UU RI NO 33 TAHUN 1999

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
 

NOMOR 33 TAHUN 1999
 

TENTANG  :
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1997/1998
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang :
a. bahwa Perhitungan Anggaran Negara sebagai tahap akhir dari rangkaian siklus anggaran
negara merupakan pertanggungjawaban pemerintah sesuai konstitusi atas pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. bahwa berhubung dengan itu, Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1997/1998
perlu ditetapkan dengan Undang-undang;
Mengingat :
a. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar
1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tahun
1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme;
c. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang
Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3010);
e. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 1997/1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3672);
f. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1998 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3749);
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN
ANGGARAN 1997/1998.
Pasal 1
(1) Pendapatan Negara dalam Tahun Anggaran 1997/1998 adalah sebesar Rp
126.661.031.712.917,00 (seratus dua puluh enam triliun enam ratus enam puluh satu miliar
tiga puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) terdiri atas :
a. Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp 112.275.472.705.184,00 (seratus dua
belas triliun dua ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh dua juta
tujuh ratus lima ribu seratus delapan puluh empat rupiah);
b. Penerimaan Pembangunan sebesar Rp 14.385.559.007.733,00 (empat belas
triliun tiga ratus delapan puluh lima miliar lima ratus lima puluh sembilan juta
tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).
(2) Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp 112.275.472.705.184,00 (seratus dua belas triliun
dua ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima ribu seratus
delapan puluh empat rupiah) terdiri dari :
a. Penerimaan pajak sebesar Rp 70.934.265.249.868,00 (tujuh puluh triliun
sembilan ratus tiga puluh empat miliar dua ratus enam puluh lima juta dua ratus
empat puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);
b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam Rp 30.558.964.493.420,00
(tiga puluh triliun lima ratus lima puluh delapan miliar sembilan ratus enam
puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh
rupiah);
c. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 10.782.242.961.896,00 (sepuluh
triliun tujuh ratus delapan puluh dua miliar dua ratus empat puluh dua juta
sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh enam
rupiah).
(3) Rincian pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
adalah seperti tersebut dalam penjelasan Pasal ini.
Pasal 2
(1) Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 adalah sebesar Rp
127.968.487.756.083,00 (seratus dua puluh tujuh triliun sembilan ratus enam puluh
delapan miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu
delapan puluh tiga rupiah ) terdiri atas :
a. Pengeluaran rutin sebesar Rp 89.609.807.882.252,00 (delapan puluh sembilan
triliun enam ratus sembilan miliar delapan ratus tujuh juta delapan ratus
delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) dirinci menurut sektor:
01 SEKTOR INDUSTRI Rp 71.131.486.063,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN Rp 329.839.070.066,00
03 SEKTOR PENGAIRAN Rp 30.677.781.738,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA Rp 172.096.124.389,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA
NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI Rp 58.226.098.953.225,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN
GEOFISIKA Rp 306.670.073.436,00
b. Pengeluaran pembangunan sebesar Rp 38.358.679.873.831,00 (tiga puluh delapan triliun
tiga ratus lima puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh
puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah), dirinci menurut sektor :
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI Rp 159.091.572.645,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI Rp 29.999.951.081,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI Rp 11.237.938.677.660,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG Rp 209.091.134.900,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL,
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
Rp 4.508.562.994.018,00
12 SEKTOR KEPENDU-DUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA Rp 297.137.451.937,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN,
PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA Rp 620.936.159.622,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Rp 16.667.440.017,00
15 SEKTOR AGAMA Rp 1.164.335.582.499,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Rp 350.937.433.578,00
17 SEKTOR HUKUM Rp 649.763.692.792,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN Rp 3.483.574.442.042,00
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI,
PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA Rp 1.465.034.614.544,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN Rp 6.280.223.246.000,00
01 SEKTOR INDUSTRI Rp
468.660.982.772,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN Rp
1.837.192.098.953,00
03 SEKTOR PENGAIRAN Rp
2.138.922.011.738,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA Rp
250.480.023.811,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA
NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI
Rp
1.380.195.889.494,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN
GEOFISIKA
Rp
6.847.389.026.769,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI Rp
4.807.953.065.412,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI Rp
864.319.741.713,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN
TRANSMIGRASI Rp7.136.798.915.177,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG Rp
645.461.136.632,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIO-NAL,
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA
ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Rp
4.268.136.385.346,00
(2) Rincian Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seperti
tersebut dalam penjelasan Pasal ini.
Pasal 3
Sisa Anggaran Kurang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1997/1998
adalah sebesar Rp 1.307.456.043.166,00 (satu triliun tiga ratus tujuh miliar empat
ratus lima puluh enam juta empat puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah).
Pasal 4
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
M U L A D I
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
SEJAHTERA
Rp
348.151.214.200,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN,
PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA
Rp
1.703.139.551.455,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Rp
1.333.362.993.015,00
15 SEKTOR AGAMA Rp
213.308.717.861,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Rp
876.888.719.624,00
17 SEKTOR HUKUM Rp
153.326.102.730,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN Rp
857.870.554.509,00
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI,
PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA
Rp
308.405.806.126,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN Rp
1.918.716.936.494,00
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 145
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 1999
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1997/1998
U M U M
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1997/1998 setelah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia diajukan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat untuk memenuhi kewajiban melaksanakan perhitungan dan
pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 1997/1998. Perhitungan Anggaran ini merupakan tahap akhir
dari rangkaian siklus anggaran negara yang senantiasa memperhatikan jiwa dan
semangat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme.
Dalam Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1997/1998 tersebut terdapat
Sisa Anggaran Kurang sebesar Rp 1.307.456.043.166,00 (satu triliun tiga ratus tujuh
miliar empat ratus lima puluh enam juta empat puluh tiga ribu seratus enam puluh
enam rupiah) sebagai akibat dari lebih besarnya Realisasi Belanja Negara daripada
Realisasi Pendapatan Negara.
Sisa Anggaran Lebih kumulatif sampai dengan Tahun Anggaran 1996/1997 sebesar
Rp 7.625.198.524.155,00 (tujuh triliun enam ratus dua puluh lima miliar seratus
sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh lima
rupiah).
Oleh karena dalam Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1997/1998
mengalami Sisa Anggaran Kurang seperti tersebut di atas, maka Sisa Anggaran Lebih
kumulatif sampai dengan Tahun Anggaran 1997/1998 menjadi sebesar Rp
6.317.742.480.989,00 (enam triliun tiga ratus tujuh belas miliar tujuh ratus empat
puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan
rupiah). Jumlah Sisa Anggaran Lebih kumulatif tersebut termasuk Cadangan
Anggaran Pembangunan (CAP) sebesar Rp 1.730.000.000.000 (satu triliun tujuh ratus
tiga puluh miliar rupiah).
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Seluruh penerimaan pembangunan tersebut adalah bantuan proyek.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat(3)
Rincian pendapatan negara dimaksud adalah sebagai berikut :
RINCIAN PENERIMAAN DALAM NEGERI
TAHUN ANGGARAN 1997/1998
(dalam rupiah)
Penerimaan perpajakan 70.934.265.249.868,00
0110 Pajak penghasilan (PPh) 34.388.283.541.950,00
0120 Pajak pertambahan nilai (PPN) 25.198.773.347.584,00
0140 Pajak bumi dan bangunan (PBB) 2.640.963.276.934,00
0210 Penerimaan bea masuk 2.998.701.033.777,00
0220 Penerimaan cukai 5.101.215.416.292,00
0230 Penerimaan Pajak ekspor/pungutan ekspor 128.511.741.344,00
0240 Bea meterai 477.816.891.987,00
0250 Bea lelang --
Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam 30.558.964.493.420,00
0310 Penerimaan minyak bumi dan gas alam 30.558.964.493.420,00
0320 Penerimaan laba bersih minyak (LBM) --
Penerimaan negara bukan pajak 10.782.242.961.896,00
0410 Penerimaan pendidikan 69.437.118.872,00
0411 Uang pendidikan 66.533.868.547,00
0412 Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan 1.827.818.308,00
0413 Uang ujian untuk menjalankan praktek 4.420.900,00
0419 Penerimaan pendidikan lainnya 1.071.011.117,00
0480 Penerimaan pendidikan swadana 425.838.729.089,00
0481 Penerimaan pendidikan swadana 425.838.729.089,00
0510 Penjualan hasil produksi, sitaan 33.674.321.526,00
0511 Penjualan hasil pertanian, perkebunan 904.275.455,00
0512 Penjualan hasil peternakan 1.255.072.185,00
0513 Penjualan hasil perikanan 531.370.536,00
0514 Penjualan hasil sitaan 3.386.146.103,00
0515 Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi 101.813.059,00
0516 Penjualan penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya 241.506.708,00
0517 Penjualan dokumen-dokumen pelelangan 17.293.243.957,00
0519 Penjualan lainnya 9.960.893.523,00
0520 Penjualan aset tetap
31.839.165.764,00
0521 Penjualan rumah, gedung, bangunan dan tanah
5.328.791.509,00
0522 Penjualan kendaraan bermotor 933.512.645,00
0523 Penjualan sewa beli 22.616.368.765,00
0529 Penjualan aset lainnya yang berlebih, rusak, 2.960.492.845,00
dihapuskan
0530 Penerimaan sewa 12.303.783.694,00
0531 Sewa rumah dinas, rumah negeri 4.757.313.432,00
0532 Sewa gedung, bangunan, gudang 3.503.165.069,00
0533 Sewa benda-benda bergerak 2.580.795.132,00
0539 Sewa benda-benda tak bergerak lainnya 1.462.510.061,00
0540 Penerimaan jasa I 887.489.511.674,00
0541 Penerimaan rumah sakit dan instansi kesehatan 9.845.429.397,00
lainnya
0542 Penerimaan tempat hiburan, taman, museum
2.230.495.397,00
0543 Penerimaan surat keterangan, visa, paspor dan SIM,
STNK, BPKB 132.325.632.150,00
0544 Penerimaan sertifikat pendaftaran tanah 174.214.470.218,00
0545 Pemberian hak dan perijinan 531.278.572.453,00
0546 Penerimaan sensor, karantina, pengawasan, 6.909.238.802,00
pemeriksaan
0547 Penerimaan jasa tenaga, jasa pekerjaan 9.941.729.425,00
0548 Penerimaan jasa kantor urusan agama 6.018.505.587,00
0549 Penerimaan jasa bandar udara dan pelabuhan 14.725.438.245,00
0550 Penerimaan jasa II 692.789.646.158,00
0551 Penerimaan jasa lembaga keuangan (jasa giro) 44.270.528.291,00
0552 Penerimaan iuran hasil hutan, hasil laut, 260.217.451.124,00
royalti dan denda
0553 Penerimaan iuran lelang untuk fakir miskin 4.477.318.758,00
0554 Penerimaan jasa kantor catatan sipil 9.821.823.489,00
0555 Penerimaan biaya penagihan pajak-pajak negara 4.081.661.087,00
dengan surat paksa
0556 Penerimaan uang pewarganegaraan 2.299.273.480,00
0557 Pendapatan bea lelang 52.623.472.415,00
0558 Pendapatan biaya pengurusan piutang negara 37.126.236.452,00
dan lelang negara
0559 Penerimaan jasa lainnya 277.871.881.062,00
0560 Penerimaan rutin dari luar negeri 42.118.546.166,00
0561 Bea visa dan paspor --
0562 Bea konsuler --
0565 Bea legalisasi dan pembuatan surat keterangan --
0569 Penerimaan rutin lainnya dari luar negeri 42.118.546.166,00
0580 Penerimaan penjualan, sewa dan jasa swadana 814.116.973.853,00
0581 Penerimaan penjualan swadana 5.260.921.516,00
0582 Penerimaan sewa swadana 715.849.849,00
0583 Penerimaan jasa swadana 808.140.202.488,00
0610 Penerimaan kejaksaan dan peradilan 30.332.826.074,00
0611 Legalisasi tanda tangan 84.499.802,00
0612 Pengesahan surat di bawah tangan 21.116.550,00
0613 Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan
pengadilan 383.803.426,00
0614 Hasil denda, denda tilang dan sebagainya 22.994.962.401,00
0615 Ongkos perkara 1.656.075.892,00
0619 Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya 5.192.368.003,00
0710 Penerimaan dari investasi
5.895.651.053.404,00
0711 Bagian laba dari BUMN 2.340.679.408.293,00
0713 Pelunasan piutang (penerimaan kembali pinjaman) 3.554.971.645.111,00
0810 Penerimaan kembali belanja tahun anggaran berjalan
116.566.880.689,00
0811 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat 19.696.988.399,00
0812 Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom 34.904.079.044,00
0813 Penerimaan kembali belanja pensiun 35.353.436.824,00
0814 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya 13.600.684.731,00
0815 Penerimaan kembali belanja pembangunan
rupiah lainnya 12.955.389.103,00
0816 Pembetulan pembukuan pembayaran Subsidi
pajak (PPN/PPnBM, PPh) 56.302.588,00
0820 Penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu
26.945.230.822,00
0821 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat 5.844.400.752,00
0822 Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom 7.858.916.301,00
0823 Penerimaan kembali belanja pensiun 4.374.253.612,00
0824 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya 2.986.537.992,00
0825 Penerimaan kembali belanja pembangunan
rupiah lainnya 5.871.060.607,00
0826 Pembetulan pembukuan pembayaran subsidi pajak
(PPN/PPnBM, PPh) 10.061.558,00
0880 Penerimaan lain-lain swadana
27.470.025.858,00
0881 Penerimaan lain-lain swadana 27.470.025.858,00
0890 Penerimaan lain-lain
1.675.669.148.253,00
0891 Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji 3.883.703.994,00
0892 Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian
pekerjaan 13.523.587.213,00
0893 Penerimaan kembali, ganti rugi atas kerugian yang diderita
oleh negara 4.605.651.778,00
0894 Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS
daerah otonom berdasarkan SPM nihil KPKN 347.543.557.104,00
0899 Penerimaan anggaran lainnya 1.306.112.648.164,00
J U M L A H
112.275.472.705.184,00
RINCIAN PENERIMAAN PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 1997/1998
(dalam rupiah)
0910 Bantuan Program --
0920 Bantuan Proyek 14.385.559.007.733,00
J U M L A H 14.385.559.007.733,00
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Rincian belanja negara dimaksud adalah sebagai berikut :
RINCIAN PENGELUARAN RUTIN
TAHUN ANGGARAN 1997/1998
(dalam rupiah)
01 SEKTOR INDUSTRI
01.1 Subsektor Industri 71.131.486.063,00
Jumlah Sektor Industri 71.131.486.063,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN
02.1 Subsektor Pertanian 174.027.621.699,00
02.2 Subsektor Kehutanan 155.811.448.367,00
Jumlah Sektor Pertanian Dan Kehutanan
329.839.070.066,00
03 SEKTOR PENGAIRAN
03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air
14.452.224.589,00
03.2 Subsektor Irigasi
16.225.557.149,00
Jumlah Sektor Pengairan
30.677.781.738,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA
04.1 Subsektor Tenaga Kerja
172.096.124.389,00
Jumlah Sektor Tenaga Kerja
172.096.124.389,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL,
KEUANGAN DAN KOPERASI
05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri
63.528.960.846,00
05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri
36.341.760.198,00
05.4 Subsektor Keuangan
58.036.434.121.218,00
05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil
89.794.110.963,00
Jumlah Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional,
Keuangan dan Koperasi
58.226.098.953.225,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
06.1 Subsektor Prasarana Jalan
23.392.032.154,00
06.2 Subsektor Transportasi Darat
20.820.474.946,00
06.3 Subsektor Transportasi Laut
159.243.954.508,00
06.4 Subsektor Transportasi Udara
55.838.555.672,00
06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian
dan Penyelamatan (SAR)
47.375.056.156,00
Jumlah Sektor Transportasi, Meteorologi dan Geofisika
306.670.073.436,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI
07.1 Subsektor Pertambangan
154.519.277.930,00
07.2 Subsektor Energi
4.572.294.715,00
Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi
159.091.572.645,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI
08.1 Subsektor Pariwisata
17.853.224.529,00
08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi
12.146.726.552,00
Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi
29.999.951.081,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI
09.1 Subsektor Pembangunan Daerah
11.172.021.889.487,00
09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan
65.916.788.173,00
Jumlah Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi
11.237.938.677.660,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG
10.1 Subsektor Lingkungan Hidup
7.855.024.225,00
10.2 Subsektor Tata Ruang
201.236.110.675,00
Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang
209.091.134.900,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
11.1 Subsektor Pendidikan
4.099.269.558.810,00
11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan
306.095.187.330,00
11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan
Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
94.375.565.271,00
11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga
8.822.682.607,00
Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional,
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda
dan Olah Raga 4.508.562.994.018,00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA
12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana
297.137.451.937,00
Jumlah Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera
297.137.451.937,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN,
PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA
13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial
108.837.119.882,00
13.2 Subsektor Kesehatan 512.099.039.740,00
Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan
Peranan Wanita, Anak dan Remaja
620.936.159.622,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman 11.072.108.707,00
14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan 5.595.331.310,00
Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman
16.667.440.017,00
15 SEKTOR AGAMA
15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama
193.634.336.505,00
15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama
970.701.245.994,00
Jumlah Sektor Agama
1.164.335.582.499,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar
221.988.406.534,00
16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi 32.201.239.585,00
16.5 Subsektor Kedirgantaraan 2.074.977.412,00
16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik 94.672.810.047,00
Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
350.937.433.578,00
17 SEKTOR HUKUM
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional 559.939.900.534,00
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum 89.823.792.258,00
Jumlah Sektor Hukum
649.763.692.792,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN
18.1 Subsektor Aparatur Negara 3.216.811.400.728,00
18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan
Pengawasan 266.763.041.314,00
Jumlah Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan
3.483.574.442.042,00
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN,
KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA
19.1 Subsektor Politik 80.042.016.740,00
19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri 1.019.855.104.659,00
19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa 365.137.493.145,00
Jumlah Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri,
Penerangan, Komunikasi dan Media Massa
1.465.034.614.544,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN
20.2 Subsektor Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
6.024.521.942.000,00
20.3 Subsektor Pendukung 255.701.304.000,00
Jumlah Sektor Pertahanan dan Keamanan
6.280.223.246.000,00
J U M L A H 89.609.807.882.252,00
RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN
TANPA BANTUAN PROYEK/TEKNIS
TAHUN ANGGARAN 1997/1998
(dalam rupiah)
01 SEKTOR INDUSTRI
01.1 Subsektor Industri 391.202.640.964,00
Jumlah Sektor Industri 391.202.640.964,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN
02.1 Subsektor Pertanian 1.414.604.453.633,00
02.2 Subsektor Kehutanan 8.338.993.500,00
Jumlah Sektor Pertanian Dan Kehutanan
1.422.943.447.133,00
03 SEKTOR PENGAIRAN
03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air 304.872.077.458,00
03.2 Subsektor Irigasi 834.342.541.986,00
Jumlah Sektor Pengairan 1.139.214.619.444,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA
04.1 Subsektor Tenaga Kerja 153.232.607.300,00
Jumlah Sektor Tenaga Kerja 153.232.607.300,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA
NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI
05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri 14.215.858.000,00
05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri 70.987.587.733,00
05.3 Subsektor Pengembangan Usaha Nasional 381.371.815.156,00
05.4 Subsektor Keuangan 5.845.389.806,00
05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil 161.178.217.055,00
Jumlah Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha
Nasional, Keuangan dan Koperasi
633.598.867.750,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
06.1 Subsektor Prasarana Jalan 3.251.785.008.258,00
06.2 Subsektor Transportasi Darat 306.131.004.478,00
06.3 Subsektor Transportasi Laut 232.527.401.691,00
06.4 Subsektor Transportasi Udara 154.426.829.102,00
06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan
Penyelamatan (SAR) 17.771.712.000,00
Jumlah Sektor Transportasi, Meteorologi dan Geofisika
3.962.641.955.529,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI
07.1 Subsektor Pertambangan 291.839.494.00,00
07.2 Subsektor Energi 774.631.344.280,00
Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi
1.066.470.838.280,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI
08.1 Subsektor Pariwisata 49.113.975.000,00
08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi 29.617.104.000,00
Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi
78.731.079.000,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI
09.1 Subsektor Pembangunan Daerah
5.507.647.420.751,00
09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan
1.111.981.661.496,00
Jumlah Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi
6.619.629.082.247,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG
10.1 Subsektor Lingkungan Hidup
283.883.708.680,00
10.2 Subsektor Tata Ruang
70.092.151.190,00
Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang
353.975.859.870,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
11.1 Subsektor Pendidikan
2.945.379.251.932,00
11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan
144.977.119.850,00
11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap
Tuhan Yang Maha Esa
72.487.029.000,00
11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga
60.251.465.000,00
Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional,
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda
dan Olah Raga
3.223.094.865.782,00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA
12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana
343.074.210.930,00
Jumlah Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera
343.074.210.930,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN
WANITA, ANAK DAN REMAJA
13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial
196.121.381.100,00
13.2 Subsektor Kesehatan
1.033.224.981.607,00
13.3 Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja
184.727.601.200,00
Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan,
Peranan Wanita, Anak dan Remaja
1.414.073.963.907,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman
559.873.438.914,00
14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan
17.139.023.228,00
Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman
577.012.462.142,00
15 SEKTOR AGAMA
15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama
28.646.477.700,00
15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama
153.708.585.670,00
Jumlah Sektor Agama
182.355.063.370,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
16.1 Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi
180.243.304.347,00
16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar
98.247.839.100,00
16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi 89.472.192.839,00
16.4 Subsektor Kelautan 83.352.906.500,00
16.5 Subsektor Kedirgantaraan 27.442.305.454,00
16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik 96.465.821.552,00
Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
575.224.369.792,00
17 SEKTOR HUKUM
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional
8.629.333.400,00
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum
38.652.546.000,00
17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum
103.561.716.330,00
Jumlah Sektor Hukum
150.843.595.730,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN
18.1 Subsektor Aparatur Negara
533.595.971.085,00
18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan
Pengawasan 37.719.565.823,00
Jumlah Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan
571.315.536.908,00
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN,
KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA
19.1 Subsektor Politik 16.714.264.000,00
19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri
5.467.229.000,00
19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa
96.610.478.000,00
Jumlah Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan,
Komunikasi dan Media Massa
118.791.971.000,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN
20.1 Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat
875.000.000,00
20.2 Subsektor ABRI 949.745.428.000,00
20.3 Subsektor Pendukung 45.073.401.020,00
Jumlah Sektor Pertahanan dan Keamanan
995.693.829.020,00
J U M L A H
23.973.120.866.098,00
RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN
BANTUAN PROYEK/TEKNIS
TAHUN ANGGARAN 1997/1998
(dalam rupiah)
01 SEKTOR INDUSTRI
01.1 Subsektor Industri 77.458.341.808,00
Jumlah Sektor Industri 77.458.341.808,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN
02.1 Subsektor Pertanian 414.248.651.820,00
02.2 Subsektor Kehutanan --
Jumlah Sektor Pertanian Dan Kehutanan 414.248.651.820,00
03 SEKTOR PENGAIRAN
03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air 574.891.983.867,00
03.2 Subsektor Irigasi 424.815.408.427,00
Jumlah Sektor Pengairan 999.707.392.294,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA
04.1 Subsektor Tenaga Kerja 97.247.416.511,00
Jumlah Sektor Tenaga Kerja 97.247.416.511,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA
NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI
05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri --
05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri 5.707.693.000,00
05.3 Subsektor Pengembangan Usaha Nasional --
05.4 Subsektor Keuangan 737.949.644.744,00
05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil 2.939.684.000,00
Jumlah Sektor Perdagangan, Pengembangan
Usaha Nasional, Keuangan dan Koperasi
746.597.021.744,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
06.1 Subsektor Prasarana Jalan 1.612.164.743.906,00
06.2 Subsektor Transportasi Darat 632.000.667.307,00
06.3 Subsektor Transportasi Laut 436.492.717.827,00
06.4 Subsektor Transportasi Udara 186.890.695.049,00
06.5 Subsektor Meteorologi , Geofisika, Pencarian
dan Penyelamatan (SAR) 17.198.247.151,00
Jumlah Sektor Transportasi, Meteorologi dan
Geofisika 2.884.747.071.240,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI
07.1 Subsektor Pertambangan 67.232.260.141,00
07.2 Subsektor Energi 3.674.249.966.991,00
Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi 3.741.482.227.132,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI
08.1 Subsektor Pariwisata --
08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi 785.588.662.713,00
Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi 785.588.662.713,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI
09.1 Subsektor Pembangunan Daerah 511.372.749.414,00
09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman
Perambah Hutan 5.797.083.516,00
Jumlah Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi 517.169.832.930,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG
10.1 Subsektor Lingkungan Hidup 202.452.380.570,00
10.2 Subsektor Tata Ruang 89.032.896.192,00
Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang
291.485.276.762,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL,
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
11.1 Subsektor Pendidikan 979.493.614.591,00
11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan 55.548.033.973,00
11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan
Terhadap Tuhan yang Maha Esa --
11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga 9.999.871.000,00
Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional,
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda
dan Olah Raga
1.045.041.519.564,00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA
12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana 5.077.003.270,00
Jumlah Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera
5.077.003.270,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN,PERANAN
WANITA, ANAK DAN REMAJA
13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial 45.073.772.202,00
13.2 Subsektor Kesehatan 243.991.815.346,00
13.3 Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja --
Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan,
Peranan Wanita, Anak dan Remaja
289.065.587.548,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman 751.407.670.957,00
14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan 4.942.859.916,00
Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman
756.350.530.873,00
15 SEKTOR AGAMA
15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama --
15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama 30.953.654.491,00
Jumlah Sektor Agama
30.953.654.491,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
16.1 Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi 34.384.703.694,00
16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar 2.937.077.268,00
16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 67.724.464.376,00
16.4 Subsektor Kelautan 172.958.617.825,00
16.5 Subsektor Kedirgantaraan 10.321.096.669,00
16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik 13.338.390.000,00
Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
301.664.349.832,00
17 SEKTOR HUKUM
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional
2.482.507.000,00
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum --
17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum --
Jumlah Sektor Hukum
2.482.507.000,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN
18.1 Subsektor Aparatur Negara
270.626.293.797,00
18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan
Pengawasan 15.928.723.804,00
Jumlah Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan
286.555.017.601,00
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI,
PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA
19.1 Subsektor Politik 3.684.011.600,00
19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri --
19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa
185.929.823.526,00
Jumlah Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan,
Komunikasi dan Media Massa
189.613.835.126,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN
20.1 Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat --
20.2 Subsektor ABRI
912.608.157.474,00
20.3 Subsektor Pendukung
10.414.950.000,00
Jumlah Sektor Pertahanan dan Keamanan
923.023.107.474,00
J U M L A H
14.385.559.007.733,00
Pasal 3
Sisa Anggaran Kurang sebesar Rp.1.307.456.043.166,00 (satu triliun tiga ratus tujuh miliar empat ratus
lima puluh enam juta empat puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah) disebabkan oleh Realisasi
Pendapatan Negara sebesar Rp 126.661.031.712.917,00 (seratus dua puluh enam triliun enam ratus
enam puluh satu miliar tiga puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah)
dan Realisasi Belanja Negara sebesar Rp 127.968.487.756.083,00 (seratus dua puluh tujuh triliun
sembilan ratus enam puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh
enam ribu delapan puluh tiga rupiah).
Pasal 4
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3877