UU RI NO 17 TAHUN 2001

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2001

TENTANG  :
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang :
a. bahwa Perhitungan Anggaran Negara sebagai tahap akhir dari
rangkaian siklus anggaran Negara merupakan pertanggung-jawaban
Pemerintah sesuai konstitusi atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara;
b. bahwa berhubung dengan itu Perhitungan Anggaran Negara Tahun
Anggaran 1999/2000 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5)
Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan
Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undangundang
Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische
Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor
39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3010);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3819) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang
Nomor 3 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3951);
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN
NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000.
Pasal 1
(1) Pendapatan Negara dalam Tahun Anggaran 1999/2000 adalah
sebesar Rp 254.016.617.148.276,00 (dua ratus lima puluh empat triliun
enam belas miliar enam ratus tujuh belas juta seratus empat puluh
delapan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) terdiri dari :
a. Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp
204.432.617.246.816,00 (dua ratus empat triliun empat
ratus tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh belas juta
dua ratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam
belas rupiah);
b. Penerimaan Luar Negeri sebesar Rp
49.583.999.901.460,00 (empat puluh sembilan triliun
lima ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus
sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus satu ribu
empat ratus enam puluh rupiah).
(2) Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp204.432.617.246.816,00 (dua
ratus empat triliun empat ratus tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh
belas juta dua ratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam belas
rupiah), terdiri dari :
a. Penerimaan perpajakan sebesar
Rp112.904.813.566.055,00 (seratus dua belas triliun
sembilan ratus empat miliar delapan ratus tiga belas juta
lima ratus enam puluh enam ribu lima puluh lima rupiah);
b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam
sebesar Rp58.481.565.939.589,00 (lima puluh delapan
triliun empat ratus delapan puluh satu miliar lima ratus
enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan
ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah);
c. Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar
Rp33.046.237.741.172,00 (tiga puluh tiga triliun empat
puluh enam miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh
ratus empat puluh satu ribu seratus tujuh puluh dua
rupiah).
(3) Rincian pendapatan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dan ayat (2) adalah sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal ini.
Pasal 2
(1) Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 adalah sebesar
Rp252.075.159.440.691,00 (dua ratus lima puluh dua triliun tujuh puluh
lima miliar seratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu
enam ratus sembilan puluh satu rupiah), terdiri dari :
a. Pengeluaran rutin sebesar Rp170.173.672.972.419,00
(seratus tujuh puluh triliun seratus tujuh puluh tiga miliar
enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh
puluh dua ribu empat ratus sembilan belas rupiah),
dirinci menurut sektor :
01 SEKTOR INDUSTRI Rp 93.996.947.844,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN
KEHUTANAN
Rp 952.208.719.823,00
03 SEKTOR PENGAIRAN Rp 39.752.522.819,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA Rp 365.274.393.288,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN,
PENGEMBANGAN USAHA
NASIONAL, KEUANGAN DAN
KOPERASI
Rp 120.507.306.859.617,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI,
METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
Rp 415.868.310.581,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN
ENERGI
Rp 509.733.499.589,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN
TELEKOMUNIKASI
Rp 137.941.707.451,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN
DAERAH DAN TRANSMIGRASI
Rp 17.744.691.275.659,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP
DAN TATA RUANG
Rp 302.191.944.019,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN NASIONAL,
KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
Rp 7.087.582.487.187,00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA SEJAHTERA
Rp 463.304.317.609,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN
SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN
WANITA, ANAK DAN REMAJA
Rp 924.843.623.185,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN
Rp 25.060.525.796,00
15 SEKTOR AGAMA Rp 1.771.611.426.946,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHU-AN
DAN TEKNOLOGI
Rp 487.395.680.993,00
17 SEKTOR HUKUM Rp 1.009.094.805.306,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA
DAN PENGAWASAN
Rp 4.840.980.883.706,00
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNG-AN
LUAR NEGERI, PENE-RANGAN,
KOMUNIKASI DAN MEDIA
MASSA
Rp 2.573.606.776.001,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN
KEAMANAN
Rp 9.921.226.265.000,00
b. Pengeluaran pembangunan sebesar Rp
81.901.486.468.272,00 (delapan puluh satu triliun
sembilan ratus satu miliar empat ratus delapan puluh
enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua
ratus tujuh puluh dua rupiah), dirinci menurut sektor :
01 SEKTOR INDUSTRI Rp 487.898.891.707,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN
KEHUTANAN
Rp 3.402.123.824.787,00
03 SEKTOR PENGAIRAN Rp 3.416.364.989.351,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA Rp 287.718.726.423,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN,
PENGEMBANGAN USAHA
NASIONAL, KEUANGAN DAN
KOPERASI
Rp 28.372.759.033.828,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI,
METEOROLOGI DAN
GEOFISIKA
Rp 5.312.581.873.940,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN
DAN ENERGI
Rp 2.936.942.039.855,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS
DAN TELEKOMUNIKASI
Rp 938.009.854.714,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN
DAERAH DAN TRANSMIGRASI
Rp 16.083.659.438.178,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP
DAN TATA RUANG
Rp 837.142.459.628,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN NASIONAL,
KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
Rp 7.510.368.622.887,00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA SEJAHTERA
Rp 324.527.922.206,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN
SOSIAL, KESEHATAN,
PERANAN WANITA, ANAK DAN
REMAJA
Rp 4.796.574.895.189,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN
Rp 2.978.841.228.136,00
15 SEKTOR AGAMA Rp 412.534.875.227,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI
Rp 713.787.645.973,00
17 SEKTOR HUKUM Rp 196.149.348.922,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA
DAN PENGAWASAN
Rp 860.385.274.330,00
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN
LUAR NEGERI, PENERANGAN,
KOMUNIKASI DAN MEDIA
MASSA
Rp 301.272.029.664,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN
KEAMANAN
Rp 1.731.843.493.327,00
(2) Rincian Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) adalah sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal ini.
Pasal 3
Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1999/2000 adalah
sebesar Rp1.941.457.707.585,00 (satu triliun sembilan ratus
empat puluh satu miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh
ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).
Pasal 4
Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 6
Agustus
2001
PRESIDEN
REPUBLIK
INDONESIA,
ttd.
MEGA WATI
SOEKARNO PUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2001
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHAMMAD MAFTUH BASYUNI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 113
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,
Lambock V. Nahattands
Penjelasan