Home » UURI » UU RI NO 41 TAHUN 2008

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 2008

TENTANG : APBN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang APBN

Tahun Anggaran 2OO9 antara Dewan Perwakilan Ralryat

bersama Pemerintah telah memperhatikan pertimbangan

Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana tertuang dalam

Surat Keputusan DPD Nomor 33/DPD/2008 tanggal

2 Juli 2008;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e, dan f, perlu

membentuk Undang-Undang tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2OO9.

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 23

ayat (1) dan (21, Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1),

(2), (3), dan (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea

Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Nqgara Republik

Indonesia Nomor 3313);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang

Perubahan atas Undang-Undqng Nomor 12 Tahun 1985

tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun L997 tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun L997 Nomor 43, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36871;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lernbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 128,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3e86);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO0 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997

tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

130, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia

Nomor 3988);

Mengingat : 1.

7. Undang-Undang ...

10.

11.

12.

PRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

-3-

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO2 tentang Surat

Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO2 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a236);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indorr-esia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286l.;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2O03 tentang tsadan

Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a2971;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a3O1);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Ind.onesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2OQ4 tentang Perrrbahan

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun L999 tentang Bank

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2AO4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nornor a357);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO4 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lemb"ru,i

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 53,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor

a38e);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nornor aa00h

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pernbangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;

13.

t4.

15.

16,U ndang-Undan.g..

18.

19.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-4-

16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nornor aa37l;

L7. Undang-IJnd,ang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

20.

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO5 tentang Guru dan

Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor !57, Tamdahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a586);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a6ffil;

Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2A06 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1O Tahun 1995

tentang Kepabeanan (Lembaran Negara' Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4661.);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOT tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun

1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor

85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a7a6l;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OOT tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995

tentang Cukai (Lembaran Negara Republi\ .Indonesia

Tahun 2OOT Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 47551;

Undang-Undang Nomor t9 Tahun 2008 tentang Surat

Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara trtepublik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesi&. Nomor a8521;

2L.

22.

23.

24, Undang-Undang.. .

WPRESIDEI{

REPUBLIK INDONESIA

24.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang

Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2L Tahun 2001

tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor ll2, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor aSSal;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO8 tentang

Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 133, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indsnesia Nomor 4893).

4. Pajak ...

)

25.

Dengan Persetujuan Bersanna

DEWAN PERWAKILAN RAICTAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

MenetapKaN : UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan

negara yar1g bcrasal dari penerirnaan - p"tp*j."|T,

penerimaan negara bukan paiak, serta penerimaan hibah

dari dalam negeri dan luar negeri-

2. Penerirnaan perpajakan adalah semua penerimaan negara

yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan

internasional.

3. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara y1lq

beiasal dari paiak penghasilan, pajak pertambahan nilai

barang dan jasa dan pajak penjualan atas Fq"ttg mewaf,

pajakbumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah

dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya'

10.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-6-

Pajak perdagangan internasional adalah semua

penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan bea

keluar.

Penerimaan negara bukan pajak adalah semua penerimaan

yang diterima negara dalam bentuk penerimaan dari

sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan

usaha milik negara (BUMN), penerimaan negara bukan

pajak lainnya, serta pendapatan badan layanan lrmum

(BLU).

Cost recouery adalah pengembalian atas biaya-biaya yang

telah dikeluarkan (recouerab,le cost) oleh Kontraktor

Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan menggunakan hasil

produksi minyak bumi dan gas bumi (migas) sesuai dengan

ketentuan/ peraturan yang berlaku.

Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara yang

berasal dari sumbangan oleh pihak swasta dalam negeri

dan pemerintah daerah serta sumbangan oleh pihak

swasta dan pemerintah luar negeri, yang tidak perlu

dibayar kembali, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat,

serta tidak secara terus menerus, dialokasikan untuk

mendanai kegiatan tertentu.

Belanja negara adalah semua pengeluaran negara yang

digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan

transfer ke daerah.

Belanja pemerintah pusat menurut organisasi adalah

belanja pemerintah pusat yang dialokasikan kepada

kementerian negaraf Lembaga, sesuai dengan programprogram

Rencana Kerja Pemerintah yang akan dijalankan.

Belanja pemerintah pusat menurut fungsi adalah belanja

pemerintah pusat yang digunakan untuk menjalankan

fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi

ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi

lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum,

fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi

agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.

Belanja pemerintah pusat menurut jenis adalah belanja

pemerintah pusat yang digunakan untuk rnembiayai

belanja pegawai, belanja barang, belanja ntodal,

pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan

sosial, dan belanja lain-lain.

11.

12. Belanja...

{,#, .ffik

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

12.

-7 -

Belanja pegawai adalah belanja pemerintah pusat yang

digunakan untuk membiayai kornpensasi dalam bentuk

uang atau barang yang diberikan kepada pegawai

pemerintah pusat, pensiunan, anggota Tentara Nasional

Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan

pejabat negara, baik yang bertugas di dalam negeri

maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan

yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaaq yang berkaitan

dengan pembentukan modal.

Belanja barang adalah belanja pemerintah pusat yang

digunakan untuk membiayai pembelian barang dan jasa

yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa,

baik yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, dan

pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan

atau dijual kepada rnasyarakat serta belanja perjalanan.

Belanja modal adalah belanja pemerintah pusat yang

dilakukan dalam rangka pembenfi:kan rnodal dalam

bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,

jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya.

Pembayaran bunga utang adalah belanja pemerintah pusat

yang digunakan untuk membayar kewajiban atas

penggunaan pokok utang @rtncipal outstanding), baik

utang dalam negeri maupun luar negeri, yang dihitung

berdasarkan ketentuan dan persyaratan untrrk utang

outstanding dan tambahan utang baru, termasuk untuk

biaya terkait dengan pengelolaan utang.

Subsidi adalah alokasi anggaran y?ng diberikan kepada

perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual,

mengekspor, atau mengimpor barang dan J1s", yang

memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa,

sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat.

subsidi energi adalah alokasi ar,;ggararL yang diberikan

kepada bahan bakar minyak dan tenaga listrik, sehingga

harga jualnya terjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Belanja hibah adalah belanja pemerintah pusat d"11*

benhrk uang, barang, atau jasa dari Pemerintah kepada

Badan usaha Milik Negara, Badan usanr*a Milik Daerah,

pemerintah Negara lain, atau lernbagalorganisasi

internasional yang tidak perlu dibayar kembali, bersifat

tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus

menerus.

13.

14.

15.

L7.

18.

16.

19. Bantuan ...

L9.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

.8-

Bantuan sosial adalah semua pengeluarErn negara dalam

bentuk transfer uang/barang yang diberikan kepada

masyarakat melalui kementerian negarallernbaga, guna

melindungi dari terjadinya berbagai risiko sosial.

Belanja lain-lain adalah semua pengeluaran atau belanja

pemerintah pusat yang tidak dapat diklasifikasikan ke

d^1.* jenis-jenis belanja sebagaimana dimaksud pada

angka 12 (dua belas) sampai dengan angka 19 (sembilan

belas), dan dana cadangan umum.

Transfer ke daerah ad.alah pengeluaran negara dalam

rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana

perimbangan, dana otonomi khusus dan' penyesuaian,

serta hibah ke daerah.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi, yang terdiri atas dana b.gr hasil, dana

alokasi urlum, dan dana alokasi khrtsus, sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah.

Dana bagi hasil, selanjutnya disingkat DBH adalah dana

yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan

kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah.

Dana alokasi tlmum, selanjutnya disingkat DAU adalah

dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan

kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Fusat dan Pemerintahan

Daerah.

2L.

20.

22.

23.

24.

25. Dana . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

25.

26.

28.

29.

27.

-9-

Dana alokasi khusus, selanjutnya disingkat DAK adalah

dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuatt untuk

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan

urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional,

sebagaime.na dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan

untuk mernbiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu

daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor I'

Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Ut {"nq

Nomor 2L Tahun 2OOI tentang Otonsrni Khusus Bagi

Provinsi Papua menjadi Undhng-Undang dan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 20A6 tentang Pemerintahan

Aceh.

Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk

membantu daerah dalam rangka melaksanakaq kebtjakan

pemerintah pusat dan membantu mendukung percepatan

pembangunan di daerah.

Hibah ke daerah adalah dana yang bersurnber dari APBN

dalam bentuk rupiah, serta pinia:e,ran dan hibah luar negeri

(PHLN) yang diterushibahkan ke daerah, yang tidak perlu

dibayar kembali, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat,

serta tidak secara terus menerus, dan dialokasikan untuk

mendanai kegiatan tertentu.

Sisa lebih pembiayaan anggaran, selanjutnJa disingkat

SILPA, adalah selisih lebih realisasi pembiayaan atas

realisasi defisit anggaran yang terjadi.

30. Pembiayaan defisit anggaran adalah semua

pembiayaan yang digunakan untuk rnenutup

anggaran negara dalam APBN.

31. Pembiayaan dalam negeri adalah semua penerimaan

pembiayaan yang berasal dari perbankan , d"l

nonperbankan dalam negeri yang terdiri dari hasil

privatisasi, hasil pengelolaan aset, surat berhel.rga negara,

aatt pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari dana

investasi pemerintah, dan dana bergulir.

Jems

defisit

32. Privatisasi ...

32.

33.

34.

35.

36.

38.

37.

.$,,ffi. -s$g1P

PF?ESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

10-

Privatisasi adalah penjualan saham persero, baik sebagian

maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka

meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar

manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas

kepemilikan saham oleh masyarakat, sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nornor 19 Tahun 2AO3

tentang Badan Usaha Milik Negara.

Surat berharga negara, selanjutnya disingkat SBN meliputi

surat utang negara dan surat berharga syariah negara.

Surat utang negara, selanjutnya disingkat SUN adalah

surat berharga berupa surat pengakuan utang dalam

matauang rrrpiah maupun valuta asing yang dijamin

pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik

Indonesia sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tah:un 2OO2

tentang Surat Utang Negara.

Surat berharga syariah negara, selanjutnya disingkat

SBSN, atau dapat disebr.rt sukuk negara, adalah surat

berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip

syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap

aset SBSN, baik dalam matauang rupiah maupun valuta

asing, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah

Negara.

Dana Investasi Pemerintah adalah d.ukungan Pemerintah

dalam bentuk kompensasi {inansial dan/atau kompensasi

dalam bentuk lain yang diberikan oleh Pemerintah kepada

Badan Usaha.

Restrukturisasi BUMN adalah upaya yang dilakukan dalam

rangka penyehatan BUMN, yang merupakan salah

langkah strategis untuk rnemperbaiki kondisi inter"naa.ql

perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan

nilai perusahaan.

Pembiayaan luar negeri neto adalah semua pembiayaan

yang berasal dari penarikan pinjarnan luar negeri yang

terdiri dari pinjaman prograrn dan pinjaman proyek,

dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar

negeri.

Pinjaman program adalah pinjaman yang diterima dalam

bentuk tunai (cash ftnancing) yang pencairannya

mensyaratkan dipenuhinSra kondisi tertentu yang

disepakati kedua belah pihak seperti matriks kebijakan

(ltolieg matrix) atarr dilaksanakannya kegiatan tertentrr-

39.

a0. Pinjaman ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

4r.

40.

43. Tahun anggaran 2OO9 adalah masa 1 (saflr) tahun

terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sarnpai dengan

tanggal 31 Desember 2OO9

Pasal 2

(1) Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran

2OO9 diperoleh dari sumber-sumber:

a. Penerimaan perpajakan;

b. Penerimaan negara bukan pajak; dan

c. Penerimaan hibah.

(21 Penerimaan .perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1) huruf a direncanakan sebesar Rp7 25.8a2.97 O.OO00. OO'00

(tujuh ratus dua puluh lima triliun delapan ratus empat

puluh dua miliar sembilan ratus tqiuh puluh juta rupiah).

(3) penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp258.9a3.558.522.000,00 (dua ratus lima puluh delapan

triliun sembilan ratus empat puluh tiga 'miliar lima ratus

lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu

rupiah).

(4) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (U

huruf c direncanakan sebesar Rp938.80O.OOO.0O0,OO

(sembilan ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus juta

rupiah).

- 11-

Pinjaman proyek adalah pinjaman luar negeri y?n-g

digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu yang telah

ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OOT

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2OO5-2O25 dan berdasarkan Undang-Undang ini.

Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi

pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian

negara/lembaga dan alokasi a,nggaran pendidikan melalui

transfer ke daerah, termasuk gaji pendidik, narnu.n tidak

termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk

membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi

tanggung jawab pemerintah.

Persentase anggaran pendidikan adalah perbandingan

alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran

belanja negara.

42.

(5) Jumlah ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-12-

(5) Jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah Tahun

Anggaran 2OOg sebagaimana dimaksud pada ayat (21, ayat

(3), dan ayat (41 direncanakan sebesar

Rp985.725.328.522.000,00 (sernbilan ratus delapan puluh

lirna triliun tuiuh ratus dua puluh lima miliar tiga ratuq dua

puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).

(1)

{21

Pasal 3

Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 ayat (2) terdiri dari:

a. Pajak dalam negeri; dan

b. Pajak perdagangan internasional.

Penerimaan pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud

pada ayat itl huruf

-a

direricanakan sebesar

irp697.3a6.97o.000.o00,00 (enam ratus sembilan puluh

tujufr triliun tiga ratus empat puhrh enam miliar sembilan

ralus tduh puluh juta rupiahl, yang terdiri dari:

a. Pajak Penghasilan sebesar Rp357.400.470.000.00O,O0

(tiga ratus lima puluh tqjuh triliun empat ratus miliar

empat ratus tujuh puluh juta rupiah), termasuk PPh

ditanggung Pemerintah atas: fi/ komoditi panas bgPi

sebesar Rp800.000.000.00O,00 (delapan ratus miliar

rupiah); (ir) bunga atas surat berharga negara yang

diterbitkan di- pasar internasional sebesar

Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar

nipiah); d,an (iii) terminasi aini hak eksklusif PT Telkom

(Pisal 25129 badan) sebesar Rp25O.000r00O.O00,OO

(a.ta tato" lima

puluh mitiar rupiah), yanq

pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri

Keuangan.

b. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

Penjualan atas Baraqg Mewah sebesar

npZ<0.S08.700.000.000,00 (dua ratus empat puluh

sembilan triliun lima ratus delapan miliar Ejth fatu-s

juta rupiah), termasuk pajak ditanggung Pemerintah

infp) "t"",'

(i/ sektor-sektor tertentu dalam . ralgk1

i.ttahg$rlangiir dampak perlambatan ekonomi global

aan p-e-mulilian sektor riil (counter cgclicall sebesar

Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah); dan

fii BBM bersubsidi (PT Pertamina/,Persero). -s.ebesar

Ri 1o.o0o.000. 000.0oo,0o (sepuluh triliun rupi{)j yanq

pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri

Keuangan.

c. Pajak...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-13-

c. Pajak Bum,i dan Bangunan sebesar

(3)

Rp28.916.300.000.000,00 (dua puluh delapan triliun

sembilan ratus enam belas miliar tiga ratus juta rupiah).

d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar

Rp7.753.600.000.000,00 (tujuh triliun tujuh ratus lima

puluh tiga miliar enam ratus juta rupiah), termasuk

BPHTB ditanggUng pemerintah atas kekurangan DTP

BPHTB PT Pertamina (Persero) tahun 2OO7 sebesar

Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), yang

pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri

Keuangan.

e. Cukai sebesar Rp49.a94.7O0.OO0.00O,00 (empat puluh

sembilan triliun empat ratus sembilan puluh empat

miliar tujuh ratus juta rupiah).

f. Pajak lainnya sebesar Rp4.273.200.000.000,00 (empat

triliun dua ratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus juta

rupiah).

Penerimaan pajak perdagangan internasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp28.496.000.000.0O0,00 (dua puluh delapan triliun grnpat

ratus sembilan puluh enaln miliar rupiah), yang terdiri dari:

a. Bea masuk sebesar Rp19.160.400.000.000,00 (sembilan

belas triliun seratus enam puluh miliar empat ratus juta

rupiah), termasuk bea masuk dan/atau pajak dalam

rangka impor {PDRI) ditanggung pemerintah untuk

sektor-sektor tertentu sebesar Rp2.500.000.000.000,00

(dua triliun lima ratus rniliar rupiah), yang

pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri

Keuangan.

b. Bea keluar sebesar Rp9.335.600.000.000,00 (sembilan

triliun tiga ratus tiga puluh lima miliar enam ratus juta

rupiah).

Rincian penerimaan perpajakan Tahun Anggaran 2OO9

sebagaimana dirnaksud pada ayat (21 dan ayat (3) adalah

sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.

(41

Pasal 4

(1) Penerirnaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari:

a. Penerimaan ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-L4-

a. Penerimaan sumber daYa ufaq;

b. Bagian pernerintah atas laba badan usaha milik negara;

c. Penerimrian negara bukan pajak lainnya; dan

d. Pendapatan BLU.

(2) Penerimaan sumber d.aya alam sebagaimana dimaksud

pad,a ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

ifp1Z3.a9 O.SZI.4TT. OOO,0O(s eratus tujuh puluh tiga triliun

empat ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus .dua

pututr satu juta empat ratus tujuh puluh tduh ribu rupiah),

terdiri dari:

a. Penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas

bumi (SDA Migas) sebesar Rp162. L23.O7O.O00.O00,0O

(seratus enam puluh dua triliun seratus dua puluh tiga

miliar tu.iuh puluh juta rupiah), dengan ketentuan:

(i) Penerimaan SDA Migas tersebut memperhitungkan

cost recaue4y sebesar US$ 1 1 .050..750.000,00 (sebelas

. miliar lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu

dolar Amerika Serikat), naik dari besaran tahun 2008

sebesar US$10.473.000.000,00 (sepuluh miliar

empat ratus tujuh puluh tiga juta dolar Amerika

Serikat), yang disebabkan oleh kenaikan tifting gas on

stream Exxon dan Tangguh, serta swap Conoco dan

Chevron.

(ii) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditugaskan untuk

melakukan audit atas kewqjaran unsur blaya d-alam

cost reeouery sejak tahun L997, da'q apabila terdapat

temuan ketidakrvajaran, maka BPK wajib melaporkan

estimasi besaran kerugian negara yang timbul,

termasuk kerugian daerah dalam kerangka . bagi

hasil, dan disampaikan dalam Laporan Pemerintah

tentang Pelaksan aarr APBN Semester I Tahun

Anggaran 2OA9 untuk dapat ditindaklanjuti'

(iil) Pemerintah ditugaskan untuk rnenerbitkan

Peraturan Pemerintah tentang cost recouery' yang

antara lain memuat:

1. Unsur biaya yang dapat dikategorikan dan

diperhitungkan sebagai unsur cost recouery.

2. Standar atau norrna universal yang

diberlaln-rkan terhadap kewajaran unsur biaya

dalam perhitunge'n beban pajak dan cosf

recouery.

3. Standar...

(3)

(4)

PRESIDEN

REPUBLIK II\DONESIA

-15-

3. Standar tersebut tidak hanya berpedoman pada

Exhibit Contract, narn-un juga disesuaikan

dengan standar pembebanan yang berlaku

umum sebagaimana dimaksud pada butir (2).

4. Cost recouery senantiasa harus mengikuti

peraturan perundang-undangan yang berlaku di

Ind.onesia, sehingga acuan cost recouery dalam

Exhibit Contract perlu ditinjau kembali.

5. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah tersebut

dilakukan efektif mulai 1 Januari 2009.

(iv) Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan

Gas Bumi (BP MIGAS) ditugaskan untuk

memperkuat pengawasan dalam rangka

mengoptimalkan penerimaan nega{a dari sektor

migas.

b. Penerimaan sumber daya alam nonminyak bumi dan gas

bumi (SDA Nonmigas) sebesar Rpl t.373.45L.477 .OOO,OO

(sebelas triliun tiga ratus tujuh puluh tiga miliar empat

ratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tqiuh

ribu rupiah).

Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan

sebesar Rp30.794.000.00O.000,00 (tiga puluh triliun tujuh

ratus sembilan puluh empat miliar rupiah).

Penerimaan negara bukan pajak lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

Rp49.210.80 I.248.OOO,O0 (empat puluh sembilari triliun dua

ratus sepuluh miliar delapan ratus satu juta dua ratus

empat puluh delapan ribu ruPiah).

Pendapatan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d. direncanakan sebesar Rp5.442,235.7 97 .000,00 (lima

triliun empat ratus empat puluh dua miliar dua ratus tiga

puluh lima juta tduh ratus sembilan puluh tujuh ribu

rupiah).

(s)

(6) Penunjukan ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(6)

-16-

Penunjukan Gelora Bung Karno dan Kompleks Kemayoran

sebagai Badan Laya4an Umurn dalam rangka optimalisasi

Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagairnana dimaksud

pada ayat (1) huruf d dapat ditinjau kembali sesuai

peraturan perundang-undangan, dalaryr hal ini terhadap

sebagian aset yang dikelola oleh Badan Layanan Umum

Gelora Bung Karno dan sebagian atau seluruh aset yang

dikelola Badan La5ranan Umum Kompleks Kemayoran akan

ditetapkan sebagai Penyertaan Modal Negara dalam suatu

Badan Usaha Milik Negara.

Rincian penerimaan negara bukan pajak Tahun Anggaran

2OO9 sebagaimana dimaksud pada ayat (21, ayat (3), ayat (4),

dan ayat (5) adalah sebagaimana tercantum dalam

penjelasan ayat ini.

Pasal 5

Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2OO9 terdiri dari:

a. Anggaran belanja pemerintah pusat; dan

b. Anggaran transfer ke daerah.

Anggaran betanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

RpT L6.376.346.I22.OOO,O0 (tujuh ratus enam belas triliun

tiga ratus tujuh puluh enarn miliar tiga ratus empat puluh

enam juta seratus dua puluh dua ribu rupiah).

Anggaran transfer ke daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp320.690.992.000.000,00 (tiga ratus dua puluh triliun

enam ratus sembilan puluh miliar sembilan ratgs sembilan

puluh dua juta rupiah).

Jumlah anggararl belanja negara Tahun Anggaran 2OOt9

sebagaimana dimaksud pada ayat (2\ dan ayat (3)

direncanakan sebesar Rpl.037.067.338. I22.OOO,OO (seribu

tiga puluh tujuh triliun enarn puluh tqjuh miliar tiga ratus

tiga puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah),

Pasal 6

(1) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas:

a. Belar{a pemerintah pusat menurut organisasi;

(7)

(1)

(21

(3)

(4)

b. Belanja ...

(21

WPRESIDEN

REPUBLIK INDONESII\

-17-

b. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi; dan

c. Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja.

Belanja pemerintah pusat menurut organisasi sebagaimana

dimaksud pad.a ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp716.376.346.122.OOO,OO (tujuh ratus enantr belas triliun

tiga ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus empat puluh

enam juta seratus dua puluh dua ribu rupiah).

Bela4ja pemerintah pusat menurut fungsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp716.376.946.122.000,00 (tujuh ratus enarn belas triliun

tiga ratus tujuh puluh enasr miliar tiga ratus empat puluh

enam juta seratus dua puluh dua ribu rqpiah).

Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan

sebesar Rp7 16.376.346.L22.OOO,O(0t ujuh ratus enarn belas

triliun tiga ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus empat

puluh enam juta seratus dua putruh dua ribu rupiah).

Rincian lebih lanjut dari anggaran belanja pemerintah pusat

menurut unit organisasi/bagian anggaran, fungsi, program,

kegiatan dan jenis belanja dibahas bersama antara Dewan

Perwakilan Ralqyat dan Pemerintah.

Rincian anggaran belanja pemerintah pusat Tahun Anggaran

2OO9 menurut organisasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (2), menurut fungsi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (3), dan menurut jenis belanja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), diatur lebih

lanjut dalam Peraturan Presiden yang menjadi lampiran

yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini yang

ditetapkan pating lambat tanggal 30 Nopember 2008.

Pasal 7

Pengend.alian anggaran subsidi bahan bakar mrnyak (BBM)

dalam tahun anggaran 2OOg ditempuh dengan kebijakan

penetapan besaran subsidi BBM sesuai dengan Undang-Undang

APBN dengan toleransi alokasi rnaksimum dari realokasi

cadangan risiko fiskal.

Pasal 8

Pengendalian anggaran subsidi listrik dalafn tahun anggaran

2OO9 dilakukan melalui:

(3)

(4)

(s)

(6)

a. Penerapan ...

c .

PRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

-18-

Penerapan tarif dasar listrik (TDL) sesuai harga keekonomian

secara otomatis untuk pelanggan dengan daya 6.600 YA (uolt

ampere)ke atas.

Perluasan penerapan kebijakan tarif insentif dan disinsentif

untuk pelanggan dengan daya di bawah 6.600 VA.

Penerapan diversifikasi tarif regional seperti Batam dan

Tarakan pada daerah-daerah lain.

Penyediaan kebutuhan pasokan gas untuk PT Perusahaan

Listrik Negara (PT PLN) dari Fl Perusahaan Gas Negara

(PT PGN) dan KKKS berkoordinasi dengan BP MIGAS.

Penyediaan Domestic Market Obligation (DMO) batubara yang

berasal dari kebutuhan ketersediaan inkind batubara.

Pasal 9

(1) Pemerintah menjamin kecukupan pasokan gas yang

dibutuhkan perusahaan produsen pupuk dalam negeri

dalam rangka menjaga ketahanan pangan.

(21 Dalam rangka untuk mengurangi beban subsidi pangan

temtama pupuk pada masa yang akan datang, pemerintah

menjarnin harga gas untuk memenuhi 'kebutuhan

perusahaan produsen pupuk dalam negeri dengan harga

domestik.

(3) Pemerintah Daerah diberi kewenangan mengawasi

penyaluran pupuk bersubsidi melalui mekanisme rencana

definitif kebutuhan kelompok (RDKK).

Pasal 1O

(1) Dalam rangka kesinambungan pelaksanaan kegiatankegiatan

untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan,

maka bantuan langsung masyarakat (BLM) dalam

programlkegiatan nasional pernberdayaan masyarakat

(PNPM) yang terdiri dari program pengembangan kecamatan

(PPK), program penangglllangan kemiskinan perkotaan

(P2KP), program pengembangan infrastruktur perdesaan

(PPIPJ, dan percepatan pembangunan daerah tertinggal dan

khusus (P2DTK) dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA) Tahun Anggaran 2OO9, dapat diluncurkan sampai

dengan akhir April 2OlO sebagai anggararr belanja tambahan

Tahun Anggaran 2010.

(2) Pengajuan ...

WPRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(21

(3)

(4)

(1)

(21

(3)

(4)

-19-

Pengajuan usulan luncuran program/kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disarnpaikan kepada Menteri

Keuangan dalarn bentuk konsep DIPA' Luncuran (DIPA-L)

paling lambat pada tanggal 16 Januari 2OLO;

Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan DIPA-L sebagaimana

dimaksud pada ayat {1) dan ayat (21, ditetapkan oleh

Pemerintah.

Pemerintah dapat melakukan kontrak dan pembiayaan

tahun jamak terbatas sampai dengan tahun 2010 untuk

mengatasi keperluan rnendesak dan belum terprograrn' yang

pada tahap awal sumber dananya antara lain berasal dari

bantuan sosial penanggulangan bencana.

Pasal 11

Dalam rangka menjaga kesinambungan penyelenggaraan

Pemilihan Umurn tahun 2OO9, maka program/kegiatan

penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2OO9 yang

dilakukan dalam tahun 2003 namun belum dapat

diselesaikan sampai dengan akhir Desember 2008 dapat

dilanjutkan p.tty.lt"aiannya ke tahun 2OO9.

Pendanaan untuk program/kegiatan, sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) bersumber dari bagran anggaran

069 (belanja lain-lain) dalam tahun 2AO9.

Penyelesaian kegiatan-kegiatan tersebut {1ng berkaitan

dengan pengadaan barang dan jasa publik mengikuti

ketentuan perundangan yang berlaku.

Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan a]rat (2), ditetapkan oleh

Pemerintah.

Pasal 12

Kegiatan-kegiatan dalam rangka pembangunan infrastruktur

yang dilakukan dalam tahun 2008 namun belum {apat

diselesaikan sampai dengan akhir Desember 2008 dapat

dilanjutkan penyelesaiannya ke tahun 20O9.

pendanaan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) bersumber dari pagu kementerian negara/lembaga

masing-masing dalam tahun anggaran 2OO9,

(1)

(21

(3)P engaturan.. .

(1)

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-20- ;

(3) Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan kegiatan sebagaimana

d.imaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 13

Untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo,

maka alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur

Sidoarjo (BPLS) dapat digunakan untuk melunasi

kekurangan pembayaran pembelian tanah, bantuan kontrak

rumah, tunjangan hidup dan biaya evakuasi di luar peta

terdampak pada tiga desa (desa Besuki, Kedung Cangkring'

dan Penjarakan), serta untuk bantuan kontrak rumah,

trrnjangan hidup, biaya evakuasi dan reloke.si pada sembilan

r-ukun tetangga di tiga desa (Siring Barat, Jatirejo, dan

Mindi).

Kekurangan pembayaran pembelian tanah di luar peta area

terdampak pada tiga desa (desa Besuki, Kedung Cangkring,

dan Penjarakan) dilakukan setelah pembayaran pembelian

tanah di dalam peta area terdampak selesai dilakukan.

Pasal 14

Pemerintah diberi kewenangan untuk melakukan pengeluaran

dalam rangka memenuhi setiap kewajiban yang timbul

sehubungan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap (inkracht).

Pasal 15

(1) Perubahan rincian lebih lanjut dari anggaran belanja

pemerintah pusat berupa:

a. pergeseralt anggaran belanja:

(i) antarunit organisasi dalam satu bagian anggaran;

(ii) antarkegiatan dalam satu program sepanjang

pergeseran tersebut merupakan hasil optimalisasi;

dan/atau

(iii) antarjenis belanja dalam satu kegiatan.

b. perubahan anggarall belanja yang bersumber dari

penerimaan negara bukan peiak (PNBP); dan

{21

c. perubaha.n ...

WPRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-2rc.

perubahan pinjaman , dan hibah luar negeri (PHLN)

sebagai akibat dari luncuran dan percepatan penarikan

PHLN;

ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari

penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di atas pagu APBN

untuk perguruan tinggi non-Badan Hukum Milik Negara

(BHMN) dan BLU ditetapkan oleh Pemerintah.

(3) Perubahan rincian belanja pemerintah pusat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang masih

dalam satu provinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan yang

dilaksanakan dalam rangka tugas pembantuan, atau dalam

satu provinsi untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam

rangka dekonsentrasi.

(41 Perubahan rincian belanja pemerintah pusat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antarprovinsi/

kabupaten/kota untuk kegiatan operasional yang

dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat pusat maupun

oleh instansi vertikalnya di daerah.

(5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan

(4) dilaporkan Pemerintah kepada DPR dalam APBN

Perubahan dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Pasal 16

Anggaran transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. Dana perimbangan;

b. Dana otonorni khusus dan penyesuaian; dan

c. Hibah ke daerah.

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp296.952.4L3.8OO.OOO,OO

(dua ratus sembilan puluh enarn triliun sembilan ratus lima

puluh dua miliar empat ratus tiga belas juta delapan ratus

ribu rupiah).

(1)

(21

(3) Dana ...

(3)

(41

(1)

(21

(3)

(4)

(5)

(6)

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-22-

Dana otonomi khusus dan penyesuaian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp23,738.578.20O,00O,00 (dua puluh tiga triliun ttrjuh ratus

tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh delapan

juta dua ratus ribu rupiah).

Hibah ke daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c nihil.

Pasal 17

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Dana bagi hasil;

b. Dana alokasi umum; dan

c. Dana alokasi khusus.

Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a direncanakan sebesar RpS5.718.725.000.000,00 (delapan

puluh lima triliun tujuh ratus delapan belas miliar tujuh

ratus dua puluh lima juta rupiah).

Dana alokasi umum sebagaimana d.imaksud pada ayat (L)

huruf b direncanakan sebesar Rp186.414.100.000"000,00

(seratus delapan puluh enam triliun empat ratus empat

belas miliar seratus juta rupiah).

Dana alokasi khusus sebagairnana dimaksud pada ayat {1)

huruf c direncanakan sebesaf Rp24.819.588.800.000,00

(dua puluh empat triliun delapan ratus sembilan belas miliar

lima ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu

rupiah).

Perhitungan dan pembagian lebih lanjut dana perimbangan

dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang

Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perirnbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Rincian dana perimbangan Tahun Anggaran 2OOg

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)

adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 18

(1) Dana otonorni khusus dan penyesuaian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. Dana ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-23-

a. Dana otonomi khusus; dan

b. Dana penyesuaian.

(2) Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp8.856.564.0OO.000,0O

(delapan triliun delapan ratus lirna puluh enam miliar lima

ratus enam puluh empat juta rupiah).

(3) Dana penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp14.882.OL4.2OO.O00,0O

(empat belas triliun delapan ratus delapan puluh dua miliar

empat belas juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 19

(1) Jr.lmlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun

Anggaran 2OO9 sebesar Rp985.725.328.522.000,00

(sembilan ratus delapan puluh lima triliun tduh ratus dua

puluh lima miliar tiga ratus dua puluh delapan juta ,lima

ratus dua puluh dua ribu rupiah), sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (5), lebih kecil dari jumlah Anggaran

Belanja Negara sebesar Rp 1. 037.067.3 38. L22.OOO,O0(s eribu

tiga puluh tqiuh triliun enam puluh tujuh miliar tiga ratus

tiga puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah),

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4l', sehingga

dalarn Tahun Anggaran 2OOg terdapat Delisit Anggaran

sebesar Rp51 .342.009.600.000,00 (lima puluh satu triliun

tiga ratus empat puluh dua miliar sembilan juta enam ratus

ribu rrrpiah), yang akan dibiayai dari Pembiayaan Defisit

Anggaran.

(2) Pembiayaan Delisit Anggaran Tahun Anggaran 2OO9

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sumbersumber:

a. Pembiayaan dalam negefl sebesar

Rp6O.79O.25O.000.OO0,OO(e nam puluh triliun tujuh

ratus sembilan puluh miliar dua ratus lima puluh juta

rupiah);

b. Pembiayaan luar negeri neto sebesar negatif

Rp9.448.24O.4OO.O00,0O (sembilan triliun empat ratus

empat puluh delapan miliar dua ratus empat puluh juta

empat ratus ribu rupiah).

(3) Rincian ...

WPRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-24-

(3) Rincian Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2OO9

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 adalah sebagaimana

tercantum dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 20

(1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 2OOg, Pemerintah

men]rusun Laporan tentang Realisasi Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Semester Pertama Tahun

Anggaran 2OOg mengenai:

a. Realisasi pendapatan negara dan hibah;

b. Realisasi belanja negara; dan

c. Realisasi pembiayaan delisit anggaran.

{21 Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pemerintah menyertakall prognosa unhrk 6 (enam-) bulan

berikutnya.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

disampaikan kepada Dewan Perwakilan Ralcyat paling

lambat pada akhir bulan Juli 2009,'untuk dibahas bersama

antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah.

(1) Anggaran

Pasal 2 1

Pendidikan adalah sebesar

Rp2O7.413.531.763.000,00 (dua ratus hrjuh triliun emplt

ratus tiga belas miliar lima ratus tiga puluh satu juta tujuh

ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

t2l Persentase anggaran pendidikan adalah sebesar 2O,O%(od ua

puluh koma nol persen), yang merupakan perbandingafi

alokasi anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terhadap total anggaran belanja negara sebesar

Rpl.O37.067.338. lz2.OOO,CIO(s eribu tiga puluh tujuh triliun

enarn puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh ddlapan juta

seratus dua puluh dua ribu rupiah).

Pasal 22 ...

WF]RESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-25-

PasaL 22

Anggaran belanja bunga utang yang merupakan bagian dari

Belanja Pemerintah Pusat telah memperhitungkan hasil

restrukturisasi tingkat bunga surat utang (SU) 0O2 dan SU-OO4

yang mengacu pada besaran tingkat bunga special rate Bank

Indonesia (SRBI) 01 sebesar O,Lo/o(n ol koma satu persen).

Pasal 23

(1) Dalam keadaan darurat, apabila terjadi hal-hal sebagai

berikut:

a. penurunan pertumbuhan ekonomi di bawah asumsi dan

deviasi asurnsi ekonomi makro lainnya yang

menyebabkan turunnya pendapatan negara, dan/atau

meningkatnya belanja negara secara signifikan;

b. kenaikan biaya utang, khususnya imbal hasil Surat

Berharga Negara, secara signi{ikan; dan/atau

c. krisis sistemik d.alam sistem keuangan dan perbankan

nasional yang membutuhkan tambahan dana

penjaminan perbankan dan Lembaga Ker:angan Bukan

Bank (LKBB),

Pemerintah dengan persetqjuan Dewan Perwakilan Ralryat

dapat melakukan langkah-langkah:

1. pengeluaran yang belum tersedia anggarannya

dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan

dalam APBN Tahun Anggaran 2QO9;

2. pergeserarl anggaran belanja antarprogratr,r,

antarkegiatan, dan/atau antarjenis belanja dalam satu

kementerian negara/lembaga dan/atau antar

kementerian ne gar a f lemb aga;

3. penghematan belanja negara dalam rangka peningkatan

elisiensi, dengan tetap menjaga sasaran ptogram/

kegiatan prioritas yang tetap harus tercapai;

4. penarikan pinjaman siaga dari kreditor bilateral

maupun multilateral;

5. penerbitan Surat Berharga Negara melebihi pagu yang

ditetapkan dalam APBN tahun' yang bersangkutan.

(21 pemerintah menyampaikan tangkah-langkah kebijakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Laporan

semester I Pelaksanaan APBN dan/atau Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat

Pasal 24 ...

(1)

(21

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-26-

Pasal24

Dalam hal realisasi penerimaan negara tidak cukup untuk

memenuhi kebutuhan pengeluaran negara pada saat

tertentu, kekurangannya dapat ditalangi dari dana saldo

anggaran lebih (SAL).

Pemerintah dapat menerbitkan Surat Berharga Negara

untuk membiayai kebutuhan pengelolaan kas bagi

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Neqara

(APBN), apabila dana tunai pengelolaan kas tidak cukup

tersedia untuk memenuhi kebutuhan awal tahun anggaran

'berikutnya.

Pemerintah dapat melakukan pembelian kembali SBN untuk

kepentingan stabilisasi pasar, dengan tetap memperhatikan

jumlah kebutuhan penerbitan StsN neto untuk memenuhi

kebutuhan pembiayaan yang ditetapkan.

Pasal 25

(1) Penyesuaian Anggaran Pendapatan d'an Belanja Negara

Tahun Anggaran 2AA9 dengan perkembangan dan/atau

perubahan keadaan dibahas bersama Dewan Perwakilan

ifakyat dengan Pemerintah dalam rangka pen5rusunan

perkiraan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun Anggaran 2OO9, apabila terjadi:

a. Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai

dengan asumsi yang digunakan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2OO9;

b. Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;

c. Keadaan yang menyebabkan hlrus dilakukan

pergeseran aJrggaran antarunlt organlsasl,

antarprogram, danf atau antarjenis belanja;

d. Kead.aan yang menyebabkan saldo anggaran lebih

tahun-tahun anggaran sebelumnya harus digunakan

untuk pembiayaan anggaran Tahun Anggaran 2OO9'

(21 saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hr.rruf d tidak termasuk saldo angga.ran lebih yang

merupakan saldo kas di Bhdan Layanan umum (BLU), yang

penggunaannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai

ketentuan yang berlaku dan dilaporkan dalam

pertanggungiawaban pelaksanaan APBN.

(3)

{3) Pemerintah ...

W . PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-27 -

(3) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang

tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun Anggaran 2OO9 berdasarkan perubahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun

Anggaran 2OA9 berakhir.

Pasal 26

(1) Setelah Tahun Anggaran 2OOg berakhir, Pemerintah

men5rusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2OO9

berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

(21 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi Laporan Realisasi

Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas

Laporan Keuangan

(3) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana d.imaksud pada

ayat (21dilengkapi dengan informasi pendapatan dan belanja

secara akrual.

(4) Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (21 menyajikan

aset dan kewajiban berdasarkan basis akrual.

(5) Penerapan pendapatan dan belanja secara akrual dalam

laporan keuangan tahun 2CIO9 dilaksanakan secara bertahap

pada badan layanan umum.

(6) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud pada ayat (U disusun sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan.

(71 Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang

tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran

Pe, ndapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2OO9,

setelah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh Badan Pemeriksa

Keuangan, paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun

Anggaran 2OO9 berakhir untuk mendapatkan persetujuan

Dewan Perwakilan Rakvat.

Pasal27

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal L Januari 2OO9.

Agar...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap

pengundangan

dalam Lembaran

--28 -

orang mengetahuinya,

Undang-Undang ini dengan

Negara Republik Indonesia.

memerintahkan

penempatannya

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 10 Nopember 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 1O Nopember 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OO8 NOMOR 171

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARTAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan

Fidang Perekonomian dan Industri

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 2OO8

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2OO9

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2OOg

disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun

2OO9, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal

Tahun 2OO9 sebagaimana telah dibahas dan disepakati bersama, baik

dalam Pembicaraan Pendahuluan maupun Pembicaraan Tingkat I

Pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2OO9 antara Pemerintah dan Dewan

Perwakilan Ralryat Republik Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan

ketentuan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara. Selain itu, APBN Tahun Anggaran 2OO9

juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik, yang

berkembang dalam beberapa bulan terakhir, serta berbagai langkah

kebijakan yang diperkirakan akan ditempuh dalam tahun 2OO9.

Dengan memperhatikan perkembangan faktor eksternal dan stabilitas

ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 2OO9

diperkirakan mencapai sekitar 6,00/o (enam korna nol persen). Meskipun

perlambatan perekonomian global akan menyebabkan menurunnya kinerja

ekspor nasional, pemerintah akan berupaya agar realisasi pertumbuhan

ekonomi sesuai d.engan asumsi tersebut. Melalui pertumbuhan konsumsi

masyarakat yang diperkirakan masih cukup tinggi, dan iklim investasi yang

semakin kondusif diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi para investor

dalam negeri dan luar negeri untuk menanarnkan modalnya di Indonesia.

Sementara itu, impor Indonesia akan lebih difokuskan pada barang modal

sehingga dapat memicu perkembangan industri pengolahan dalam negeri.

Melalui kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang terkoordinasi, nilai

tukar rupiah diperkirakan akan berada pada kisaran Rp9.4O0,00 (sembilan

ribu empat ratus rupiah) per satu dolar Amer.ika Serikat. Stabilitas nilai

tukar rupiah ini mempunyai peranan penting terhadap pencapaian sasaran

inflasi tahun 2OA9, dan perkembangan suku bunga perbankan. Dalam

tahun...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-2-

tahun 2OO9, dengan terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah, 'dan

terjaminnya pasokan dan lancarnya arus distribusi kebutuhan bahan

pokok, maka laju inflasi diperkirakan dapat ditekan pada tingkat

6,20/o (enam koma dua persen). Sejalan dengan itu, rata-rata suku bunga

SBI 3 (tiga) bulan diperkirakan akan mencapai 7,5Vo (tduh koma lima

persen). Di lain pihak, dengan mempertimbangkan pertumbuhan

permintaan minyak dunia yang sedikit melambat seiring perlambatan

pertumbuhan ekonomi dunia, serta ketatnya spare capacitg di negaranegara

produsen minyak karena investasi di sektor perminyakan yang

relatif lambat, maka rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesia

Crude PricelICP) di pasar internasional dalam tahun 2AO9 diperkirakan

akan berada pada kisaran US$80,0 (delapan puluh koma nol dolar Amerika

Serikat) per barel, sedangkan tingkat lifiing minyak mentah diperkirakan

sekitar 960 (sembilan ratus enam puluh) ribu barel per hari.

Pemerintah menyadari bahwa untuk mencapai sasaran pembangunan di

tahun 2OO9, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Untuk itu,

sasaran program kerja pemerintah dalam tahun 2OO9 diharapkan dapat

memberikan kemajuan penting dalam pelaksanaan tiga agenda

pembangunan sebagaimana digariskan dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2OO4-2OO9,y aitu: 1ram/ ewujudkan

Indonesia yang aman dan dam ai; (b) mewujudkan Indonesia yang adil dan

demokratis; dan /c/ mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Sementara itu,

tema pembangunan tahun 2009 adalah "Peningkatan KesejahteraarL Rakyat

dan Pengurangan Kemiskinan."

Dalam upaya mewujud.kan tema pembangunan tersebut, Pemerintah

menghadapi berbagai masalah dan tantangan, antara lain: (i/ rnasih relatif

tingginya jumlah penduduk miskin; (ii) terbatasnya akses dan dana dalam

sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin; (iii) relatif rendahnya

kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat; dan (iu) masih lemahnya

daya tarik investasi dan daya saing sektor riil.

Untuk menghadapi rnasalah dan tantangan tersebut guna mewujudkan

tema pembangunan dalam tahun 2OO9, telah .ditetapkan prioritas

pembangunan nasional dalam Rencana Keda Pemerintah (RKP) Tahun

2OOg sebagai berikut: Pertama, peningkatan pelayanan dasar dan

pembangunan perdesaan. Kedua, percepatan pertumbuhan yarrg

berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yAng didukung oleh

pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi. Ketiga, peningkatan

upaya anti korupsi, reformasi birokrasi, pemantapan dernokrasi," serta

pertahanan dan keamanan dalam negeri.

Prioritas ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-3-

Prioritas pembangunan nasional tersebut dijabarkan dalarn pokok-pokok

kebijakan fiskal tahun 2OO9 sebagai berikut: (i/ pelaksanaarr amandemen

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang saat ini masih dalam

proses pembahasan di DPR; (ii) peningkatan pembangunan infrastruktur,

terutama bandara dan pelabuhan; (iii) pelaksanaan pengendalian konsumsi

bahan bakar minyak (BBM) melalui pendistribusian BBM bersubsidi

dengan sistem tertutup dan kebijakan lain yar-rg dianggap perlu agar

subsidi lebih tepat sasaran, dengan tetap memperhatikan kemampuan

keuangan negara dan daya beli masyarakat; (iu) perhiftrngan pendapatan

dalam negeri neto sebagai basis penetapan pagu DAU nasional

memperhitungkan antara lain beban subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi

pupuk, dan ' subsidi benih; dan {u/ pelaksanaan amandemen Undang-

Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Di samping itu, untuk

mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Pemerintah perlu

melakukan perbaikan Etalitg of spending d,an penajaman prioritas terhadap

belanjanya.

Dengan demikian, kebijakan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat

tahun 2OOg diarahkan terutama untuk mendukung kegiatan ekonomi

nasional dalam memacu pertumbuhan, menciptakan dan memperluas

lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

dan mengurangi kemiskinan, di samping tetap menjaga stabilitas nasional,

kelancaran kegiatan penyelenggaraan opeqasional pemerintahan dan

peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan arah

kebijakan tersebut, maka prioritas alokasi anggaran belanja pemerintah

pusat dalam tahun 2009 akan difokuskan pada: (i)kegiatan-kegiateur yang

terkait dengan kebutuhan dasar operasional di setiap kementerian negaraf

lembaga; (it) melanjutkan program pengentasan kemiskinan meialui

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PI\PM), Bantuan Operasional

Sekolah (BOS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Jamkesmas;

(iri/meningkatkan alokasi program kementerian negara/lembaga untuk

peningkatan produksi pangan, infrastruktur dan energi alternatif;

(iu)pengtrangan subsidi BBM melalui efisiensi di PT Pertamina dan PT

PLN; (u) melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah-daerah pasca

bencana a-Lam; serta (ui)mengamankan pelaksanaan Pemilu 2009.

Selanjutnya, RpbN juga diarahkan untuk melaksanakan amanat konstitusi

dalarn rangka memenuhi hak warga negara atas: (L) pekerjaan dan

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; (iil hidr,rp sejahtera iahir dan

batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik

dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; dqr' (Wjaminan

sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara uluh sebagai

manusla ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-4-

manusia bermartabat, dan mendapat pendidikan yang layak. Di samping

itu, keseimbangan pembangunan, termasuk di dalamnya penganggasan,

perlu tetap harus dijaga agar dapat mencapai prioritas-prioritas perbaikan

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan pelaksanaan tugas

kenegaraan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945

(uuD 1e4s).

Selanjutnya, sesuai dengan amanat UUD 1945, negara memprioritaskan

APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan

nasional, dengan mengalokasikan sekurang-kurangnya 2O,Oo/o( dua puluh

koma nol persen) dari APBN dan APBD untuk pendidikan nasional.

Pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 2O,.Oo/o(d ua puluh koma nol

persen) tersebut disamping untuk memenuhi amanat Pasal 31 Ayat (a)

UUD 1945, juga dalam rangka memenuhi Putusan Mahkamah Konstitusi

tanggal 13 Agustus 2008 Nomor 13/PUU-V[|2OA8. Menurut putusan

Mahkamah Konstitusi, selambat-lambatnya dalam UU APBN Tahun

Anggaran 2OO9, Pemerintah dan DPR harus telah memenuhi kewajiban

konstitusionalnya untuk menyediakan anggaran sekurang-kurangnya

2O,Oo/o (dua puluh koma nol persen) untuk pendidikan. Selain itu,

Pemerintah dan DPR memprioritaskan pengalokasian anggaran pendidikan

2A,OVI (dua puluh koma nol persen) dari APBN Tahun Anggaran 2OO9 agar

UU APBN Tahun Anggaran 2OA9 yang memuat anggaran pendidikan

tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan sejalan dengan

amanat UUD 1945. Hal tersebut harus diwujudkan dengan sungguhsungguh,

agar Mahkamah Konstitusi tidak menyatakan bahwa

keseluruhan APBN yang tercantum dalam UU APBN Tahun Anggaran 2OO9

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang disebabkan oleh adanya

bagian dari UU APBN, yaitu mengenai anggaran pendidikan, yang

bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam kaitannya dengan penanganan bencana alantl, melalui Peraturan

Pemerintah Fengganti Undang-Undang (Perpui Nornor 2 Tahun 2OO5 yang

dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Witrayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

(NAD) dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, telah dibentuk BRR

NAD-Nias dalam rangka melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi di

wilayah Provinsi NAD dan Kepuiauan Nias pasca bencana gempa bumi dan

tsunami yang melanda wilayah tersebut pad-a akhir tahun 2CIA4. Selain

tugas melaksanakan kegiatan pemulihan, BRR NAD-Nias juga mengemban

2 (dua) tugas pokok, yaitu: (t) mengelol.a proyek rehabilitasi dan

rekonstruksi ...

WPRESIDEN

REPUBLIK INDONESII\

-5-

rekonstrlrksi yang berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran (didanai

oleh APBN), dan /ii/ mengkoordinasikan proyek-proyek rehabilitasi dan

rekonstruksi yang dibiayai oleh lembaga/negara donor atau lembaga

swadaya masyarakat (LSM) asing.

Perpu Nomor 2 Tahun 2005, Pasal 26 menyebutkan bahwa: (l masa tugas

BRR akan berakhir setelah 4 (empat) tahun; /ii/ setetah berakhirnya masa

tugas BRR, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi tanggung jawab

pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan; (iiil setelah berakhirnya masa tugas BRR, segala

kekayaannya menjadi kekayaan nrilik negara yang selanjutnya dapat

diserahkan kepada pemerintah daerah; dan (iu) pengakhiran masa tugas

BRR beserta akibat hukumnya ditetapkan dengan Perpres.

Dengan demikian, tahun 2O0B merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan

proyek-proyek fisik oleh BRR NAD-Nias. Sementara itu, dalam rangka

melaksanakan proses administrasi penuntasan tugas, BRR NAD-Nias

masih dapat beroperasi hingga April 2OO9. Oleh karena itu, mulai tahun

2008 sudah mulai dilakukan persiapan penuntasan masa tugas BRR NADNias.

Berkaitan dengan berakhirnya masa tugas BRR NAD-Nias, terdapat

beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu: 1/ip/ engelolaan'pendanaan

'pasca

BRR NAD-Nias; (ii) pengalihan peralatan dan perangkat (aset) melalui

identi{ikasi terhadap: tahap pengalihan aset, jenis-jenis pengalihan aset,

aset-aset BRR NAD-Nias, dan aset-aset lembaga/negara donor/NGO;

(iii) pengaJihan personel (SDM); serta (iu) pengalihan dokumen.

Dalaqt kerangka tersebut, pada tahun 2OOg, pelaksanaan lanjutan program

rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias akan diserahkan kewenangannya

kepada kementerian negara/lembaga (KlLl dan pemerintah daerah, sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dengan demikian,

pembiayaan program rehabilitasi dan rekonstruksi tidak lagi dialokasikan

pada bagian arlggaran 094 (BRR NAD-Nias), tetapi langsung dialokasikan

kepada masing-masing KIL yang bersangkutan. Sementara itu, biaya

operasional BRR NAD-Nias akan dialokasikan pada bagian anggaran 069

(anggaran pembiayaan dan perhitungan). Kementerian negaral\embaga

yang akan melanjutkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias

antara lain Departemen Dalam Negeri, Departemen Pekerjaan Umum,

Departemen Perhubungan, Departemen Agama, Badan Pertanahan

Nasional, dan Bappenas.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, maka penyerahan,

pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara

nyata dan bertanggungjawab, juga diikuti dengan pengaturan, pembagian,

dan . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-6-

dan pemanfaatan sumber daya nasional secara proporsional, demokratis,

adil dan transparan, dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan

kebutuhan daerah melalui reformulasi kebijakan dana perimbangan dan

kebijakan lain terkait dengan transfer ke daerah. Sejalan dengan hal

tersebut, penerapan kebijakan transfer ke daerah dalam tahun 2OO9

ditujukan untuk: (t) terus metraksanakan desentralisasi fiskal untuk

menunjang pelaksanaan otonomi d.aerah secara konsisten; (ii) mengurangi

kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan daerah dan antardaerah;

(ia/ mengurangi kesenjangan dan perbaikan pelayanan publik di

daerah; dan (iu) mengalihkan secara bertahap sebagian anggaran

kementerian negara/lembaga yang digunakan untuk mendanai kegiatan

yang sudah menjadi urusan daerah ke DAK.

Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah pusat dan

transfer ke daerah tersebut, diperlukan sumber-sumber pendap-atan negara

dan pembiayaan anggaran. Beberapa faktor yang mempengaruhi besaran

pendapatan negara dalam APBN Tahun Anggaran 2OO9, baik penerimaan

perpajakan maupun PNBP, yaitu: kondisi ekonomi makro, realisasi

pendapatan pada tahun sebelumnya, kebijakan yang dilakukan dalam

bidang tarif, subyek dan obyek pengenaan, serta perbaikan dan efektivitas

administrasi pemungutan.

Terdapat beberapa hal yang cukup signifikan pengaruhnya pada

perhitungan target pendapatan tahun 2OO9, yaitu adanya perundangundangan

dan peraturan pelaksanaannya yang telah selesai pada tahun

2OO7 dan 2008. Undang-undang dimaksud antara lain: paket UU

Perpajakan, UU Kepabeanan, UU Cukai, serta berbagai UU sektoral.

Perubahan UU perpajakan akan berdampak pada penerimaan negara dan

perekonomian, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang:

Dalam jangka pendek, perubahan UU perpajakan

1'aT

terdiri

**i

perrrbahan UU Ketentuan Umum Perpajakan dan UU Pajak Penghasilan

diperkirakan akan memberikan dampak pada penurunan penerimaan

perpajakan (tax potential loss).

Langkah-langkah kebijakan perpajakan yang diarnbil dalam tahun 2OO9

antara lain: (i)*"rry"d.iu.kan iasilitas fiskal dan nonfiskal bagi penanaman

modal dengan memperluas cakupan sektor dan wilayah dalam Peraturan

Pemerintah Nomor L Tahun 2OO7 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan

Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/,atau di

Daerah-Daerah Tertentu; (ii) tnemperluas kantor pelayanan pajak yang

berbasis sistem ad.ministrasi modern di Jawa dan Bali; (iit)

menyempurnakan manajemen risiko kepabeanan; (iu) melanjutkan

: '

harmonisasi "'

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-7 -

harmonisasi tarif bea rnasuk impor; dan (u) mengimplementasikan ASEAN

Single Window.

Sementara itu, kebijakan di bidang PNBP dalam tahun 2OO9 akan tetap

ditujukan untuk mengoptimatkan penerimaan yang berasal dari

pemanfaatan sumber daya alam (SDA), bagian laba BUMN, PNBP lainnya,

serta pendapatan badan layanan umum (BLU). Sasaran tersebrrt dilakukan

dengan melanjutkan reformasi administrasi dan penyempumaalr kebijakan

PNBP melalui: (i/ peninjauan dan penyempurnaan peraturan PNBP pada

kementerian negaraf lembaga; (iii monitoring, evaluasi dan koordinasi

pelaksanaan pengelolaan PNBP pada kementerian negara/lembaga;

fiii/ penyusunan rencana dan pagu penggunaan PNBP yang lebih realistis

pada kementerian negara/lembaga; (iu) pemantauan, penelaahan, evaluasi,

dan verifikasi laporan PNBP pada kementerian negara/lembaga dan SDA

nonmigas; (u)peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan PNBP pada

kementerian negara/lembaga; (ut) percepatan penyelesaian kewajiban

Pertamina/KKKS kepada Pemerintah terkait dengan kegiatan migas;

(uii) peningkatan koordinasi terkait dengan pencapaian target

produksi /lifiing minyak mentah dan volurne gas bumi; dan (uiii) perbaikan

terhadap kebijakan cost recouery pada Kontrak Production Sharing (KPS).

Di samping itu, untuk meningkatkan kine-rja BUMN antara lain akan

dilakukan pengalokasian anggaran yang bersumber dari laba BUMN untuk

pengembangan sektor-sektor strategis dan penguatan sektor manufaktur

(barang modal) dalam rangka memperbaiki peralr BUMN dalam

perekonomian nasional. Di lain pihak, optimalisasi penerimaan hibah akan

dilakukan antara lain melalui monitoring pencairan atas komitmen para

donor dalam rangka hibah, khususnya untuk rehabilitasi dan rekonstruksi

daerah-daerah yang terkena musibah bencana serta re-evaluasi peraturanperaturan

tentang tata cara pengadaan/pengelolaan hibah sehingga

seluruh pengelolaan hibah memiliki arah yang lebih jelas, dan tercatat

dalam perhitungan APBN.

Selanjutnya, kebijakan umum pembiayaan anggaran antara lain

dititikberatkan pada penetapan sasaran surplus/defisit anggaralr

berdasarkan proyeksi penerimaan negara maupun rencana alokasi belanja

negara. Berdasarkan proyeksi dan berbagai langkah kebijakan di atas,

dalam APBN Tahun' Anggaran 2OOg diperkirakan masih terdapat defisit

anggaran. Sebagian besar defisit tersebut akan dibiayai dari Surat Berharga

Negara (SBN) dan pinjaman luar negeri. Untuk'menutupi defisit tersebut,

dilakukan dengan rnengedepankan prinsip-prinsip kemandirian dalam

pembiayaan anggaran, dengan lebih memprioritaskan pendanaan yang

tersedia, murah dan berisikq rendah yang bersumber dari dalam negeri.

Dalam...

FRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-8-

Dalam kondisi pasar keuangan yang tidak stabil akibat ketatnya likuiditas

global, untuk mengurangi tekanan terhadap kebutuhan pembiayaan

anggaran tahun 2OOg, penerbitan SBN akan dilakukan secara berhati-hati

dan menjaga pada risiko sekecil mungkin. Untuk mengantisipasi kondisi

pasar keuangan yang memburuk yang dapat berdampak pada

perekonomian nasional, dipandang perlu dipersiapkan langkah-langkah di

bidang kebijakan fiskal. Dalam UU APBN Tahun Anggaran 2oog telah

dipersiapkan payung hukum apabila terjadi perlambaian pertumbuhan

ekonomi dan deviasi asumsi makro secara signifikan, kenaikan biaya

penerbitan SBN dan masalah sistemik di sektor keuangan. Langkahlangkah

penanggulangan berupa pembiayaan siaga yang berasal dari

pemberi pinjaman lembaga keuangan multilateral dan bilateral. Dalam

keadaan tersebut, Pemerintah bertekad untuk tidak mengurangi belanja

prioritas, bahkan akan menambah, jika diperlukan, sehingga dapat

dijadikan cadangan terhadap rumahtangga dan sektor yang terkena

dampaknya.

Terkait hal tersebut, strategi pembiayaan arlggaran harus dilakukan secara

hati-hati agar sumber-sumber pembiayaan anggaran tersebut dapat

digunakan seoptimal rnungkin guna menghindari terjadinya beban fiskal di

masa mendatang yang berpotensi mengganggu kesinambungan fiskal ffiscal

sustainabilitg). Selain itu, strategi pembiayaan anggaran harus

diimplementasikan secara terkoord.inasi agar dapat tercapai pengelolaan

fiskal secara prud.ent, kebijakan moneter yang kred.ibel, dan pengelolaan

utang yang sehat serta pengelolaan kas yang efisien.

U. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (21 ..

PRESIDEN

REPUBLIK lNDONESII\

4LI Pendapatan pajak dalam negeri

4111 Pendapatan pajak penghasilan (PPh)

41 11 1 Pendapatan PPh migas

41 11 1 1 Pendapatan PPh minyak bumi

4lLlI2 Pendapatan PPh gas alam

4lll2 Pendapatan PPh nonmigas

4lll2l Pendapatan PPh Pasal 21

4lll22 Fendapatan PPh Pasal 22

411123 Pendapatan PPh Pasal 22 impor

4LLL24 Fendapatan PPh Pasal 23

4lIL25 Pendapatan PPh Pasal 2512g

orang pribadi

4ILL26 Pendapatan PPh Pasal 25129 badan

41-ll27 Pendapatan PPh Pasal 26

4LlL28 Pendapatan PPh final

41 113 Pendapatan PPh fiskal

411131 Pendapatan PPh fiskal luar negeri

41.12 Pendapatan pajak pertambahan nilai dan

pajak penjualan atas barang mewah

4113 Pendapatan pajak bumi dan bangunan

41. 14 Pendapatan BPHTB

4l15 Pendapatan Cukai

41151 Pendapatan Cukai

-9-

Ayat (2)

Penerimaan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai

barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah yang

ditanggung pemerintah (DTP) sebagaimana dimaksud pada huruf

a dan b tersebut tidak diperhitungkan dalam besaran

penerimaan dalam negeri neto, dan dialokasikan sebagai belanja

subsidi pajak dalam jumlah yang sarna.

Yang dimaksud dengan sektor-sektor tertentu sebagaimana

dimaksud pada huruf b antara lain adalah sektor migas, energi,

pangan, industri terpilih, dan sektor-sektor publik.

Ayat (3)

Penerimaan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor

(PDRI) yang ditanggung pemerintah (DfP) sebagaimana dimaksud

pada huruf a tersebut tidak diperhitungkan dalam besaran

penerirnaan dalam negeri neto, dan dialokasikan sebagai bela4ja

subsidi pAiak dalam jumlah yang sama.

Yang dimaksr.rd dengan sektor-sektor tertentu sebagairnana

dimaksud pada hurufa antara lain adalah sektor migaJ, panas

bumi, listrik, penerbangan, pelayaran, industri terpilih, da4

transportasi publik

Ayat (a)

Penerimaan perpajakan sebesar Rp725.842.g7O.OOO.000,00

(tujuh ratus dua puluh lima triliun delapan ratus empat puluh

dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) terdiri dari:

{dalam rupiahl

697. 346.g70 .000.000,oo

357,400.470 .000.o00,oo

56.72 3.470 .0000. 00,OO

24. 196.640.000.000,00

32.526.83O.000.00000,

296.9385. r 0.000.O00,00

45.9351. 1 0.000.000,oo

6.160.500.000.000,00

25.7 55.360.OOO.OO0,OO

24.5 56.560.000.00000,

3.510.910.O00.0O0,O0

1 36.978.000.000.ooo,oo

22.79 4.370 .OOO.OOO,OO

3A.247.7 0 0.O00.OOO,O0

3.738.490.O00.000,OO

3.738.490.000.000,0O

249.508.70 A0. 00.o 00,00

28.9 16.300.000.000,o0

7.753.600.000.ooo,00

49.494.7A O.OOO.OO0O,

49.494.7A O.OOO.OOO,OO

411511 Pendapatan ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-10-

41i511 Pendapatan Cukai Hasil Tembakau

411512 Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol

411513 Pendapatan Cukai Minuman

4116 pendapatan pajak[:::il0""g

Ethvl Alkohol

4L2 Pendapatan pajak perdagangan internasional

4121 Pendapatan bea masuk

4L22 Pendapatan bea keluar

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

421 Penerimaan sumber daya alam

4211 Pendapatan minyak bumi

42LLIJ. Pendapatan minyak bumi

42t2 Pendapatan gas burni

4212L1 Pendapatan gas bumi

4213 Pendapatan pertambangan umum

42I3L1 Pendapatan iuran tetap

421312 Pendapatan royalti

42L 4 Pendapatan kehutanan

42L4L Pendapatan dana reboisasi

42142 Pendapatan provisi sumber daya hutan

42143 Pendapatan IIUPH (IHPH)

4215 Pendapatan perikanan

42L 5l 1 Pendapatan perikanan

422 Peradapatan bagian laba BUMN

422L Pend,apatan bagian pemerintah atas iaba BUMN

48.24O.r0O.00O.O0O,OO

479.O00.O00.000,oo

775.6OO.000.000,oQ

4.273.200.O00.000,00

28.496.000;000.000,0O

1 9. 160.400.O00.000,00

9.335.600.OOO.OOO,OO

Penerimaan negara bukan pajak sebesar

Rp25S.943.558.522.000,00 (dua ratus lima puluh delapan triliun

sembilan ratus empat puluh tiga miliar lima ratus lima puluh

delapan juta lima ratus dua puluh dtra ribu rupiah) terdiri dari:

{dal,am rupiah)

L7g .496.52L.477. OOO,OO

123.O29.7 40.O00. 000,0o

r23.O29.7 40.000. 000,00

39.093.33o.OOO.OOO,OO

39.093.330.000.000,00

8.723.45r.477.OOO,OO

84.432.994.O00,OO

8.639.018.483.000,O0

2.500.o0o.o00.000,oo

1.235.500.OOO.000,OO

L.249.2L1. 400.000,00

15. 188.500.000,00

150.000.000.000,00

150.000.000.000,o0

30.794.000.o00.o00,00

30.794.000.oo0.000,o0

423 Pendapatan ...

WPRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

423

- 11-

Pendapatan PNBP lainnya

4231 Pendapatan peqiualan dan sewa

423 L I Pendapatan penjualan hasil produksi/ sitaan

lainnya

4232 Pendapatanjasa

42321 Pendapatanjasa I

423211 Pendapatan rrmah sakit dan instansi

kesehatan lainnya

423212 Pendapatan ternpat hiburan/ tamanf museum

telekomunikasi

423225 Pendapatan biaya penagihan pajak negara

dengan surat paksa

423226 Pendapatan uang pewarge"negaraan,

423227 Pendapatan bea lelang

423228 Pendapatan biaya pengumsap piutang dan

lelang negara

49.2 1 0,80 t. 248:OAO,OO

1 4.758. 133.834.000,OO

6.677.938.625.000,OO

3.520.794.000,O0

1 1.505.412.000,00

6.527.056.277.000,00

t5.866.577.O00,00

219.500.000,00

t.t22.807.475.000,O0

3.660.932.00O,00

3.500.000.000,oo

38.307.983.000,O0

61.555.630.0O0,0O

423229 Pendapatan.. .

4231LL Pendapatan penjualan hasil pertanian,

kehutanan, dan perkebunan

4231L2 Pendapatan penjualan hasil peternakan dan

perikanan

423113 Pendapatan penjualan hasil tambang

423L 14 Pendapatan penjualan hasil sitaan/rampasan

dan harta peninggalan

423LLS Pendapatan penjualan obat-obatan dan hasil

farmasi lainnya

4231 L6 Fendapatan penjualan informasi, penerbitan,

fikn, survey, pemetaan dan hasil cetakan lainnya 41.168.40'1.0O0,O0

423L17 Pendapatan penjualan dokumen-dokumen

220.390.000,00

78.38L.274.000,00

33.L47.260.000,OO

pelelangan

423119 Pendapatan penjualan lainnya

42312 Pendapatan penjualan aset

423L2L Pendapatan penjualan rumah, gedung,

bangunan, dan tanah 41.O00.OO0,OO

423l22Pendapatanpenjualankendaraanbermotor 1.511.O37.OO0,0O

423123 Pendapatan penjualan sewa beli 30.533.997.000,00

42gl2g Pendapatan penjualan aset lainnya yang

berlebih/rusak/dihapuskan 1 .061 .226.000,00

42313 Pendapatan penjualan dari kegiatan hulu migas 7.944.490.000.000,00

423L32 Pendapatan minyak mentah (DMO) 7,944.49A.000.000,00

423L4 Pendapatan sewa 102.557.949.000,00

42glil Pendapatan sewa rumah dinas/rumah negeri 20.241.365.000;00

423142 Pendapatan sewa gedung, bangunan; dan

gudang 7O.99L.5O2.0OO,OO

42SL4SPendapatansewabenda-bendabergerak 6.27O.268.OOQ,OO

423149 Pendapatan sewa benda-benda tak bergerak

5.O54.814.000,00

1 6.332.89 1.374.0OO,OO

I 1.649. 193.285.000,00

38.6t2.O97.000,00

dan pungutan usaha pariwisata alam (PUPA) 14.355.393.000,00

423213 Pendapatan surat keterangan, visa, paspor,

SIM, STNK, dan BPKB 2.964.659.L60.000,00

423214 Pendapatan hak dan perijinan 5.99L.429.217.000,00

423215 Pendapatan sensor/karantina, pengawasan/

pemeriksaan 58.9O6.26L.00O,0O

423216 Pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, informasi,

pelatihan, teknologi, pendapatan BPN,

pendapatan DJBC 2.L9O.947.932.O0O'O0

4232L7 Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama 73.218.OOO.000'OO

423218 Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhan,

dan kenavigasian 317.065.225.000'00

42322 Pendapatan jasa II L.274.4a9'O52.000,OO

+2sz2lPendapatan jasa lembaga keuangan fiasa giro) 42.L57'432.000,00

423222 Pendapatan jasa penyelenggaraan

PRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

-12-

42g22gPendapatanregistrasidokterdan dokter gigi 2.500.000.000,00

42g23 Pendapatan jasa luar negeri 380.007 249'000,00

+23231 Pendapatan dari pemberian surat perjalanan

Republik Indonesia 285.081.659.000,00

423313:::*nTi*::i1*t piutangd an

penerusap{rrn raman r^.'4ds;04:.04isl.o6.6o.0600,00,000c,00

423319 Pendapatan bunga lainnYa

4234 Pendapatan kejaksaan dan peradilan 33.I22.63i3.0O0,00

42341 Pendapatan kejaksaan dan peradilan 33,L22.633.000,0o

423411 penda,fiatan legalisasi tanda tangan 1.163.642.000,00

4234L2 Pendapatan pengesahan surat di bawah

tangan 290.505'00O,OO

423413 Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada

panitera badan pengadilan (peradilan) 721'83O.0OO,O0

4234L4bendapatan hasil denda/tilang dan sebagainva 18.99q,99r9.999;99

423415 Pendapatan ongkos perkara 10.073.862.000,00

4234Ig Pendapatan kejaksain dan peradilan lainnva - - \'23,7,7?t'990,00

4235 Pendapatan pendidikan 5.509.9q9.999'0o0,00

42351 Pendapatapne ndidikan 5.qqg'ryq.q09'000,00

42g'l^l Pendapatan uang pendidikan 3.56O.22i4.943.000,00

423512 Pendapatan uang ujian masuk, kenaikan

tingkat, dan akhir pendidikan 174.311,9L7.000,00

423513 Pendapatan uang ujian untuk meni'alankan

pt"t tit

111.78s.s55.999'99

423519 Fendapatan pendidikan lainnva l'66?'993'194'000,00

4236 Pendapatan gratifika*i d^r, uang sitaan hasil korupsi 38'700.000'000,00

42361 fend-apatatr gratifikasi i"rr r"rg sitaan hasil kompsi 38.700.0OO.00O,0O

423232 Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen

konsuler

423239 Pendapatan rutin lainnya dari luar negeri

42324 Pendapatan layanan jasa perbankan

42324L Pendapatan layanan jasa perbankan

42325 Pendapatan atas pengelolaan rekening tunggal

Perbendaha raan (tre asury single aecount) dan / ata.u

atas penempatan uang negara

42329 Pendapatan jasa lainnYa

42329I Pendapatan jasa lainnYa

4233 Pendapatan bunga

4233L Pendapatan bunga

423611 Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang

telah ditetapkan pengadilan

423612 Pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK

menjadi milik negara

423614 Pendapatan uang pengganti tindak pidana

korupsi yang ditetapkan di pengadilan

4237 Pendapatan iuraq dandenda

42371 Pendapatan iuran badanusaha

42gTL2 Pendapatan iuran badan usaha dari kegiatan

usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa

429713 Iuran badan usaha di bidang pasar modal dan

lembaga keuangan

42372 Pendapatan dana pengamanan hutan

429721. Pendapatan dana pengarnanan hutan

42373 Pendapatan dari perlindungan hutan dan

' konservasi alam

85.662.39L.000,00

9.263.199.O00,00

8.903.458.000,OO

8.903,458.000,o0

3.000.000.000.o00,o0

20.298.330.000,00

20.2g8.ggo.ooo,oo

1.844.450.OO0.000,00

1.844.450.O00.000,co

6.104.000.000,00

2.600.O0O.0OO;0O

29.996.OOO.000,00

687.879.588.000,00

469.900.830"OOO,OO

73.96L.56;3,000,00

40.000.000.000,00

L99.494.336.000,00

t99.494.336.000,00

14.000.000.000,00

423711 Pendapatan iuran badan usaha dari kegiatan

usahapenyediaan dan pendistribusian BgIVf 355.939'267'000,00

423731Pendapatan ...

PRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

-13-

4237 3l Pendapatan iuran menangkap/ mengambil/

mengangkut satwa liar/ mengambil/ mengangkut

tumbuhan alam hidup atau mati 7.000.000.000'00

423735 Pungutan masuk obyek wisata alam 7.0O0.00O.O00,OO

42375 Pendapatan denda 4'484.:422.4OO'OO

42g7 52 Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian

pekerjaan pemerintah 4.454.591'000,00

423753Fendapatan denda administrasi BPHTB 29'83l.OOO,OO

4239 Pend.apatan lain-lain 10.007.238.010.000,00

42391 Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun

anggaran yang lalu

423911 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat

TAYL

42ggl2 Penerimaan kembali belanja pensiun TAYL

423913 Penerimaan kbmbali belanja lainnya rupiah

murni TAYL 9.975.528.043'000,00

423914 Penerimaan kembali belanja lain pinjaman

luar negeri TAYL 1.000,000,00

423glg Peneririaan kembali belanja lainnya TAYL 2.851.527'000,00

42392 Fendapatan pelunasan piutang l'.482.654;000,00

42392L Fendapatan pelunasan piutang nonbendahara 9.500.000,00

423922 Pendapatan pelunasan ganti rug atas kerugian

yang diderita oleh negara (masuk TP/TGR)

bendahara 1.473.154.000,00

42399 Pendapatan lain-lain 22.923.285.000,00

42399I Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji L6.575:392.00O,OO

423999 Pendapatan anggaran lain-lain 6.347.893.000,00

424 Pendapatan badan layanan umum 5.442.235.797'000,00

424L Pendapatan jasa layanan urnum 5.42O.6L7.531'O0O,OO

42411 Pendapatan penyediaan barang danjasa kepada

rnasyarakat 5.235.509.086.O00,00

424ill Pendapatan jasa pelayanan rumah sakit 3.251.950.871.000;OO

424ll2Pendapatanjasapelayananpendidikan 124.821.750.000,00

424113 Pendapatan jasa pelayanan tenaga, pekerjaan,

34.3O9,527.000,00

933.4t2.653.000,00

842.tO1.307.000,00

2L.28:7.437.OO0j00

9.982.832.O71.OOO,O0

4.375.334.000,O0

76.167.000,OO

informasi, pelatihan dan teknologi

424lLS Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhan,

dan kenavigasian

4241 16 Pendapatan jasa penyelenggaraan

telekomunikasi

424LL7 Pendapatan jasa pelayanan pemasaran

424119 Pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa

lainnya 27.62I.54I.000,00

42413 Pengelolaan dana khusus untuk masy,arakat 185. 108.445.000,00

424L33 Pendapatan program modal ventura 5.13i'437.000,00

424t34 Pendapatan program dana berg;ulir sektoral 3,392.800.000,00

424135 Pendapatan program dana bergulir syariah 305.106.000,00

424136 Fendapatan investasi 12I.36V.625.0O0,OO

+24L39Pendapatan pengelolaan dana khusus lainnya 54,911.477.0O0,O0

4243 Pendapatan hasil kerja sama BLU 21.618.266.000,00

42431 Pendapatan hasitr kerja sarna BLU 2!'61a.266.OO0,OO

424312 Pendapatan hasil kerjasama lembaga/

badan usaha 2I.6L8.256.000,00

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

WPRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-t4-

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Realokasi cadangan risiko fiskal adalah realokasi dana cadangan

risiko perubahan parameter harga rata-rata minyak mentah Indonesia

(ICP) setahun dan ltfitng minyak sebesar Rp6.0O0.000.000.000,00

(enam triliun rupiah).

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hasil optimalisasi adalah hasil lebih atau

sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan/atau

penandatanganan kontrak dari suatu kegiatan yang target

sasarannya telah dicapai. Hasil lebih atau sisa dana tersebut

selanjutnya dapat digunakan untuk meningkatkan sasaran

ataupun untuk kegiatan lainnya dalam prograrn yang sama.

Yang dimaksud dengan perubahan anggaran belanja yang

bersumber dari Penerimaan Negara Bukan pqiak (PNBP) adalah

kelebihan realisasi penerimaan dari target yang direncanakan

dalam APBN. Peningkatan penerimaan tersebut selanjutnya dapat

digunakan oleh kementerian negaraflembaga penghasil sesuai

dengan ketentuan ijin penggunaan yang berlaku.

Yang ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

_15_

Yang dimaksud dengan perubahan pagu Pinjaman dan Hibah Luar

Negeri (PHLN) adalah peningkatan pagu PH,LN sebagai akibat

adanya luncuran pinjaman proyek dan hibah luar negeri yang

bersifat multi Vears dan/atau percepatan penarikan pinjaman yang

sudah disetujui dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan

pinjaman luar negeri termasuk hibah luar negeri yang diterima

setelah APBN ditetapkan. Tidak termasuk dalam luncuran tersebut

adalah PHLN yang belum disetujui dalam APBN Tahun Anggaran

2OO9 dan pinjaman yang bersumber dari pinjaman komersial dan

fasilitas kredit ekspor, yang bukan merupakan kelanjutan dari

Ayat (2)

Cukup jelas. :

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan dilaporkan pelaksanaannya dalam APBN

Perubahan adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran

anggaran belanja pernerintah pusat yang dilakukan sebelum

APBN Perubahan 2AO9 kepada DPR. Sedangkan yang dimaksud

dengan dilaporkan pelaksanaannya dalam laporan keuangan

pemerintah pusat adalah melaporkan perubahan

rincian/pergeseran anggaran belanja pemerintah pusat yang

dilakukan sepanjang tahun 2AA9 setelah APBN Perubahan 2O09

kepada DPR.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) ..,

PRESIDEN

REPUtsLIK INDONESIA

-16-

Ayat (a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Dana perimbangan sebesar Rp296.952.4Ig.8O0'0OO,O0 (dua

ratus sembilan puluh enarn triliun sembilan ratus lima: puluh

dua miliat

"*p"i

ratus tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah),

terdiri dari:

l. Dana Bagi Hasil {DBg)

a. DBH Pajak

i. DBH Pajak Penghasilan

- Pajak penghasilan Pasal 21

- Pajak penghasilan Pasal25l29 orang pribadi

ii. DBH P'a.jak Bumi dan Bangunan

iii. DBH Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

iv. DBII Cukai

b. DBH Sumber Daya Alam

i. DBH SDA Minyak Bumi

ii. DBH SDA Gas Bumi

iii. DBH SDA Pertambangan Umum

- Iuran Tetap

- Royalti

iv. DBH SDA Kehutanan

- Provisi Sumber Daya Hutan

- Iuran Hak Pengusahaan Hutan

- Dana Reboisasi

v. DBH SDA Perikanan

2. Dana Alokasl Umum IDAUI

3. Dana Alokasi Khusus {DAK}

Pasal 18

{dalam rupiah)

as'La.726.00().()0(),00

45.7 54.4A4.O00.000,OO

LO.O8.92 04.O00.000,oo

9387.A22.OO0.000,00

702.L82.OOO.000,00

27 .446 :ll 98.000.000,o0

7.253.600,000.000,0O

964.802.000.000,00

39.964.321.000.000,00

19; 1 52.50O.0O0.0OO,00

t2.21073 0A.000.000,00

6.978.761.OOO.000,00

67.546.OAO.000,00

6.911.215.000.000,00

1.505.760.O00.000,00

999.369.O00.OC0,00

12.151.O00.000,00

494.24A.OOO.O00,00

120.000.000.000,00

186.414. lOO.OOO.OOO,OO

24.8 19.588.8OO.OOO,OO

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dana otonomi khusus sebesar RpS.856.564,OOO.OO0,O(d0e lapan

triliun delapan ratus lima puh:h enam miliar linea ratus enarn

puluh empat juta rupiah) terdiri dari:

1. Alokasi dana otonomi khusr.rs Papua dan Papua Barat

sebesar Rp3.728.282.000.000,00 (tiga triliun tujh ratus dua

puluh delapan miliar dua ratus delapan pulu! dua juta

rupiah) yang disepakati untuk dtq"d masing-masing. dSnsan

proporsi 70 pepsen untuk Papua da4 3o persen untuk Papua

Barat dengan rincian sebagai berikut:

a. Dana ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

yang berlaku.

2. Alokasi dana otonomi khusus

-17-

a. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua sebesar

Rp2.6O9.797.4OO.O0O,OO(d ua triliun enam ratus

sembilan miliar tujuh ratus sembilan putuh tujuh juta

empat ratus ribu rupiah).

b. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat sebesar

Rpl. 718.484.600.000,00 (satu triliun seratus delapan

belas miliar empat ratus delapan puluh empat juta

enam ratus ribu rupiah).

Penggunaan Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat

diutamakan untuk pendanaan pendidikan dan kesehat4q,

sesuai dengan Undang-undang Nomor 3521 Tahun 2OO8I

tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2OO8 tentang

Perubahan atas Undang-undang No 21 Tahun 2OOt tentang

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dana Otonomi Khusus

Propinsi Papua tersebut dibagikan kepada Propinsi Papua

dan Propinsi Papua Barat, yang jumlahnya setara dengan 2

(dua) persen dari pagu Dana Alokasi Umum (DAU) secara

nasional dan berlaku selama 20 tahun sejak tahun 2002.

Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat

dimaksud tetap mengacu kepada peraturan perrrndangan

Rp3.728.282.000.000,00 (tiga triliun tujh ratus dua puluh

delapan miliar dua ratus delapan puluh dua juta rupiah).

Dana Otonorni Khusus Aceh diarahkan penggunaannya

untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaarl

infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan

kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan

kesehatan, sesuai dengan Undang-und.ang Nomor 11 Tahun

2006 tentang Pemerintahan Aceh, berlaku untuk jangka

waktu 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 2OO8, dengan

rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima

belas besarnya setara dengan 2 (dua) persen dari pagu Dana

Alokasi Umum (DAU) secara nasional, dan untuk tahun

keenam belas sampai tahun keduapuluh besarnya setara

dengan 1 (satu) persen dari pagu Dana Alokasi Umum (DAU)

secara nasional.

Dana otonomi khusus NAD dir:encanakan, dilaksanakan,

serta dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Provinsi NAD

dan merupakan bagian yang utuh dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Aceh (APBA). Perencanaan sebagian besar dari

penggunaan dana. otonomi khusus tersebut direncanakan

bersama oleh Pemerintah Frovinsi NAD dengan masingmasing

pemerintah kabupatenf kota dalam Pemerintah

Provinsi NAD serta merupakan lampiran dari APBA.

Aceh sebesar

3. Dana . . .

-18-

3. Dana Tarnbahan Infrastruktur da14m rangka otonomi khusus

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesa-r

Rp1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar rqpiah),

terutarna ditujukan untuk pendanaan pembangqnan

infrastruktur sesuai dengan Undang-undang Nomor 352L Tahun

20081 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2OOB tentang

Perubahan atas Undang-undang No 21 Tahun 2001 tentang

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Dana Tambahan Infrastruktur tersebut diperuntukkan bagi

Provinsi Papua sebesar Rp800.0O0.O00.OOO,bO (delapan o"tu"

miliar rupiah) dan Provinsi Papua Barat sebesar

Rp600.00O.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah).

Pencairan dana tambahan infrastrrrktur bagr Provinsi Papua

Barat tahun anggaran 2OOg sebesar Rp6OO.0O0.0OO.000,OO

(enam ratus miliar rupiah) tersebut dilakukan secara bertahap

dengan mempertimbangkan penyerapan dana tambahan

infrastruktur bagi Provinsi Papua,Barat tahun anggaran 2008,

yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan.

Terdapat kekurangan dana tambahan otonomi khusus

infrastruktur Provinsi Papua tahun anggaran 2008 sebesar

Rp670.OOO.000.000,O0 {enam ratus tduh puluh miliar rupiah)

yang dapat diusulkan untuk dialokasikan dalam APBN-P tahun

2009.

Ayat (3)

Dana penyesuaian sebesar Rp14.882.OI4.2OO.000,00 (empat

belas triliun delapan ratus delapan puluh dua miliar empat belas

juta dua ratus ribu rupiah) terdiri dari:

1. Dana tambahan DAU untuk guru pegawai negeri sipil daerah

sebesar Rp7.490.000.000.000,0O (tujuh triliun empat ratus

sembilan puluh miliar rupiah).

2. Dana tambahan DAU sebesar Rp7.OOO.OO0.0OO.00O,OO

(tujuh triliun rupiah) yang dialokasikan kepada daerah

tertentu sebagai penguatan desentralisasi fiskal dan untuk

mendukung percepatan pembangunan daerah.

3. Kurang bayar dana prasarana infrastruktur lainnya tahun

2OO7 sebesar Rp96.747.100.000,0O (sembilan puluh enam

miliar trrjuh ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu

rupiah).

*p-46F\ W

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

4. Kurang bayar DAK tahun 2OO7 sebesar

Rp295.267.10O.OOO,OO {dua ratus sembilan puluh. lima

miliar dua ratus enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).

Pasal L9 ...

WFRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-19-

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembiayaan defisit anggaran sebesar Rp51 .342;O09"600.000,00

(lirna puluh satu triliun tiga ratus empat puluh dua : miliar

sembilan juta enam ratus ribu rupiah) terdiri dari:

1. Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp60.790.250.000.000,00

(enam puluh triliun tujuh ratus sembilan puluh miliar dua

ratus lima puluh juta rupiah) terdiri dari:

Perbankdaant amne geri ,u.urr.lTli;:nul:"

i. Rekening dana investasi A.690.000,000.000.00

ii. Pelunasan piutang negara (PT Pertamina) 9.136.361,.94s,.966',oa

iii. Rekening pembqngunan hutan L.696,549.45,5:0OO,O0

iv. Sisa Anggaran tebih (SAL) 2008 2.LO6.25O.O00.000,00

Non-perbankan dalam negeri 44.161.088.599.034,00

i. Privatisasi 500.000.000.000,00

il 5i:*1"Jf,"#]x*llil )o r"","r

2's65'000'oo0'000;(

54.7 19.000.O00.000,00

iv. Dana Investasi Pemerintah dan restruktur:isasi BUMN -I9,622,91L40O.966,O0

Hasil pengelolaan aset sebesar Rp2.565.OO0.000.O0O,OO(d ua

triliun lima ratus enam puluh lima miliar rupiah) terdiri d,an: (i)

penjualan aset Rp3.565.00O.000.O00,0O (tiga' triliun lima ratus

enam puluh lima miliar rupiah) dan fiil restrukturisasi BUMN

negatif Rp 1 . 000. 000. 000. 000, 00 (satu triliun rupiah).

Surat berharga negara (SBN) neto merupakan selisih antara

penerbitan dengan pembayaran pokok dan pembelian kembali.

Penerbitan SBN tidak hanya dalam mata uang rupiah di pasar

domestik, tetapi juga mencakup penerbitan S-gm aahm valuta

asing di pasar internasional, baik SBN konvensional maupun

SBSN (Sukuk).

Komposisi jumlah dan jenis instrumen SBN yang akan diterbitkan,

pembayaran pokok, da4 pembelian kernbali SBN, akan diatur lebih

lanjut oleh pemerintah dengan mempertimbangkan sitrrasi yang

berkembang di pasar, sampai dengan target neto pembiayaan SBN

tercapai.

Dalam...

WPRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-20-

Dalam rangka mendukung percepatan pernbangunan pembangkit

listrik 10.000 MW (sepuluh ribu megauatt) berbahan bakar

batubara oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN), Pemerintah

memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman

PT PLN (Persero) kepada kreditur perbankan. Jaminan pemerintatr

dimaksud diberikan atas risiko/kemungkinan PT PLN (Persero)

tidak marnpu memenuhi kewajiban pembayaran terhadap kreditur

fttagment d.efault). Jaminan tersebut akan diperhitungkan sebagai

piutang pemerintah kepada PT PLN (Persero) apabila terealisir.

Pengelolaan dan pencairan dana penjaminaR atas pinj-aman Pt

PLN (Persero) tersebut di atas diatur lebih lanjut oleh Pemerintah

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yarrg

berlaku.

Dalam rangka restrrrkturisasi utang PT Garuda dengan Export

credit Agencg (EcA), Pemerintah melakukan penjaminan terhadap

PT Garuda dalam bentuk jaminan standbg Letter of credit kepada

bank-bank BUMN. :

Pengeluaran dana bergulir yang bersumber dari rupiah murni

dialokasikan sebagai pengeluaran pembiayaan dalam APBN.

Dana investasi pernerintah dan restrukturisasi BUMN sebesar

negatif RpI3.622.911.400.966,00 (tiga belas triliun enam ratus

dua puluh dua miliar sembilan ratus sebelas juta empat ratus ribu

sembilan ratus enam puluh enam rupiah) dialokasikan untuk:

/linvestasi pemerintah sebesar negatif Rp500,O00.0O0.000,00

(lima ratus miliar rupiah), (ii) penyertaan modal negara untuk

PT Pertamina sebesar negatif Rp9, 136.361 .945.966,00 (sembilan

triliun seratus tiga puluh enam miliar tiga ratus enarn puluh satu

juta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus enam

puluh enarn rupiah), (iil pend.irian lembaga penjaminan

infrastruktur (guarantee fund) sebesar negatif

Rp 1.O00.OOO.00O.000,0O(s atu triliun rupiah), (iu) dana kontinjensi

untuk PT PLN sebesar negatif Rp1.0OO.0OO.00O.00O,O(Osa tu

triliun rupiah), dan (u) dana bergulir sebesar negatif

Rp1.986.549.455.000,00 (satu triliun sembilan ratus delapan

puluh enarn miliar lima ratus empat puluh sembilan juta enr.pat

ratus lima puluh lima ribu rupiah).

2. Pembiayaan ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-2r -

2. Pembiayaan Luar Negeri neto sebesar negatif

Rp9.448.24O.4OO.000,0O (sembilan triliun empat rafi.rs empat puluh

delapan miliar dua ratus empat puluh juta empat ratus ribu

rupiah) terdiri dari:

(dalan rupiahl

52.L 6O.95 7.600o. OOr0O

26: 44O.OOOOO. OO.0 0,OO

25.72 0.95 7.6000. 00,00

-61 .6091. 98.000.000,00

a. Penarikan pinjaman luar negeri bruto

Pinjaman program

Pinjaman proyek

b. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri

Pembiayaan luar negeri mencakup pembiayaan utang luar negeri

selain dari surat berharga negara internasional.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Anggaran pendidikan sebesar Rp2O7.413.531.763.000,00 (dua

ratus tujuh triliun empat ratus tiga belas miliar lima ratus tiga

puluh satu juta tujuh ratus enarn puluh ti$a ribu rupiah), terdiri

dari:

1. Anggaran Pendidikan Melalui BeIanJa

Pemerintah Pusat

i. Departemen Pendidikan Nasional

ii. Departernen Agama

iii. Kementerian Negara/Lembaga lainnya

a. Departemen PU

b. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

c. PerpustakaanNasional

d. Departemen Keuangan

e. Departemen Pertanian

f. Departemen Perindustrian

g. Departemen ESDM

h. DepartemenPerhubungan

i. DepartemenKesehatan

j. Departemen Kehutanan

k. Departemen Kelautan dan Perikanan

1. Badan Pertanahan Nasional

m. Badan Meteorologi dan Geofisika

n. Badan Tenaga Nuklir Nasional

iv. Bagian Anggaran 69

2. Anggaran Pendidlkan Melalui Transfer

ke daerah

i. DBH Pendidikan

ii. DAK Pendidikan

iii. DAU Pendidikan

iv. Dana Tambahan DAU

v. Dana Otonomi Khusus Pendidikan

(dalam ruPtah)

89.55O.853l.0 6.OOO,OO

6 t.525..467. 8I 5.0 00,0O

23.275 ,21 8.2 23.0 0o,OO

3.045.158.068.000,00

42.377.950.000,00

67.228.3.88.000,O0

259.95r.730.000,00

64.700.000.000,00

75.000.000.000,00

100.000.000.000,00

23. LO0;000.000,00

800.000.000.000,00

1.300.000.000.000,00

14.900.000.000,00

250.OOO.OOO.O00,OO

24.500.000.000,00

16.0OO.OOO.000,OO

7.400.000.o00,00

1.705.000.000.000,o0

L 17 .862.678 "557.OOO,OO

8L7.94r.597.000,00

9.334.900.000.000,00

97 .982.837.060.000,00

7.490.000.000.000,00

2.237.OOO.000.000,00

Ayat (21 ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-22-

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal22

Restrukturisasi tingkat bunga SU-O02 dan SU-004 dilaksanakan

dengan pertimbangan bahwa beban bunga SU-002 dan SU-004 pada

tahun 2OO9 dan selanjutnya didasarkan pada tingkat bunga hasil

restrtrkturisasi yaitu sebesar O,lo/o (nol koma satu peisen).

Pasal 23

Ayat (1)

Keadaan darurat tersebut terjadi apabila:

1. Prognosa pertumbuhan

orro*i paling rendah loh (satu

persen) di,bawah asumsi; sedangkan prognosa indikator

ekonomi makro lainnya mengalami deviasi paling rendah

sebesar lO% (sepuluh p"rr"i1 dari asumsinSr".

-Progrrora

tersebut dihitung berdasarkan realisasi indikator ekonomi

makro tahun 2008.

2. Posisi norninal dana pihak ketiga di perbankan nasional

menurun secara drastis.

3. Kenaikan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara yang

menyebabkan tambahan biaya penerbitan SBN secara

signifikan tercermin dalam:

a. tidak ad.anya gield penawaran yang dimenangkan dalam

benchmark pemerintah dalam 2 (dua) kali lelang berturutturut;

dan/atau

b. terjadi kecenderungan peningkatan gietd sekurangkurangnya

sebesar 300 basis points (bps) dalam 1 (satu)

bulan;

Keadaan darurat tersebut menyebabkan prognosa penu.runan

pendapatan negara yang berasal dari penerimaa4 perpajakan dan

PNBP, dan adanya perkiraan tambahan beban kewajiban negara

yang berasal dari pembayaran pokok dan bunga utang, subsidi

BBM dan listrik, serta belanja lainnya.

Yang dimaksud dengan persetujuan DPR adalah keputusan yang

tertuang di dalam kesimpulan Rapat Kerja Panitia Anggaran DPRRI

dengan Pemerintah yang dilakukan dalam waktu satu kali dua

puluh empat jam sejak diterimanya usulan Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24 ...

trRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-23-

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penerbitan Surat Berharga Negara dapat dilakukan dengan metode

i"i;s ;;d;; 1*,d lJlang

-(penempatan

langsung

"Lt

private

plaementl.

Untuk menutup kekurangan kas ja+gka pendek pada awal tahun

anggaran, Pemerintah dapat melakukan penempatan fanggung

atau priuate placemenf Surat Berharga Negara pada Bank

Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Laporan Keuangan Pernerintah Fusat setidak-tida\nya mgtiputi

Laporan Realisisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

Neiaca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas:Laporan Keuangan,

yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan

badan lainnya.

Ayat (2)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dilampiri dengan laporan

keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.

Informasi tentang pendapatan dan belanja secara akrual

dimaksudkan sebagai tahap menuju pada penerapa4 anggata!

yang dilengkapi dengan informasi hak dan kewajiban yang diakui

sebagai penarnbah atau pengurang nilai kekayaan bersih.

Ayat (a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penerapan pendapatan dan belanja secara akrual pada Tahun

Anggaran iOag diterapkan pada satuan kerja berstatus Badan

Layanan Umum yang secafa sistem telah ma-lnpu

melaksanakannya.

Ayat t6) ...

-24 -

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Pemerintahan adatah

Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana ditetapkan'dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan.

Ayat (7)

Laporan keuangan yang diajukan dalam ra.ncangan undangundang

sebagaimana yang dimaksud pada ayat ini aa*afr Laporan

Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah diperiksa oleh BPK

dan telah mernuat koreksi/penyesuaian (audited financial

statements) sebagaimana diuraikan dalarn Penjelasan Umum

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentan$ Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggrrng Jawab Keuangan Negara.

Cukup jelas.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4920

Unknown November 28, 2017 CB Blogger Indonesia

UU RI NO 41 TAHUN 2008

Posted by Unknown on Tuesday, November 28, 2017