, maka tidak 

mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai di sepanjang pantai 

untuk menjaga agar semua barang yang dimasukkan ke atau yang 

dikeluarkan dari daerah pabean memenuhi ketentuan yang telah 

ditetapkan. Oleh sebab itu, ditetapkan bahwa pemenuhan kewajiban 

pabean hanya dapat dilakukan di kantor pabean. Penegasan bahwa 

pemenuhan kewajiban pabean dilakukan di kantor pabean 

maksudnya yaitu jika kedapatan barang dibongkar atau dimuat di 

suatu tempat yang tidak ditunjuk sebagai kantor pabean berarti 

terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini. 

Dengan demikian, pengawasan lebih mudah dilakukan, sebab tempat 

untuk memenuhi kewajiban pabean seperti penyerahan 

pemberitahuan pabean atau pelunasan bea masuk telah dibatasi 

dengan penunjukan kantor pabean yang disesuaikan dengan 

kebutuhan perdagangan. 

Pemenuhan kewajiban pabean di tempat selain di kantor pabean 

dapat diizinkan dengan pemenuhan persyaratan tertentu yang akan 

ditetapkan oleh Menteri, sesuai dengan kepentingan perdagangan dan 

perekonomian, atau apabila dengan cara tersebut kewajiban pabean 

dapat dipenuhi dengan lebih mudah, aman, dan murah. 

Pemberian kemudahan berupa pemenuhan kewajiban pabean di 

tempat selain di kantor pabean tersebut bersifat sementara. 

Ayat (2) 

Cukup Jelas. 

Ayat (3) . . . 

-6 -

Ayat (3) 

Untuk keperluan pelayanan, pengawasan, kelancaran lalu lintas 

barang dan ketertiban bongkar muat barang, serta pengamanan 

keuangan negara, Undang-Undang ini menetapkan adanya kawasan 

pabean di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang 

sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai dan menetapkan adanya kantor pabean. 

Penunjukan pos pengawasan pabean dimaksudkan untuk tempat 

pejabat bea dan cukai melakukan pengawasan. Pos tersebut 

merupakan bagian dari kantor pabean dan di tempat tersebut tidak 

dapat dipenuhi kewajiban pabean. 

Ayat (4) 

Cukup Jelas. 

Pasal 5A 

Ayat (1) 

Data elektronik (softcopy) yaitu informasi atau rangkaian informasi 

yang disusun dan/atau dihimpun untuk kegunaan khusus yang 

diterima, direkam, dikirim, disimpan, diproses, diambil kembali, atau 

diproduksi secara elektronik dengan menggunakan komputer atau 

perangkat pengolah data elektronik, optikal, atau cara lain yang 

sejenis. 

Ayat (2) 

Cukup Jelas. 

Ayat (3) 

Cukup Jelas. 

Ayat (4) 

Cukup Jelas.

 Pasal 6 

Ayat (1) 

Ayat ini mengandung arti bahwa segala sesuatu yang berkaitan 

dengan penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor atau 

ekspor harus didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang ini 

yang pelaksanaan penegakannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal 

Bea dan Cukai. 

Ayat (2) 

Cukup Jelas. 

Pasal 6A . . . 

-7 -

Pasal 6A 

Ayat (1) 

Dengan semakin berkembangnya penggunaan teknologi informasi 

dalam kegiatan kepabeanan, diperlukan adanya sarana untuk 

mengenali pengguna jasa kepabeanan melalui nomor identitas 

pribadi yang diberikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dengan 

nomor identitas pribadi itu dimaksudkan bahwa hanya orang yang 

memiliki nomor identitas tersebut yang dapat mengakses atau 

berhubungan dengan sistem teknologi informasi kepabeanan. 

Pemerolehan nomor identitas tersebut dapat dilakukan dengan cara 

registrasi, misalnya registrasi importir, eksportir, dan pengusaha 

pengurusan jasa kepabeanan. 

Ayat (2) 

Pengecualian yang dimaksud pada ayat ini diberikan kepada orang 

yang menyelesaikan kewajiban pabean tertentu antara lain atas 

barang penumpang, barang diplomatik, atau barang kiriman melalui 

pos atau perusahaan jasa titipan. 

Ayat (3) 

Cukup Jelas. 

Pasal 7A 

Ayat (1) 

Ketentuan ini mengatur kewajiban bagi pengangkut untuk 

memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkutnya 

sebelum sarana pengangkut tiba di kawasan pabean, baik terhadap 

sarana pengangkut yang melakukan kegiatannya secara reguler (liner) 

maupun sarana pengangkut yang tidak secara teratur berada di 

kawasan pabean (tramper). Hal ini dimaksudkan untuk lebih 

meningkatkan pengawasan pabean atas barang impor dan/atau 

barang ekspor. 

Yang dimaksud dengan saat kedatangan sarana pengangkut yaitu: 

a. saat lego jangkar di perairan 

pengangkut melalui laut; 

b. saat mendarat di landasan bapengangkut melalui udara. 

pelabuhan 

ndar udara 

untuk 

untuk 

sarana 

sarana 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan manifes yaitu daftar barang niaga yang 

dimuat dalam sarana pengangkut. 

Ayat (3) . . . 

-8 -

Ayat (3) 

Pemberitahuan pabean pada ayat ini berisi informasi tentang semua 

barang niaga yang diangkut dengan sarana pengangkut, baik barang 

impor, barang ekspor, maupun barang asal daerah pabean yang 

diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah 

pabean. 

Ayat (4) 

Cukup Jelas. 

Ayat (5) 

Ketentuan mengenai berlabuh pada ayat ini dihitung sejak 

kedatangan sarana pengangkut sebagaimana dimaksud pada 

penjelasan ayat (1). 

Ayat (6) 

Pada dasarnya barang impor hanya dapat dibongkar setelah diajukan 

pemberitahuan pabean tentang kedatangan sarana pengangkut. 

Akan tetapi, jika sarana pengangkut mengalami keadaan darurat 

seperti mengalami kebakaran, kerusakan mesin yang tidak dapat 

diperbaiki, terjebak dalam cuaca buruk, atau hal lain yang terjadi di 

luar kemampuan manusia dapat diadakan pengecualian dengan 

melakukan pembongkaran tanpa memberitahukan terlebih dahulu 

tentang kedatangan sarana pengangkut. 

Huruf a. 

Yang dimaksud dengan kantor pabean terdekat yaitu kantor 

pabean yang paling mudah dicapai. 

Melaporkan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam 

ketentuan ini dapat dilakukan dengan menggunakan radio 

panggil, telepon, atau faksimile. 

Huruf b 

Cukup Jelas. 

Ayat (7) 

Cukup Jelas. 

Ayat (8) 

Cukup Jelas. 

Ayat (9) 

Cukup Jelas. 

Pasal 8A . . . 

-9 -

Pasal 8A 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan pengangkutan pada ayat ini yaitu 

pengangkutan barang impor yang tidak melalui laut (inland 

transportation). 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan pengusaha pada ayat ini yaitu pengusaha 

tempat penimbunan sementara atau pengusaha tempat 

penimbunan berikat. 

Yang dimaksud dengan importir yaitu orang yang mengimpor. 

Ayat (3) 

Cukup Jelas. 

Ayat (4) 

Cukup Jelas. 

Pasal 8B 

Ayat (1) 

Mengingat tenaga listrik, barang cair, atau gas bersifat khusus, 

pengangkutan terhadap barang tersebut dilakukan dengan cara 

khusus antara lain melalui transmisi atau saluran pipa. 

Pemberitahuan pabean atas impor atau ekspor barang tersebut harus 

didasarkan pada jumlah dan jenis barang pada saat pengukuran di 

tempat pengukuran terakhir dalam daerah pabean. 

Ayat (2) 

Peranti lunak (software) dapat berupa serangkaian program dalam 

sistem komputer yang memerintahkan komputer apa yang harus 

dilakukan. 

Peranti lunak dan data elektronik (softcopy) merupakan barang yang 

menjadi objek dari Undang-Undang ini dan pengangkutan atau 

pengirimannya dapat dilakukan melalui transmisi elektronik 

misalnya melalui media internet. 

Ayat (3) 

Cukup Jelas. 

Pasal 8C 

Ayat (1) 

Cukup Jelas. 

Ayat (2) . . . 

-10 -

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan dokumen yang sah yaitu dokumen yang 

dipersyaratkan dalam pengangkutan barang tertentu. 

Ayat (3) 

Sanksi administrasi berupa denda dikenakan terhadap kelebihan 

atau kekurangan barang tertentu pada saat pengangkutan atau 

pembongkaran. 

Ayat (4) 

Cukup Jelas. 

Ayat (5) 

Cukup Jelas. 

Pasal 9A 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan barang impor yaitu barang impor baik yang 

diangkut lanjut maupun yang diangkut terus. 

Ayat (2) 

Cukup Jelas. 

Ayat (3) 

Cukup Jelas. 

Ayat (4) 

Cukup Jelas. 

Pasal 10A 

Ayat (1) 

Pembongkaran di tempat lain dilakukan dengan memperhatikan 

teknis pembongkaran atau sebab lain atas pertimbangan kepala 

kantor pabean, misalnya sarana pengangkut tidak dapat sandar di 

dermaga atau alat bongkar tidak tersedia. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan pembongkaran pada ayat ini yaitu 

pembongkaran barang dari sarana pengangkut yang satu ke sarana 

pengangkut lainnya, dilakukan di pelabuhan yang belum dapat 

disandari langsung sehingga pembongkaran dilakukan di luar 

pelabuhan (reede). 

Yang dimaksud dengan jalur yang ditetapkan yaitu jalur yang harus 

dilalui oleh sarana pengangkut yang meneruskan pengangkutan 

dari reede ke kantor pabean. 

Ayat (3) . . . 

-11 -

Ayat (3) 

Kewajiban pada ayat ini yang harus dilakukan oleh pengangkut atau 

kuasanya yaitu memberitahukan kedatangan sarana pengangkut 

dengan pemberitahuan pabean kepada pejabat bea dan cukai dan 

dokumen tersebut harus memuat atau berisi semua barang impor 

yang diangkut di dalam sarana pengangkut tersebut, baik berupa 

barang dagangan maupun bekal kapal. Apabila jumlah barang yang 

dibongkar kurang dari jumlah yang diberitahukan dalam 

pemberitahuan pabean, pengangkut berdasarkan ketentuan pada 

ayat ini dianggap telah memasukkan barang impor tersebut ke 

peredaran bebas sehingga selain wajib membayar bea masuk atas 

barang yang kurang dibongkar tersebut, juga dikenai sanksi 

administrasi berupa denda, jika yang bersangkutan tidak dapat 

membuktikan bahwa kekurangan barang yang dibongkar tersebut 

bukan karena kesalahannya. 

Dalam hal barang yang diangkut dalam kemasan, yang dimaksud 

dengan jumlah barang yaitu jumlah kemasan. 

Ayat (4) 

Cukup Jelas. 

Ayat (5) 

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa penimbunan barang di tempat 

penimbunan sementara bukan merupakan keharusan karena 

penimbunan tersebut hanya dilakukan dalam hal barang tidak dapat 

dikeluarkan dengan segera. 

Ayat (6) 

Yang dimaksud dalam hal tertentu yaitu apabila penimbunan di 

tempat penimbunan sementara tidak dapat dilakukan seperti 

kongesti, kendala teknis penimbunan, sifat barang, atau sebab lain 

sehingga tidak memungkinkan barang impor ditimbun. Termasuk 

dalam pengertian ini yaitu pemberian fasilitas penimbunan selain di 

tempat penimbunan sementara dengan tujuan untuk menghindari 

beban biaya penumpukan yang mungkin atau yang telah timbul 

selama dalam proses pemenuhan kewajiban pabean. 

Ketentuan yang berlaku pada tempat penimbunan sementara berlaku 

di tempat lain yang dimaksud pada ayat ini. 

Ayat (7) 

Huruf a 

Cukup Jelas. 

Huruf b . . . 

-12 -

Huruf b 

Cukup Jelas. 

Huruf c 

Cukup Jelas. 

Huruf d 

Cukup Jelas. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan barang diangkut terus yaitu barang 

yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui kantor 

pabean tanpa dilakukan pembongkaran terlebih dulu. 

Yang dimaksud dengan barang diangkut lanjut yaitu barang 

yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui kantor 

pabean dengan dilakukan pembongkaran terlebih dulu. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan diekspor kembali antara lain: 

1) 

pengiriman kembali barang impor keluar daerah pabean 

karena ternyata tidak sesuai dengan yang dipesan; 

2) 

oleh karena suatu ketentuan baru dari pemerintah tidak 

boleh diimpor ke dalam daerah pabean. 

Ayat (8) 

Pengeluaran barang pada ayat ini dilakukan tanpa bermaksud untuk 

mengelakkan pembayaran bea masuk, karena telah diajukan 

pemberitahuan pabean dan bea masuknya telah dilunasi, akan tetapi 

karena pengeluarannya tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai, 

atas pelanggaran tersebut dikenai sanksi administrasi berupa denda. 

Ayat (9) 

Cukup Jelas. 

Pasal 10B 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup Jelas. 

Huruf b 

Cukup Jelas 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup Jelas. 

Huruf b . . . 

-13 -

Huruf b 

Ketentuan ini memungkinkan importir yang memenuhi 

persyaratan, untuk mengeluarkan barang impor untuk dipakai 

sebelum melunasi bea masuk yang terutang dengan 

menyerahkan jaminan. Namun, importir wajib menyelesaikan 

kewajibannya dalam jangka waktu yang ditetapkan menurut 

Undang-Undang ini. Kemudahan ini diberikan dengan tujuan 

untuk memperlancar arus barang. 

Huruf c 

Cukup Jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan penumpang yaitu setiap orang yang melintasi 

perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut, 

tetapi bukan awak sarana pengangkut dan bukan pelintas batas. 

Yang dimaksud dengan awak sarana pengangkut yaitu setiap orang 

yang karena sifat pekerjaannya harus berada dalam sarana 

pengangkut dan datang bersama sarana pengangkut. 

Yang dimaksud dengan pelintas batas yaitu penduduk yang berdiam 

atau bertempat tinggal dalam wilayah perbatasan negara serta 

memiliki kartu identitas yang dikeluarkan oleh instansi yang 

berwenang dan yang melakukan perjalanan lintas batas di daerah 

perbatasan melalui pos pengawas lintas batas. 

Yang dimaksud dengan diberitahukan yaitu menyampaikan 

pemberitahuan secara lisan atau tertulis. 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan persetujuan pejabat bea dan cukai yaitu 

penetapan pejabat bea dan cukai yang menyatakan bahwa barang 

tersebut telah dipenuhi kewajiban pabean berdasarkan Undang-

Undang ini. 

Ayat (5) 

Cukup Jelas. 

Ayat (6) 

Ketentuan pada ayat ini mengatur tentang pengenaan sanksi 

administrasi berupa denda kepada importir yang memperoleh 

kemudahan berdasarkan ketentuan pada ayat (2) huruf b atau huruf 

c, yaitu mengimpor barang untuk dipakai sebelum melunasi bea 

masuk dengan penyerahan jaminan, tetapi tidak menyelesaikan 

kewajiban untuk membayar bea masuk menurut jangka waktu yang 

ditetapkan berdasarkan Undang-Undang ini. 

Pasal 10C . . . 

-14 -

Pasal 10C 

Ayat (1) 

Kekhilafan yang nyata adalah kesalahan atau kekeliruan yang 

bersifat manusiawi dalam suatu pemberitahuan pabean yang sering 

terjadi dalam bentuk kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau 

kesalahan penerapan peraturan yang seharusnya tidak perlu terjadi, 

dan tidak mengandung persengketaan antara pejabat bea dan cukai 

dengan pengguna jasa kepabeanan, misalnya: 

- 

kesalahan tulis berupa kesalahan penulisan nama atau alamat; 

- 

kesalahan hitung berupa kesalahan perhitungan bea masuk atau 

pajak; 

- 

kesalahan penerapan aturan berupa ketidaktahuan adanya 

perubahan peraturan, sering terjadi pada awal berlakunya 

peraturan baru. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup Jelas. 

Huruf b 

Cukup Jelas. 

Huruf c 

Penetapan pejabat bea dan cukai dapat juga merupakan 

penetapan dengan menggunakan sistem komputer pelayanan. 

Ayat (3) 

Cukup Jelas. 

Pasal 10D 

Ayat (1) 

Tujuan pengaturan impor sementara yaitu memberikan kemudahan 

atas pemasukan barang dengan tujuan tertentu, misalnya barang 

perlombaan; kendaraan yang dibawa oleh wisatawan; peralatan 

penelitian; peralatan yang digunakan oleh teknisi, wartawan, dan 

tenaga ahli; kemasan yang dipakai berulang-ulang; dan barang 

keperluan proyek yang digunakan sementara waktu yang pada saat 

pengimporannya telah jelas bahwa barang tersebut akan diekspor 

kembali. 

Ayat (2) 

Cukup Jelas. 

Ayat (3) . . . 

-15 -

Ayat (3) 

Mengingat pemasukannya hanya untuk sementara, barang-barang 

tersebut diberikan pembebasan atau keringanan bea masuk. 

Ayat (4) 

Cukup Jelas. 

Ayat (5) 

Yang dimaksud dengan terlambat yaitu barang tersebut telah selesai 

dipergunakan sesuai dengan jangka waktu yang diizinkan, tetapi 

yang bersangkutan tidak mengurus administrasi kepabeanannya 

sampai dengan tanggal jatuh tempo. 

Perhitungan bea masuk pada ayat ini dihitung berdasarkan tarif dan 

nilai pabean pada saat pengajuan pemberitahuan pabean atas impor 

sementara tersebut. 

Ayat (6) 

Cukup Jelas. 

Ayat (7) 

Cukup Jelas. 

Pasal 11A 

Ayat (1) 

Pemberitahuan pada ayat ini dimaksudkan sebagai sarana untuk 

melakukan pengawasan terhadap barang yang akan dikeluarkan 

dari daerah pabean. 

Ayat (2) 

Cukup Jelas. 

Ayat (3) 

Cukup Jelas. 

Ayat (4) 

Cukup Jelas. 

Ayat (5) 

Yang dimaksud dengan dibatalkan yaitu dibatalkan seluruhnya atau 

sebagian. 

Ayat (6) 

Cukup Jelas. 

Ayat (7) . . . 

-16 -

Ayat (7) 

Cukup Jelas. 

Pasal 13 

Ayat (1) 

Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk 

menetapkan tarif bea masuk yang besarnya berbeda dengan tarif 

yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1). 

Huruf a 

Tarif bea masuk dikenakan berdasarkan perjanjian atau 

kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia 

dengan pemerintah negara lain atau beberapa negara lain, 

misalnya bea masuk berdasarkan Common Effective Preferential 

Tariff for Asean Free Trade Area (CEPT for AFTA). 

huruf b 

Dalam rangka mempermudah dan mempercepat penyelesaian 

impor barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, 

pelintas batas, dan barang kiriman melalui pos atau jasa titipan, 

dapat dikenakan bea masuk berdasarkan tarif yang berbeda 

dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), 

misalnya dengan pengenaan tarif rata-rata. Ketentuan ini perlu, 

mengingat barang-barang yang dibawa oleh para penumpang, 

awak sarana pengangkut, dan pelintas batas pada umumnya 

terdiri dari beberapa jenis. 

Ayat (2) 

Cukup Jelas. 

Pasal 14 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan sistem klasifikasi barang dalam pasal ini 

yaitu suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara 

sistematis dengan tujuan untuk mempermudah penarifan, 

transaksi perdagangan, pengangkutan, dan statistik. 

Ayat (2) 

Cukup Jelas. 

Pasal 15 . . . 

-17 -

Pasal 15 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan nilai transaksi yaitu harga yang sebenarnya 

dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual 

atas barang yang dijual untuk diekspor ke daerah pabean ditambah 

dengan: 

a. biaya yang dibayar oleh pembeli yang belum tercantum dalam 

harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar 

berupa: 

1. 

komisi dan jasa, kecuali komisi pembelian; 

2. 

biaya pengemas, yang untuk kepentingan pabean, pengemas 

tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan barang 

yang bersangkutan; 

3. 

biaya pengepakan meliputi biaya material dan upah tenaga 

kerja pengepakan; 

b. nilai dari barang dan jasa berupa: 

1. 

material, komponen, bagian, dan barang-barang sejenis yang 

terkandung dalam barang impor; 

2. 

peralatan, cetakan, dan barang-barang yang sejenis yang 

digunakan untuk pembuatan barang impor; 

3. 

material yang digunakan dalam pembuatan barang impor; 

4. 

teknik, pengembangan, karya seni, desain, perencanaan, dan 

sketsa yang dilakukan dimana saja di luar daerah pabean dan 

diperlukan untuk pembuatan barang impor, yang dipasok 

secara langsung atau tidak langsung oleh pembeli, dengan 

syarat barang dan jasa tersebut: 

a) dipasok dengan cuma-cuma atau dengan harga diturunkan; 

b) untuk kepentingan produksi dan penjualan untuk ekspor 

barang impor yang dibelinya; 

c) harganya belum termasuk dalam harga yang sebenarnya 

atau yang seharusnya dibayar dari barang impor yang 

bersangkutan. 

c. 

royalti dan biaya lisensi yang harus dibayar oleh pembeli secara 

langsung atau tidak langsung sebagai persyaratan jual beli 

barang impor yang dinilai, sepanjang royalti dan biaya lisensi 

tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar 

dari barang impor yang bersangkutan; 

d. 

nilai setiap bagian dari hasil/pendapatan yang diperoleh pembeli 

untuk disampaikan secara langsung atau tidak langsung kepada 

penjual, atas penjualan, pemanfaatan, atau pemakaian barang 

impor yang bersangkutan; 

e. biaya . . . 

-18 -

e. 

biaya transportasi barang impor yang dijual untuk diekspor ke 

pelabuhan atau tempat impor di daerah pabean; 

f. 

biaya pemuatan, pembongkaran, dan penanganan yang berkaitan 

dengan pengangkutan barang impor ke pelabuhan atau tempat 

impor di daerah pabean; 

g. 

biaya asuransi. 

Ayat (2) 

Dua barang dianggap identik apabila keduanya sama dalam segala 

hal, setidak-tidaknya karakter fisik, kualitas, dan reputasinya sama, 

serta: 

a. 

diproduksi oleh produsen yang sama di negara yang sama; atau 

b. 

diproduksi oleh produsen lain di negara yang sama. 

Ayat (3) 

Dua barang dianggap serupa apabila keduanya memiliki karakter 

fisik dan komponen material yang sama sehingga dapat 

menjalankan fungsi yang sama dan secara komersial dapat 

dipertukarkan, serta: 

a. 

diproduksi oleh produsen yang sama di negara yang sama; atau 

b. 

diproduksi oleh produsen lain di negara yang sama. 

Ayat (3a) 

Cukup Jelas. 

Ayat (4) 

Yang dimaksud metode deduksi yaitu metode untuk menghitung 

nilai pabean barang impor berdasarkan harga jual dari barang 

impor yang bersangkutan, barang impor yang identik atau barang 

impor yang serupa di pasar dalam daerah pabean dikurangi biaya 

atau pengeluaran, antara lain komisi atau keuntungan, transportasi, 

asuransi, bea masuk, dan pajak. 

Ayat (5) 

Yang dimaksud dengan metode komputasi yaitu metode untuk 

menghitung nilai pabean barang impor berdasarkan penjumlahan 

harga bahan baku, biaya proses pembuatan, dan 

biaya/pengeluaran lainnya sampai barang tersebut tiba di 

pelabuhan atau tempat impor di daerah pabean. 

Ayat (6) 

Yang dimaksud dengan pembatasan tertentu yaitu bahwa dalam 

perhitungan nilai pabean barang impor berdasarkan ayat ini tidak 

diizinkan ditetapkan berdasarkan: 

a. harga . . . 

-19 -

a. 

harga jual barang produksi dalam negeri; 

b. 

suatu sistem yang menentukan nilai yang lebih tinggi apabila 

ada dua alternatif nilai pembanding; 

c. 

harga barang di pasaran dalam negeri negara pengekspor; 

d. 

biaya produksi, selain nilai yang dihitung berdasarkan metode 

komputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang telah 

ditentukan untuk barang identik atau serupa; 

e. 

harga barang yang diekspor ke suatu negara selain ke daerah 

pabean; 

f. 

harga patokan; 

g. 

nilai yang ditetapkan dengan sewenang-wenang atau fiktif. 

Ayat (7) 

Cukup Jelas. 

Pasal 16 

Penetapan tarif dan nilai pabean atas pemberitahuan pabean secara 

self assesment hanya dilakukan dalam hal tarif dan nilai pabean yang 

diberitahukan berbeda dengan tarif yang ada dan/atau nilai pabean 

barang yang sebenarnya sehingga: 

a. 

bea masuk kurang dibayar dalam hal tarif dan/atau nilai pabean 

yang ditetapkan lebih tinggi; 

b. 

bea masuk lebih dibayar dalam hal tarif dan/atau nilai pabean yang 

ditetapkan lebih rendah. 

Dalam hal tertentu atas barang impor dilakukan penetapan tarif dan 

nilai pabean untuk penghitungan bea masuk setelah pemeriksaan fisik, 

tetapi sebelum diserahkan pemberitahuan pabean. 

Dalam rangka memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat, 

jika pemberitahuan pabean sudah didaftarkan, penetapan harus sudah 

diberikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran. 

Batas waktu 30 (tiga puluh) hari dianggap cukup bagi pejabat bea dan 

cukai untuk mengumpulkan informasi sebagai dasar pertimbangan 

dalam melakukan penetapan. 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan penetapan tarif sebelum penyerahan 

pemberitahuan pabean yaitu penetapan tarif yang dilakukan 

terhadap importasi tertentu secara official assesment. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan penetapan nilai pabean sebelum penyerahan 

pemberitahuan pabean yaitu penetapan nilai pabean yang 

dilakukan terhadap importasi tertentu seperti impor sementara, 

barang penumpang, atau barang kiriman secara official assesment. 

Ayat (3) . . . 

-20 -

Ayat (3) 

Cukup Jelas. 

Ayat (4) 

Cukup Jelas. 

Ayat (5) 

Cukup Jelas. 

Ayat (6) 

Cukup Jelas. 

 Pasal 17 

 Ayat (1) 

Pada dasarnya penetapan pejabat bea dan cukai sudah mengikat 

dan dapat dilaksanakan. Akan tetapi, jika hasil penelitian ulang 

atas pemberitahuan pabean atau dalam hal pelaksanaan audit 

kepabeanan ditemukan adanya kekurangan dan/atau kelebihan 

pembayaran bea masuk yang disebabkan oleh kesalahan 

pemberitahuan tarif dan/atau nilai pabean, Direktur Jenderal 

membuat penetapan kembali. 

Ayat (2) 

Cukup Jelas. 

Ayat (3) 

Cukup Jelas. 

Ayat (4) 

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa pada dasarnya yang 

mengetahui besarnya suatu transaksi yang dilakukan hanyalah 

pihak penjual dan pembeli sehingga kebenaran pemberitahuan 

nilai transaksi semata-mata tergantung pada kejujuran pihak yang 

bertransaksi. Oleh karena itu, kesalahan akibat ketidakjujuran 

yang ditemukan dalam penelitian kembali atau dalam pelaksanaan 

audit kepabeanan dikenai sanksi administrasi berupa denda. 

 Pasal 17A 

Penetapan Direktur Jenderal sebelum diajukan pemberitahuan pabean 

dalam pasal ini yaitu dalam rangka memberikan pelayanan kepada 

pengguna jasa dan menyesuaikan dengan praktik kepabeanan 

internasional yang lazim dikenal sebagai Pre-Entry Classification dan 

Valuation Ruling. 

Yang . . . 

-21 -

Yang dimaksud dengan Pre-Entry Classification yaitu penetapan 

klasifikasi barang oleh Direktur Jenderal terhadap importasi barang 

sebelum diajukan pemberitahuan pabean atas permohonan importir. 

Yang dimaksud dengan Valuation Ruling yaitu penetapan nilai pabean 

oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil audit 

kepabeanan terhadap importasi barang yang telah dan akan dilakukan 

oleh importir dalam jangka waktu tertentu. 

 Pasal 23A 

Yang dimaksud dengan bea masuk tindakan pengamanan (safeguard) 

yaitu bea masuk yang dipungut sebagai akibat tindakan yang diambil 

pemerintah untuk memulihkan kerugian serius dan/atau mencegah 

ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri sebagai 

akibat dari lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara 

langsung merupakan saingan hasil industri dalam negeri dengan 

tujuan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius 

dan/atau ancaman kerugian serius tersebut dapat melakukan 

penyesuaian struktural. 

Dalam hal tindakan pengamanan telah ditetapkan dalam bentuk 

kuota (pembatasan impor), maka bea masuk tindakan pengamanan 

tidak harus dikenakan. 

Yang dimaksud dengan kerugian serius adalah kerugian nyata yang 

diderita oleh industri dalam negeri. Kerugian tersebut harus 

didasarkan pada (shall be based on) fakta-fakta bukan didasarkan 

pada tuduhan, dugaan, atau perkiraan. 

 Pasal 23B 

Ayat (1) 

Dalam hal barang ekspor Indonesia diperlakukan secara tidak 

wajar oleh suatu negara misalnya dengan pembatasan, larangan, 

atau pengenaan tambahan bea masuk, barang-barang dari negara 

yang bersangkutan dapat dikenai tarif yang besarnya berbeda 

dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1). 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 Pasal 23C 

Cukup jelas. 

 Pasal 23D 

Cukup jelas. 

Pasal 25 . . . 

-22 -

 Pasal 25 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan pembebasan bea masuk yaitu peniadaan 

pembayaran bea masuk yang diwajibkan sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang ini. 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan barang perwakilan negara asing 

beserta para pejabatnya yaitu barang milik atau untuk 

keperluan perwakilan negara asing tersebut, termasuk pejabat 

pemegang paspor diplomatik dan keluarganya di Indonesia. 

Pembebasan tersebut diberikan apabila negara yang 

bersangkutan memberikan perlakuan yang sama terhadap 

diplomat Indonesia. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan barang untuk keperluan badan 

internasional beserta pejabatnya yaitu milik atau untuk 

keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada 

Pemerintah Indonesia, termasuk para pejabatnya yang 

ditugaskan di Indonesia. Pembebasan ini tidak diberikan 

kepada pejabat badan internasional yang memegang paspor 

Indonesia. 

Huruf c 

Pembebasan bea masuk diberikan berdasarkan rekomendasi 

dari kementerian terkait terhadap buku-buku yang bertujuan 

untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Huruf d 

Yang dimaksud barang keperluan ibadah untuk umum yaitu 

barang-barang yang semata-mata digunakan untuk keperluan 

ibadah dari setiap agama yang diakui di Indonesia. 

Yang dimaksud dengan barang keperluan amal dan sosial 

yaitu barang yang semata-mata ditujukan untuk keperluan 

amal dan sosial dan tidak mengandung unsur komersial, 

seperti bantuan untuk bencana alam atau pemberantasan 

wabah penyakit. 

Yang dimaksud dengan barang untuk keperluan kebudayaan 

yaitu barang yang ditujukan untuk meningkatkan hubungan 

kebudayaan antarnegara. Pembebasan bea masuk diberikan 

berdasarkan rekomendasi dari kementerian terkait. 

Huruf e 

Cukup Jelas. 

Huruf f . . . 

-23 -

Huruf f 

Yang dimaksud dengan barang untuk keperluan penelitian dan 

pengembangan ilmu pengetahuan yaitu barang atau peralatan 

yang digunakan untuk melakukan penelitian/riset atau 

percobaan guna peningkatan atau pengembangan suatu 

penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Pembebasan bea masuk diberikan berdasarkan rekomendasi 

dari kementerian terkait. 

Huruf g 

Cukup Jelas. 

Huruf h 

Cukup Jelas. 

Huruf i 

Cukup Jelas. 

Huruf j 

Yang dimaksud dengan barang contoh yaitu barang yang 

diimpor khusus sebagai contoh, antara lain untuk keperluan 

produksi (prototipe) dan pameran dalam jumlah dan jenis yang 

terbatas, baik tipe maupun merek. 

Huruf k 

Cukup Jelas. 

Huruf l 

Yang dimaksud dengan barang pindahan yaitu barang-barang 

keperluan rumah tangga milik orang yang semula berdomisili 

di luar negeri, kemudian dibawa pindah ke dalam negeri. 

Huruf m 

Yang dimaksud dengan barang pribadi penumpang, awak 

sarana pengangkut, dan pelintas batas yaitu barang-barang 

yang dibawa oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam 

penjelasan Pasal 10B ayat (3), sedangkan barang kiriman yaitu 

barang yang dikirim oleh pengirim tertentu di luar negeri 

kepada penerima tertentu di dalam negeri. 

Huruf n 

Cukup Jelas. 

Huruf o 

Yang dimaksud dengan perbaikan yaitu penanganan barang 

yang rusak, usang, atau tua dengan mengembalikannya pada 

keadaan semula tanpa mengubah sifat hakikinya. 

Yang dimaksud dengan pengerjaan yaitu penanganan barang, 

selain perbaikan tersebut di atas, juga mengakibatkan 

peningkatan harga barang dari segi ekonomis tanpa mengubah 

sifat hakikinya. 

Pengujian . . . 

-24 -

Pengujian meliputi pemeriksaan barang dari segi teknik dan 

menyangkut mutu serta kapasitasnya sesuai dengan standar 

yang ditetapkan. 

Pembebasan atau keringanan dalam hal ini hanya dapat 

diberikan terhadap barang dalam keadaan seperti pada waktu 

diekspor, sedangkan atas bagian yang diganti atau ditambah 

dan biaya perbaikan tetap dikenakan bea masuk. 

Huruf p 

Pembebasan bea masuk dapat diberikan terhadap barang 

setelah diekspor, diimpor kembali tanpa mengalami proses 

pengerjaan atau penyempurnaan apapun, seperti barang yang 

dibawa oleh penumpang ke luar negeri, barang keperluan 

pameran, pertunjukan, atau perlombaan. 

Terhadap barang yang diekspor untuk kemudian karena suatu 

hal diimpor kembali dalam keadaan yang sama dengan 

ketentuan segala fasilitas yang pernah diterimanya 

dikembalikan. 

Huruf q 

Bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan 

penjenisan jaringan yaitu: 

1) bahan terapi yang berasal dari manusia, yaitu darah 

manusia serta turunannya (derivatif) seperti darah 

seluruhnya, plasma kering albumin, gamaglobulin, 

fibrinogen serta organ tubuh. 

2) bahan pengelompokkan darah yang berasal dari manusia, 

binatang, tumbuh-tumbuhan, atau sumber lain. 

3) bahan penjenisan jaringan yang berasal dari manusia, 

binatang, tumbuh-tumbuhan, atau sumber lain. 

Ayat (3) 

Ayat ini memberikan wewenang kepada Menteri untuk mengatur 

lebih lanjut persyaratan dan tata cara yang harus dipenuhi guna 

memperoleh pembebasan berdasarkan pasal ini. 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan tidak memenuhi ketentuan antara lain 

digunakan tidak sesuai dengan tujuan dan persyaratan yang 

ditetapkan, seperti fasilitas pembebasan bea masuk atas impor 

barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan, tetapi pada 

kenyataannya diperdagangkan. 

Pelanggaran atas ketentuan tentang pembebasan ini ditemukan 

pada pengawasan, penelitian kembali, dan/atau pelaksanaan audit 

kepabeanan. 

Pasal 26 . . . 

-25 -

Pasal 26 

Pembebasan bea masuk yang diberikan dalam pasal ini yaitu 

pembebasan yang relatif, dalam arti bahwa pembebasan yang 

diberikan didasarkan pada beberapa persyaratan dan tujuan tertentu, 

sehingga terhadap barang impor dapat diberikan pembebasan atau 

hanya keringanan bea masuk. 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan keringanan bea masuk yaitu pengurangan 

sebagian pembayaran bea masuk yang diwajibkan sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang ini. 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan penanaman modal pada huruf ini yaitu 

penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri 

sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangundangan 

yang berlaku. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan mesin untuk pembangunan dan 

pengembangan industri yaitu setiap mesin, permesinan, alat 

perlengkapan instalasi pabrik, peralatan, atau perkakas yang 

digunakan untuk pembangunan dan pengembangan industri. 

Pengertian pembangunan dan pengembangan industri meliputi 

pendirian perusahaan atau pabrik baru serta perluasan 

(diversifikasi) hasil produksi, modernisasi, rehabilitasi untuk 

tujuan peningkatan kapasitas produksi dari perusahaan atau 

pabrik yang telah ada. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan barang dan bahan yaitu semua barang 

atau bahan, tidak melihat jenis dan komposisinya, yang 

digunakan sebagai bahan atau komponen untuk menghasilkan 

barang jadi, sedangkan batas waktu akan diatur dalam 

keputusan pelaksanaannya. 

Huruf d 

Cukup Jelas. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan bibit dan benih yaitu segala jenis 

tumbuh-tumbuhan atau hewan yang diimpor dengan tujuan 

benar-benar untuk dikembangbiakkan lebih lanjut dalam 

rangka pengembangan bidang pertanian, perkebunan, 

kehutanan, peternakan, atau perikanan. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan hasil laut yaitu semua jenis tumbuhan 

laut, ikan atau hewan laut yang layak untuk dimakan seperti 

ikan, udang, kerang, dan kepiting yang belum atau sudah 

diolah dalam sarana penangkap yang bersangkutan. 

Yang . . . 

-26 -

Yang dimaksud dengan sarana penangkap yaitu satu atau 

sekelompok kapal yang mempunyai peralatan untuk 

menangkap atau mengambil hasil laut, termasuk juga yang 

mempunyai peralatan pengolahan. 

Yang dimaksud dengan sarana penangkap yang telah 

mendapat izin yaitu sarana penangkap yang berbendera 

Indonesia atau berbendera asing yang telah memperoleh izin 

dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan penangkapan 

atau pengambilan hasil laut. 

Huruf g 

Dalam transaksi perdagangan kemungkinan adanya 

perubahan kondisi barang sebelum barang diterima oleh 

pembeli dapat saja terjadi. Sedangkan prinsip pemungutan bea 

masuk dalam Undang-Undang ini diterapkan atas semua 

barang yang diimpor untuk dipakai sehingga, apabila terjadi 

perubahan kondisi (kerusakan, penurunan mutu, 

kemusnahan, atau penyusutan volume atau berat karena 

sebab alamiah), barang tersebut tidak sepenuhnya dapat 

dipakai atau memberikan manfaat sebagaimana diharapkan, 

wajar apabila barang yang mengalami perubahan kondisi 

sebagaimana diuraikan di atas tidak sepenuhnya dipungut bea 

masuk. Oleh karena itu pembatasan pada saat kapan 

terjadinya perubahan kondisi barang tersebut, yaitu antara 

waktu pengangkutan dan diberikannya persetujuan impor 

untuk dipakai. 

Huruf h 

Yang dimaksud dengan kepentingan umum yaitu kepentingan 

masyarakat yang tidak mengutamakan kepentingan di bidang 

keuangan, misalnya proyek pemasangan lampu jalan umum. 

Huruf i 

Cukup Jelas. 

Huruf j 

Cukup Jelas. 

Huruf k 

Cukup Jelas. 

Ayat (3) 

Cukup Jelas. 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan tidak memenuhi ketentuan antara lain 

digunakan tidak sesuai dengan tujuan dan persyaratan yang 

ditetapkan, seperti fasilitas keringanan bea masuk atas impor 

barang untuk keperluan olahraga tetapi pada kenyataannya 

diperjualbelikan. 

Pasal 27 . . . 

-27 -

Pasal 27 

Ayat (1) 

Huruf a 

Kesalahan tata usaha yang dimaksud antara lain kesalahan 

tulis, kesalahan hitung, atau kesalahan pencantuman tarif. 

Huruf b 

Cukup Jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan sebab tertentu yaitu bahwa hal 

tersebut bukan merupakan kehendak importir, melainkan 

disebabkan oleh adanya kebijaksanaan pemerintah yang 

mengakibatkan barang yang telah diimpor tidak dapat 

dimasukkan ke dalam daerah pabean sehingga harus diekspor 

kembali atau dimusnahkan dibawah pengawasan pejabat bea 

dan cukai dalam kondisi yang sama. 

Huruf d 

Cukup Jelas. 

Huruf e 

Cukup Jelas. 

Ayat (2) 

Cukup Jelas. 

Pasal 30 

Cukup Jelas. 

Pasal 32 

Ayat (1) 

Pada prinsipnya importir bertanggung jawab atas bea masuk 

barang yang diimpornya. Namun berdasarkan ketentuan dalam 

Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang ini, importir baru dinyatakan 

bertanggung jawab atas bea masuk sejak didaftarkannya 

pemberitahuan pabean. Dengan demikian, sebelum didaftarkannya 

pemberitahuan pabean, tanggung jawab atas bea masuk berada 

pada pengusaha tempat penimbunan sementara, yaitu tempat 

penimbunan barang impor yang bersangkutan. 

Ayat (2) 

Cukup Jelas. 

Ayat (3) . . . 

-28 -

Ayat (3) 

Apabila barang impor yang harus dilunasi bea masuknya terdiri 

dari beberapa jenis dengan satu nama umum (golongan barang), 

sedangkan jenis barang yang sebenarnya tidak dapat diketahui, 

sebagai dasar perhitungan bea masuk, diambil tarif tertinggi yang 

berlaku atas golongan barang tersebut dan nilai pabean ditetapkan 

oleh pejabat bea dan cukai. 

Ayat (4) 

Cukup Jelas. 

Pasal 36 

Ayat (1) 

Cukup Jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan dibulatkan jumlahnya dalam ribuan rupiah 

yaitu dibulatkan ke atas sehingga bagian dari ribuan menjadi 

ribuan 

Ayat (3) 

Cukup Jelas. 

Pasal 37 

Ayat (1) 

Kewajiban membayar bea masuk yang timbul sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 harus dilunasi paling lambat pada tanggal 

pendaftaran pemberitahuan pabean atas impor. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan penundaan yaitu penundaan pembayaran 

bea masuk dalam rangka fasilitas pembayaran berkala dan 

penundaan pembayaran bea masuk karena menunggu keputusan 

pembebasan atau keringanan. 

Ayat (2a) 

Cukup Jelas. 

Ayat (3) 

Cukup Jelas. 

Pasal 37A . . . 

-29 -

Pasal 37A 

Ayat (1) 

Cukup Jelas. 

Ayat (2) 

Direktur Jenderal dapat memberikan penundaan atau pengangsuran 

pembayaran setelah mempertimbangkan kemampuan orang dalam 

membayar utangnya dengan memperhatikan laporan keuangan dan 

kredibilitas orang tersebut. 

Ayat (3) 

Cukup Jelas. 

Ayat (4) 

Cukup Jelas. 

Pasal 38 

Cukup Jelas. 

Pasal 41 

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, penagihan bea masuk 

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

Pasal 44 

Ayat (1) 

Tujuan pengadaan tempat penimbunan berikat dalam Undang-

Undang ini yaitu memberikan fasilitas kepada pengusaha berupa 

penangguhan pembayaran bea masuk. 

Yang dimaksud dengan penangguhan yaitu peniadaan sementara 

kewajiban pembayaran bea masuk sampai timbul kewajiban untuk 

membayar bea masuk berdasarkan Undang-Undang ini. 

Dalam tempat penimbunan berikat dilakukan kegiatan menyimpan, 

menimbun, melakukan pengetesan (Quality Control), 

memperbaiki/merekondisi, menggabungkan (kitting), memamerkan, 

menjual, mengemas, mengemas kembali, mengolah, mendaur ulang, 

melelang barang, merakit (assembling), mengurai (disassembling), 

dan/atau membudidayakan flora dan fauna yang berasal dari luar 

daerah pabean tanpa lebih dahulu dipungut bea masuk. 

Pengadaan . . . 

-30 -

Pengadaan tempat penimbunan berikat ini diharapkan dapat 

memperlancar arus barang impor atau ekspor serta meningkatkan 

produksi dalam negeri. 

Huruf a 

Cukup Jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan mengolah yaitu kegiatan memproses 

bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau 

barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi. 

Huruf c 

Barang impor setelah dipamerkan dapat direekspor atau dijual 

setelah dilunasi bea masuk yang terutang. 

Barang yang berasal dari dalam daerah pabean dapat diekspor 

setelah memenuhi persyaratan ekspor sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan orang tertentu yaitu warga negara asing 

yang bertugas di Indonesia atau orang yang berangkat ke luar 

negeri. 

Huruf e 

Cukup Jelas. 

Huruf f 

Cukup Jelas. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan daur ulang yaitu suatu kegiatan 

pengolahan limbah dan barang lainnya menjadi produk yang 

mempunyai nilai tambah dan nilai ekonomi yang lebih tinggi. 

Ayat (1a) 

Penetapan oleh menteri ini guna mengantisipasi perkembangan 

industri dan perdagangan internasional. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan pengusahaan tempat penimbunan berikat 

yaitu kegiatan usaha menyimpan, menimbun, melakukan 

pengetesan, memperbaiki/merekondisi, menggabungkan (kitting), 

memamerkan, menjual, mengemas, mengemas kembali, mengolah, 

mendaur ulang, melelang barang, merakit (assembling), mengurai 

(disassembling), dan/atau membudidayakan flora dan fauna di 

tempat penimbunan berikat. 

Pasal 45 . . . 

-31 -

Pasal 45 

Ayat (1) 

Cukup Jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup Jelas. 

Huruf b 

Cukup Jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan barang lainnya antara lain waste, 

scrap, sisa/potongan, bahan baku yang rusak, dan/atau 

barang yang rusak. 

Ayat (3) 

Pengeluaran barang pada ayat ini dilakukan tanpa bermaksud 

mengelakkan pembayaran bea masuk karena telah diajukan 

pemberitahuan pabean dan bea masuk telah dilunasi, tetapi 

pengeluaran barang tersebut dilakukan tanpa persetujuan pejabat 

bea dan cukai sehingga pelanggar dikenai sanksi administrasi 

berupa denda. 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan pengusaha tempat penimbunan berikat 

yaitu orang yang benar-benar melakukan kegiatan usaha 

menyimpan, menimbun, melakukan pengetesan, 

memperbaiki/merekondisi, menggabungkan (kitting), memamerkan, 

menjual, mengemas, mengemas kembali, mengolah, mendaur ulang, 

melelang barang, merakit (assembling), mengurai (disassembling), 

dan/atau membudidayakan flora dan fauna di tempat penimbunan 

berikat. 

Ketentuan pada ayat ini menegaskan bahwa terhadap barang impor 

yang wajib bea masuk, yang hilang dari tempat penimbunan berikat, 

kepada pengusaha tempat penimbunan berikat, wajib membayar 

bea masuk yang terutang dan sanksi administrasi berupa denda. 

Pasal 49 

Yang dimaksud dengan pembukuan yaitu suatu proses pencatatan 

yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan 

informasi yang meliputi dan mempengaruhi keadaan harta, utang, 

modal, pendapatan, dan biaya yang secara khusus menggambarkan 

jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang 

kemudian diikhtisarkan dalam laporan keuangan. 

Kewajiban . . . 

-32 -

Kewajiban menyelenggarakan pembukuan diperlukan untuk 

pelaksanaan audit kepabeanan setelah barang dikeluarkan dari 

kawasan pabean. 

Yang dimaksud dengan pengusaha pengangkutan yaitu orang yang 

menyediakan jasa angkutan barang impor atau ekspor dengan sarana 

pengangkut di darat, laut, dan udara. 

Pasal 50 

Ayat (1) 

Cukup Jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak berada di tempat bagi orang berupa badan hukum yaitu 

pimpinan badan hukum tersebut tidak berada di tempat. 

Yang dimaksud dengan yang mewakili yaitu karyawan atau 

bawahan atau pihak lain yang ditunjuk oleh orang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 49. 

Pasal 51 

Ayat (1) 

Pengaturan pada ayat ini dimaksudkan agar dapat dihitung 

besarnya nilai transaksi impor atau ekspor. Untuk menjamin 

tercapainya maksud tersebut, pembukuan harus diselenggarakan 

dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya 

berdasarkan standar akuntansi keuangan. 

Ayat (2) 

Cukup Jelas. 

Ayat (3) 

Laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi 

bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan 

usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan 

kegiatan di bidang kepabeanan wajib disimpan selama 10 (sepuluh) 

tahun di Indonesia dengan maksud agar apabila Direktur Jenderal 

akan melakukan audit kepabeanan, bukti dasar pembukuan dan 

surat yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera 

disediakan. 

Dalam hal data tersebut berupa data elektronik, orang wajib 

menjaga keandalan sistem pengolahan data yang digunakan agar 

data elektronik yang disimpan dapat dibuka, dibaca, atau diambil 

kembali setiap waktu. 

Ayat (4) . . . 

-33 -

Ayat (4) 

Cukup Jelas. 

Pasal 52 

Cukup Jelas. 

Pasal 53 

Ayat (1) 

Sesuai dengan praktik kepabeanan internasional, pengawasan 

lalulintas barang yang masuk atau keluar dari daerah pabean 

dilakukan oleh instansi pabean. Dengan demikian, agar pelaksanaan 

pengawasan peraturan larangan dan pembatasan menjadi efektif dan 

terkoordinasi, instansi teknis yang bersangkutan wajib 

menyampaikan peraturan dimaksud kepada Menteri untuk 

ditetapkan dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai. 

Ayat (2) 

Cukup Jelas. 

Ayat (3) 

Barang yang dilarang atau dibatasi impor atau ekspornya yang tidak 

memenuhi syarat yaitu barang impor atau ekspor yang telah 

diberitahukan dengan pemberitahuan pabean, tetapi tidak 

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan 

larangan atau pembatasan atas barang yang bersangkutan. 

Yang dimaksud dengan diberitahukan dengan pemberitahuan 

pabean dalam pasal ini dapat berupa pemberitahuan kedatangan 

sarana pengangkut, pemberitahuan impor untuk dipakai, dan 

pemberitahuan ekspor barang. 

Permintaan importir atau eksportir untuk membatalkan ekspornya, 

mereekspor, atau memusnahkan tidak dapat disetujui jika peraturan 

perundang-undangan yang berlaku menetapkan lain. 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan ditetapkan lain berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku yaitu bahwa peraturan 

perundang-undangan yang bersangkutan telah mengatur secara 

khusus penyelesaian barang impor yang dibatasi atau dilarang, 

misalnya impor limbah yang mengandung bahan berbahaya dan 

beracun. 

Penerapan . . . 

-34 -

Penerapan sanksi administrasi pada ayat ini tidak mengurangi 

ketentuan pidana. 

Pasal 54 

Perintah tertulis tersebut dikeluarkan oleh ketua pengadilan niaga yang 

daerah hukumnya meliputi kawasan pabean, yaitu tempat kegiatan 

impor atau ekspor tersebut berlangsung. 

Dalam hal impor barang tersebut ditujukan ke beberapa kawasan 

pabean dalam daerah pabean Indonesia permintaan perintah tersebut 

ditujukan kepada dan dikeluarkan oleh ketua pengadilan niaga yang 

daerah hukumnya meliputi kawasan pabean pertama, yaitu tempat 

impor barang yang bersangkutan ditujukan atau dibongkar. Dalam hal 

ekspor dilakukan dari beberapa kawasan pabean, permintaan tersebut 

ditujukan kepada dan dikeluarkan oleh ketua pengadilan niaga yang 

daerah hukumnya meliputi kawasan pabean pertama, yaitu tempat 

ekspor berlangsung 

Yang dimaksud dengan pengadilan niaga yaitu pengadilan niaga yang 

berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 56 

Cukup Jelas. 

Pasal 57 

Ayat (1) 

Jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja tersebut merupakan jangka 

waktu maksimum bagi penangguhan. Jangka waktu tersebut 

disediakan untuk memberi kesempatan kepada pihak yang meminta 

penangguhan agar segera mengambil langkah-langkah untuk 

mempertahankan haknya sesuai dengan peraturan perundangundangan 

yang berlaku. 

Ayat (2) 

Perpanjangan jangka waktu penangguhan tersebut hanya dapat 

dilakukan dengan syarat yang ketat untuk mencegah kemungkinan 

penyalahgunaan hak untuk meminta penangguhan. 

Ayat (3) 

Cukup Jelas. 

Pasal 58 . . . 

-35 -

Pasal 58 

Ayat (1) 

Pemeriksaan tersebut dilakukan dalam rangka identifikasi atau 

pencacahan untuk kepentingan pengambilan tindakan hukum 

atau langkah-langkah untuk mempertahankan hak yang diduga 

telah dilanggar. 

Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pejabat 

bea dan cukai. 

Ayat (2) 

Karena permintaan penangguhan tersebut masih berdasarkan 

dugaan, kepentingan pemilik barang juga perlu diperhatikan 

secara wajar. Kepentingan tersebut, antara lain kepentingan untuk 

menjaga rahasia dagang atau informasi teknologi yang 

dirahasiakan, yang digunakan untuk memproduksi barang impor 

atau ekspor tersebut. Dalam hal demikian, pemeriksaan hanya 

diizinkan secara fisik, sekedar untuk mengidentifikasi atau 

mencacah barang-barang yang dimintakan penangguhan. 

Pasal 59 

Cukup Jelas. 

Pasal 60 

Yang dimaksud dengan keadaan tertentu tersebut, misalnya kondisi 

atau sifat barang yang cepat rusak. 

Pasal 61 

Cukup Jelas. 

Pasal 64A 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan penindakan yaitu penindakan di bidang 

kepabeanan yang perlu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai terhadap barang yang diduga terkait dengan kegiatan 

terorisme dan/atau kejahatan lintas negara. 

Ayat (2) 

Cukup Jelas. 

Pasal 75 . . . 

-36 -

Pasal 75 

Ayat (1) 

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa dalam melaksanakan tugas 

pengawasan agar sarana pengangkut melalui jalur yang ditetapkan 

dan untuk memeriksa sarana pengangkut berupa kapal, pejabat 

bea dan cukai perlu dilengkapi sarana operasional berupa kapal 

patroli atau sarana pengawasan lainnya seperti radio 

telekomunikasi atau radar. 

Yang dimaksud dengan kapal patroli yaitu kapal laut dan/atau 

kapal udara milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang 

dipimpin oleh pejabat bea dan cukai sebagai komandan patroli, 

yang mempunyai kewenangan penegakan hukum di daerah pabean 

sesuai dengan Undang-Undang ini. 

Ayat (2) 

Kelengkapan kapal patroli atau sarana lain dengan senjata api 

pada ayat ini dimaksudkan untuk menghadapi bahaya yang 

mengancam jiwa atau keselamatan pejabat bea dan cukai dan 

kapal patroli dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. 

Pasal 76 

Semua instansi pemerintah, baik sipil maupun militer bila diminta, 

berkewajiban memberi bantuan dan perlindungan atau 

memerintahkan untuk melindungi pejabat bea dan cukai dalam segala 

hal yang berkaitan dengan pekerjaannya. 

Ketentuan dalam pasal ini menegaskan bahwa bantuan sebagaimana 

dimaksud di atas yaitu sehubungan dengan segala kegiatan yang 

dilakukan oleh pejabat bea dan cukai berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 78 

Wewenang pejabat bea dan cukai yang diatur dalam ketentuan ini 

dimaksudkan untuk lebih menjamin pengawasan yang lebih baik 

dalam rangka pengamanan keuangan negara. 

Pasal 82 

Ayat (1) 

Ayat ini memberikan wewenang kepada pejabat bea dan cukai 

untuk melakukan pemeriksaan barang guna memperoleh data dan 

penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan atau dokumen yang 

diajukan. 

Dalam melaksanakan pemeriksaan ini pemilik barang atau 

kuasanya wajib menghadiri pemeriksaan. 

Ayat (2) . . . 

-37 -

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan menyerahkan barang untuk diperiksa pada 

ayat ini yaitu menyiapkan barang di tempat pemeriksaan barang 

dan menyiapkan peralatan pemeriksaan sehingga pejabat bea dan 

cukai dapat melakukan pemeriksaan fisik barang. 

Ayat (3) 

Cukup Jelas. 

Ayat (5) 

Cukup Jelas. 

Ayat (6) 

Yang dimaksud salah pada ayat ini yaitu kesalahan karena 

kelalaian. 

Yang dimaksud pungutan negara di bidang ekspor pada ayat ini 

meliputi bea keluar. 

Pasal 82A 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan pemeriksaan karena jabatan yaitu 

pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai karena 

kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Undang-Undang ini 

dalam rangka pengawasan. 

Ayat (2) 

Cukup Jelas. 

Pasal 85 

Ayat (1) 

Cukup Jelas. 

Ayat (2) 

Cukup Jelas. 

Ayat (3) 

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa dalam hal orang yang 

bersangkutan telah memenuhi kewajibannya, pejabat bea dan 

cukai segera memberikan pelayanan kepabeanan. 

Pasal 85A 

Pasal ini memberikan wewenang kepada pejabat bea dan cukai untuk 

melakukan pemeriksaan pabean terhadap barang tertentu di atas alat 

angkut, di tempat pemuatan, dan di tempat pembongkaran di dalam 

daerah pabean. 

Pasal 86 . . . 

- 

38 -

Pasal 86 

Ayat (1) 

Audit kepabeanan dilakukan dalam rangka pengawasan sebagai 

konsekuensi diberlakukannya: 

a. 

sistem self assesment; 

b. 

ketentuan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi; 

c. 

pemberian fasilitas tidak dipungut, pembebasan, keringanan, 

pengembalian, atau penangguhan bea masuk yang hanya dapat 

diawasi dan dievaluasi setelah barang impor keluar dari 

kawasan pabean. 

Ayat (1a) 

Huruf a 

Audit kepabeanan bukan merupakan audit untuk menilai atau 

memberikan opini tentang laporan keuangan, tetapi untuk 

menguji tingkat kepatuhan orang terhadap ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. 

Laporan keuangan diminta dalam kegiatan audit kepabeanan 

dengan tujuan hanya untuk memastikan bahwa pembukuan 

yang diberikan oleh orang kepada pejabat bea dan cukai 

adalah pembukuan yang sebenarnya yang digunakan untuk 

mencatat kegiatan usahanya yang pada akhir periode 

diikhtisarkan dalam laporan keuangan. 

Selain itu, dengan laporan keuangan, pejabat bea dan cukai 

dapat memperoleh informasi mengenai kegiatan orang yang 

berkaitan dengan kepabeanan. 

Pejabat bea dan cukai yang melaksanakan audit dilarang 

memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak 

terhadap segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan 

kepadanya oleh orang berkaitan dengan audit yang 

dilaksanakannya. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan pihak lain yang terkait, yaitu pihakpihak 

yang mempunyai hubungan dengan orang yang terkait 

dengan transaksi yang dilakukan oleh orang tersebut, 

misalnya pembeli di dalam negeri atas barang impor, pembeli 

di luar negeri atas barang ekspor, pemasok di dalam negeri 

atas barang ekspor, pemasok di luar negeri atas barang impor, 

bank, dan pihak lain yang diyakini dapat memberikan 

keterangan sehubungan transaksi yang dilakukan oleh orang, 

seperti Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. 

Huruf c 

Cukup Jelas. 

Huruf d . . . 

-39 -

Huruf d 

Cukup Jelas. 

Ayat (2) 

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa perbuatan yang menyebabkan 

pejabat bea dan cukai tidak dapat menjalankan wewenangnya 

mencakup perbuatan tidak menyerahkan laporan keuangan, buku, 

catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat 

yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, 

serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50. 

Ayat (3) 

Cukup Jelas. 

Pasal 86A 

Cukup Jelas. 

Pasal 88 

Ayat (1) 

Bangunan dan tempat lain yang bukan rumah tinggal yang 

dimaksud dalam ayat ini misalnya bangunan yang didirikan khusus 

untuk menyimpan barang apa pun dan pendirinya bukan 

dimaksudkan sebagai tempat usaha berdasarkan Undang-Undang 

ini. 

Apabila berdasarkan petunjuk yang ada bahwa di tempat tersebut 

terdapat barang yang tersangkut pelanggaran, baik sebagai barang 

yang wajib bea masuk maupun yang dikenai peraturan larangan 

dan pembatasan, Direktur Jenderal dapat memerintahkan pejabat 

bea dan cukai untuk melakukan pemeriksaan terhadap tempat 

tersebut. 

Ayat (2) 

Cukup Jelas. 

Pasal 90 

Ayat (1) 

Penghentian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat bea dan 

cukai terhadap sarana pengangkut bertujuan untuk pengawasan 

dan dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang 

pelaksanaannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai. Dengan demikian penghentian dan pemeriksaan sarana 

pengangkut serta barang di atasnya hanya dilakukan secara selektif. 

Ayat (2) . . . 

-40 -

Ayat (2) 

Cukup Jelas. 

Ayat (3) 

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa dalam melaksanakan 

pengawasan atas sarana pengangkut yang melakukan 

pembongkaran barang impor, pejabat bea dan cukai berwenang 

untuk menghentikan pekerjaan tersebut jika ternyata barang yang 

dibongkar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku tidak boleh diimpor ke dalam daerah pabean. 

Ayat (4) 

Cukup Jelas. 

Pasal 92A 

Ayat (1) 

Huruf a 

Pembetulan surat tagihan kekurangan pembayaran bea masuk 

menurut ketentuan ini dilaksanakan untuk menjalankan 

pemerintahan yang baik sehingga apabila terdapat kesalahan 

atau kekeliruan manusiawi dalam suatu penetapan perlu 

dibetulkan sebagaimana mestinya. 

Pengertian membetulkan dapat berarti menambah, 

mengurangi, atau menghapus, sesuai dengan sifat kesalahan 

dan kekeliruannya. 

Direktur Jenderal karena jabatannya dapat membetulkan atau 

membatalkan surat tagihan kekurangan pembayaran bea 

masuk yang tidak benar, misalnya tidak memenuhi 

persyaratan formal meskipun persyaratan materialnya telah 

terpenuhi. 

Huruf b 

Direktur Jenderal dapat mengurangi atau menghapus sanksi 

administrasi berupa denda apabila orang yang dikenai sanksi 

ternyata hanya melakukan kekhilafan bukan kesalahan yang 

disengaja atau kesalahan dimaksud terjadi akibat perbuatan 

orang lain yang tidak mempunyai hubungan usaha dengannya 

serta tanpa sepengetahuan dan persetujuannya. 

Ayat (2) 

Cukup Jelas. 

Pasal 93 . . . 

-41 -

Pasal 93 

Ayat (1) 

Ketentuan pada ayat ini ditujukan untuk menjamin adanya 

kepastian hukum dan sebagai manifestasi dari asas keadilan yang 

memberikan hak kepada pengguna jasa kepabeanan untuk 

mengajukan keberatan atas keputusan pejabat bea dan cukai. 

Waktu 60 (enam puluh) hari yang diberikan kepada pengguna jasa 

kepabeanan ini dianggap cukup bagi yang bersangkutan untuk 

mengumpulkan data yang diperlukan guna pengajuan keberatan 

kepada Direktur Jenderal. 

Dalam hal batas waktu 60 (enam puluh) hari tersebut dilewati, hak 

yang bersangkutan menjadi gugur dan penetapan dianggap 

disetujui. 

Yang dimaksud dengan sebesar tagihan yaitu kekurangan bea 

masuk, kekurangan pajak dalam rangka impor, dan sanksi 

administrasi berupa denda. 

Dalam hal tagihan telah dilunasi, keberatan tetap dapat diajukan 

tanpa kewajiban menyerahkan jaminan. 

Ayat (1a) 

Yang dimaksud dengan barang belum dikeluarkan pada ayat ini 

yaitu barang impor masih berada dalam kawasan pabean. 

Pihak yang mengajukan keberatan bertanggung jawab terhadap 

barang impor yang bersangkutan dan segala biaya yang mungkin 

timbul. 

Ayat (2) 

Penetapan jangka waktu 60 (enam puluh) hari kepada Direktur 

Jenderal untuk memberikan keputusan atas keberatan yang 

diajukan oleh pengguna jasa kepabeanan ini merupakan jangka 

waktu yang wajar mengingat Direktur Jenderal juga perlu 

melakukan pengumpulan data dan informasi dalam memutuskan 

suatu keberatan yang diajukan. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan ditolak oleh Direktur Jenderal yaitu 

penolakan oleh Direktur Jenderal atas keberatan yang diajukan 

sehingga penetapan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai 

menjadi tetap. 

Penolakan oleh Direktur Jenderal ini dapat pula berupa penolakan 

sebagian atas keberatan yang diajukan, atau Direktur Jenderal 

menetapkan lain dari penetapan yang dilakukan oleh pejabat bea 

dan cukai, dan penetapan ini dapat lebih besar atau lebih kecil dari 

pada penetapan pejabat bea dan cukai tersebut. 

Ayat (4) . . . 

-42 -

Ayat (4) 

Cukup Jelas. 

Ayat (5) 

Cukup Jelas. 

Ayat (6) 

Cukup Jelas. 

Pasal 93A 

Ayat (1) 

Keberatan yang dapat diajukan yaitu keberatan terhadap 

penetapan pejabat selain mengenai tarif dan/atau nilai pabean, 

misalnya penetapan berupa pencabutan fasilitas atau penetapan 

sebagai akibat penafsiran peraturan. 

Ayat (2) 

Cukup Jelas. 

Ayat (3) 

Cukup Jelas. 

Ayat (4) 

Penetapan jangka waktu 60 (enam puluh) hari kepada Direktur 

Jenderal untuk memberikan keputusan atas keberatan yang 

diajukan oleh pengguna jasa kepabeanan ini merupakan jangka 

waktu yang wajar mengingat Direktur Jenderal juga perlu 

melakukan pengumpulan data dan informasi dalam memutuskan 

keberatan yang diajukan. 

Ayat (5) 

Cukup Jelas. 

Ayat (6) 

Cukup Jelas. 

Ayat (7) 

Cukup Jelas. 

Ayat (8) 

Cukup Jelas. 

Pasal 94 . . . 

-43 -

Pasal 94 

Cukup Jelas. 

Pasal 95 

Cukup Jelas. 

Pasal 102 

Huruf a 

Cukup Jelas. 

Huruf b 

Cukup Jelas. 

Huruf c 

Cukup Jelas. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan barang impor yang masih dalam 

pengawasan pabean yaitu barang impor yang kewajiban 

pabeannya belum diselesaikan. 

Contoh membongkar atau menimbun di tempat selain tempat 

tujuan yang ditentukan atau diizinkan yaitu barang dengan 

tujuan tempat penimbunan berikat A dibongkar atau ditimbun di 

luar tempat penimbunan berikat A. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan menyembunyikan barang impor secara 

melawan hukum yaitu menyimpan barang di tempat yang tidak 

wajar dan/atau dengan sengaja menutupi keberadaan barang 

tersebut. 

Yang dimaksud tempat yang tidak wajar antara lain di dalam 

dinding kontainer, di dalam dinding koper, di dalam tubuh, di 

dalam dinding kapal pada ruang mesin kapal, atau tempat-tempat 

lain. 

Huruf f 

Cukup Jelas. 

Huruf g 

Cukup Jelas. 

Huruf h 

Perbedaan pelanggaran yang dimaksud dalam huruf ini dengan 

pelanggaran dalam Pasal 82 ayat (5) yaitu bahwa pelanggaran ini 

didasarkan atas perbuatan yang disengaja dan melawan hukum. 

Pasal 102A 

Huruf a 

Cukup Jelas. 

Huruf b . . . 

-44 -

Huruf b 

Yang dimaksud dengan pungutan negara di bidang ekspor yaitu 

bea keluar. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan memuat yaitu memuat barang ekspor ke 

dalam sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah 

pabean. 

Huruf d 

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah pembongkaran 

kembali barang ekspor yang telah dimuat di atas sarana 

pengangkut dengan tujuan utama untuk mencegah ekspor fiktif, 

misalnya barang ekspor dimuat di Semarang untuk tujuan 

Singapura tetapi barang ekspor tersebut dibongkar di Jakarta. 

Huruf e 

Cukup Jelas. 

Pasal 102B 

Cukup Jelas. 

Pasal 102C 

Cukup Jelas. 

Pasal 102D 

Cukup Jelas. 

Pasal 103 

Huruf a 

Pengertian dokumen palsu atau dipalsukan antara lain dapat 

berupa: 

a. dokumen yang dibuat oleh orang yang tidak berhak; atau 

b. dokumen yang dibuat oleh orang yang berhak tetapi memuat 

data tidak benar. 

Huruf b 

Cukup Jelas. 

Huruf c 

Memberi keterangan lisan sebagaimana dimaksud pada huruf ini 

terutama untuk penumpang dan pelintas batas. 

Huruf d 

Ketentuan pidana ini berhubungan dengan keadaan tempat 

ditemukannya orang menimbun, memiliki, menyimpan, membeli, 

menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor 

yang berasal dari tindak pidana penyelundupan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 102. 

Orang . . . 

-45 -

Orang yang ditemukan menimbun, memiliki, menyimpan, 

membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan 

barang tanpa diketahui siapa pelaku kejahatan dapat dikenai 

pidana sesuai dengan pasal ini. Akan tetapi, jika yang 

bersangkutan memperoleh barang tersebut dengan itikad baik, 

yang bersangkutan tidak dituntut. Kemungkinan bisa terjadi, 

pelaku kejahatan dapat diketahui, sehingga kedua-duanya dapat 

dituntut. 

Pasal 103A 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan mengakses yaitu tindakan atau upaya yang 

dilakukan untuk login ke sistem kepabeanan. 

Yang dimaksud dengan login yaitu memasuki atau terhubung 

dengan suatu sistem elektronik sehingga dengan masuk atau 

dengan keterhubungan itu pelaku dapat mengirim dan/atau 

informasi melalui atau yang ada pada sistem elektronik. 

Ayat (2) 

Cukup Jelas. 

Pasal 104 

Huruf a 

Cukup Jelas. 

Huruf b 

Cukup Jelas. 

Huruf c 

Cukup Jelas. 

Huruf d 

Ayat ini dimaksudkan untuk mencegah dilakukannya pemalsuan 

atau pemanipulasian data pada dokumen pelengkap pabean, 

misalnya invoice. 

Pasal 105 

Yang dimaksud dengan merusak yaitu merusak secara fisik atau 

melakukan perbuatan yang mengubah fungsi kunci, segel atau tanda 

pengaman. 

Pasal 107 

Pasal ini menegaskan, jika pengusaha pengurusan jasa kepabeanan 

melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dalam 

melaksanakan pekerjaan yang dikuasakan oleh importir atau eksportir, 

yang bersangkutan diancam dengan pidana yang sama dengan 

ancaman pidana terhadap importir atau eksportir, misalnya, jika 

pengusaha pengurusan jasa kepabeanan memalsukan invoice yang 

diterima . . . 

-46 -

diterima dari importir sehingga pemberitahuan pabean yang diajukan 

atas nama importir tersebut lebih rendah nilai pabeannya, pengusaha 

pengurusan jasa kepabeanan dikenai ancaman pidana. 

Pasal 108 

Pasal ini memberikan kemungkinan dapat dipidananya suatu badan 

hukum, perseroan atau perusahaan, termasuk badan usaha milik 

negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, bentuk 

usaha tetap atau bentuk usaha lainnya, perkumpulan, termasuk 

persekutuan, firma atau kongsi, yayasan atau organisasi sejenis, atau 

koperasi dalam kenyataan kadang-kadang orang melakukan tindakan 

dengan bersembunyi di belakang atau atas nama badan-badan 

tersebut di atas. 

Oleh karena itu, selain badan tersebut, harus dipidana juga mereka 

yang telah memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana atau 

yang sesungguhnya melakukan tindak pidana tersebut. Dengan 

demikian orang yang bertindak tidak untuk diri sendiri, tetapi wakil 

dari badan tersebut, harus juga mengindahkan peraturan dan 

larangan yang diancam dengan pidana, seolah-olah mereka sendirilah 

yang melakukan tindak pidana tersebut. 

Atas dasar hasil penyidikan, dapat ditetapkan tuntutan pidana yang 

akan dikenakan kepada badan-badan yang bersangkutan dan/atau 

pimpinannya. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada badan tersebut 

senantiasa berupa pidana denda. 

Pasal 109 

Ayat (1) 

Cukup Jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan semata-mata digunakan untuk melakukan 

tindak pidana yaitu sarana pengangkut yang pada saat tertangkap 

benar-benar ditujukan untuk melakukan tindak pidana 

penyelundupan. 

Ayat (2a) 

Yang dimaksud dengan dapat dirampas yaitu memberikan 

kewenangan kepada hakim untuk mempertimbangkan putusan 

dengan memperhatikan kasus per kasus, misalnya kapal yang 

hanya mengangkut barang tertentu dalam jumlah sedikit 

sedangkan kapal tersebut diperlukan sebagai alat angkut untuk 

menopang perdagangan ekonomi daerah tentunya diputuskan 

untuk tidak dirampas. 

Ayat (3) . . . 

-47 -

Ayat (3) 

Secara umum, pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh 

penuntut umum. Namun, barang impor atau ekspor yang 

berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk 

negara, berdasarkan Undang-Undang ini menjadi milik negara 

yang pemanfaatannya ditetapkan oleh Menteri. 

Pasal 113A 

Ayat (1) 

Ayat ini mengamanatkan setiap pegawai Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus 

mengutamakan fungsi pelayanan maupun pengawasan dalam 

menghimpun dana melalui pemungutan bea masuk, melindungi 

kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, orang, dokumen, 

dan dapat menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong 

laju pembangunan nasional. 

Ayat (2) 

Mengingat dalam pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai berkaitan erat dengan pengawasan dan pelayanan, pegawai 

bea cukai yang melaksanakan tugas dan wewenangnya harus 

mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Komisi Kode 

Etik apabila melanggar kode etik. 

Ayat (3) 

Cukup Jelas. 

Ayat (4) 

Cukup Jelas. 

Pasal 113B 

Cukup Jelas. 

Pasal 113C 

Cukup Jelas. 

Pasal 113D 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan pelanggaran kepabeanan yaitu 

pelanggaran administrasi dan tindak pidana kepabeanan. 

Yang dimaksud dengan berjasa yaitu berjasa dalam menangani: 

a. 

pelanggaran administrasi meliputi memberikan informasi, 

menemukan baik secara administrasi maupun secara fisik, 

sampai dengan menyelesaikan penagihan; atau 

b. pelanggaran . . . 

-48 -

b. 

pelanggaran pidana kepabeanan meliputi memberikan 

informasi, melakukan penangkapan, penyidikan, dan 

penuntutan. 

Ayat (2) 

Cukup Jelas. 

Ayat (3) 

Cukup Jelas. 

Ayat (4) 

Cukup Jelas. 

Pasal 115A 

Ayat (1) 

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk menghindari 

penyalahgunaan daerah perdagangan bebas (free trade zone) 

dan/atau pelabuhan bebas terhadap pemasukan dan/atau 

pengeluaran barang-barang larangan dan pembatasan seperti 

narkoba, senjata api, bahan peledak. 

Ayat (2) 

Cukup Jelas. 

Pasal 115B 

Ayat (1) 

Yang dimaksud informasi yang sifatnya tertentu yaitu informasi 

yang menyangkut kerahasiaan negara atau yang berdasarkan 

peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan. 

Ayat (2) 

Cukup Jelas. 

Pasal 115C 

Ayat (1) 

Cukup Jelas. 

Ayat (2) 

Cukup Jelas. 

Ayat (3) 

Ketentuan pada ayat ini sebagai upaya pengamanan keuangan 

negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau 

pejabat pemeriksa fungsional lain berdasarkan Undang-Undang. 

Ayat (4) . . . 

-49 -

Ayat (4) 

Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat ini, harus 

menyebutkan nama tersangka, keterangan yang diminta serta 

kaitan antara perkara pidana yang bersangkutan dengan 

keterangan yang diminta tersebut. 

Pasal II 

Cukup Jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4661